POLITIK
BIN Akan Menjadi Pusat Koordinasi Semua Lembaga Intelijen
Tujuannya agar mereka tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kamis, 1 September 2016 | 16:04 WIB
Anggota DPR Supiadin Aries Saputra. (VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.)
VIVA.co.id - Wakil
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, Supiadin Aries Saputra mengatakan, Badan Intelijen
Negara (BIN) ke depan akan berperan mengkoordinasikan semua komunitas
atau lembaga intelijen.
Menurut Supiadin, sejumlah institusi seperti militer, Kepolisian, atau kementerian sejauh ini memiliki intelijen masing-masing. "BIN koordinasikan semua komunitas intelijen," kata Supiadin usai rapat bersama BIN di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 1 September 2016.
Dalam konteks terorisme, peranan BIN lebih pada pencegahan. Karena itu, BIN akan mengkoordinatori lembaga intelijen dari pusat hingga daerah. Ia mencontohkan di daerah ada Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang diketuai bupati dan wali kota.
"Apakah semua bupati dan wali kota paham intelijen? Ini yang sebabkan rapat-rapat Kominda di daerah tak efektif. Ke depan kita minta peranan intelijen benar-benar terwujud. Lebih baik mencegah dari menindak," kata Supiadin.
Senada dengan Supiadin, anggota Pansus Terorisme, Nasir Djamil mengatakan, ke depan memang ada wacana agar lembaga-lembaga intelijen mampu saling berkoordinasi. Sehingga tak masing-masing berjalan sendiri.
"Intelijen kita punya induknya masing-masing. Sehingga koordinasi tak berjalan baik. Karena itu kita minta di UU ini agar fungsi BIN kita formulasikan untuk diperkuat, dikoordinasi. Kita coba sinkronkan dengan UU BIN," kata Nasir.
Ia ingin melihat seberapa besar pengaruh intelijen bagi pencegahan terorisme. Sehingga nantinya masyarakat bisa mendapatkan early warning soal potensi terorisme.
"Walau mereka bilang, kami tak mau sampaikan karena khawatir akan mengganggu perekonomian kita. Tapi kenyataannya bom Thamrin banyak menilai intelijen kita kecolongan," kata Nasir.
(mus)
Menurut Supiadin, sejumlah institusi seperti militer, Kepolisian, atau kementerian sejauh ini memiliki intelijen masing-masing. "BIN koordinasikan semua komunitas intelijen," kata Supiadin usai rapat bersama BIN di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 1 September 2016.
Dalam konteks terorisme, peranan BIN lebih pada pencegahan. Karena itu, BIN akan mengkoordinatori lembaga intelijen dari pusat hingga daerah. Ia mencontohkan di daerah ada Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang diketuai bupati dan wali kota.
"Apakah semua bupati dan wali kota paham intelijen? Ini yang sebabkan rapat-rapat Kominda di daerah tak efektif. Ke depan kita minta peranan intelijen benar-benar terwujud. Lebih baik mencegah dari menindak," kata Supiadin.
Senada dengan Supiadin, anggota Pansus Terorisme, Nasir Djamil mengatakan, ke depan memang ada wacana agar lembaga-lembaga intelijen mampu saling berkoordinasi. Sehingga tak masing-masing berjalan sendiri.
"Intelijen kita punya induknya masing-masing. Sehingga koordinasi tak berjalan baik. Karena itu kita minta di UU ini agar fungsi BIN kita formulasikan untuk diperkuat, dikoordinasi. Kita coba sinkronkan dengan UU BIN," kata Nasir.
Ia ingin melihat seberapa besar pengaruh intelijen bagi pencegahan terorisme. Sehingga nantinya masyarakat bisa mendapatkan early warning soal potensi terorisme.
"Walau mereka bilang, kami tak mau sampaikan karena khawatir akan mengganggu perekonomian kita. Tapi kenyataannya bom Thamrin banyak menilai intelijen kita kecolongan," kata Nasir.
(mus)
===================================================
BISNIS
Pemerintah Siapkan Rp9 Triliun Bangun Rumah Baru
Digunakan untuk rusun, rusus, rumah swadaya dan rumah subsidi.
Kamis, 1 September 2016 | 09:34 WIB
Pameran properti (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
VIVA.co.id – Anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk 2017 mencapai Rp9 triliun.
Anggaran tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan berbagai program perumahan masyarakat seperti rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya dan bantuan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah bersubsidi serta belanja pegawai.
“2017 mendatang anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan untuk pembangunan rumah masyarakat dan belanja pegawai mencapai angka Rp9 triliun,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanudddin, dilansir dari laman Kementerian PU, Kamis 1 September 2016.
Ia menjelaskan, dari anggaran tersebut, 95,26 persennya atau Rp8,5 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan fisik dan untuk nonfisik sekitar 4,74 persen atau Rp426,7 miliar.
Anggaran fisik tersebut akan digunakan untuk membangun sekitar 12.699 unit rusun, 4.815 rusus, bantuan rumah swadaya 117.500 unit dan PSU untuk 21.750 unit rumah bersubsidi pemerintah.
Sementara untuk anggaran non fisik rencananya akan digunakan untuk belanja pegawai, pembinaan dan pengawasan serta belanja barang.
“Total target pembangunan rumah yang akan akan dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 134.814 unit rumah,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar