BISNIS
DPR Sepakat RAPBN-P 2016 Dilanjutkan ke Paripurna
Anggota parlemen kasih catatan bagi pemerintah dalam menjaga keuangan.
Selasa, 28 Juni 2016 | 04:31 WIB
Sidang Paripurna ke-30 DPR RI
VIVA.co.id – Pemerintah
bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyepakati
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016, untuk
segera dibahas di sidang paripurna hari ini, Selasa 28 Juni 2016.
Pantauan VIVA.co.id di ruang Banggar DPR, Senin malam, 27 Juni 2016, seluruh fraksi sepakat melanjutkan RAPBN-P ke tingkat II. Rapat yang berlangsung selama lima jam tersebut, menghasilkan beberapa catatan penting bagi pemerintah dalam menjaga postur kas keuangan negara.
Misalnya dari sisi fiskal, sektor penerimaan pajak yang sudah mencantumkan kebijakan tax amnesty diharapkan bisa teroptimalisasi dengan baik. Sinkronisasi kebijakan tax amnesty dengan revisi Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinilai mampu mengakselerasi implikasi dari penerapan kebijakan tersebut.
“Kami minta pemerintah bisa kerja keras, agar penerimaan pajak bisa optimal. Terobosan kebijakan pajak harus terus dilakukan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Rinto Subekti di gedung parlemen.
Selain itu, posisi defisit anggaran yang disepakati dalam postur RAPBN-P sebesar 2,35 persen terhadap produk domestik bruto atau senilai Rp296,7 triliun diharapkan mampu dijaga pemerintah agar tidak terlalu melebar. Berbagai upaya terobosan untuk merealisasikan harapan itu pun menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah.
“Kami mengharapkan pemerintah bersungguh-sungguh menjaga (defisit) agar tidak melebar, dengan cara menggenjot pajak dan insentif fiskal untuk menarik minat investasi masuk (melalui program tax amnesty),” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya Agung Wudiantoro.
Suntikan modal kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara, kualitas serapan belanja yang bisa terus ditingkatkan, percepatan pembangunan infrastruktur, juga menjadi catatan penting dari parlemen yang ditujukan kepada pemerintah.
Faktor Eksternal
Beberapa fraksi partai politik memiliki pandangan yang sama terkait ketidakpastian perekonomian global, seperti normalisasi kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat, fluktuasi harga minyak dunia, kondisi ekonomi China, hingga keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang dinilai berpotensi memengaruhi laju perekonomian domestik.
Pantauan VIVA.co.id di ruang Banggar DPR, Senin malam, 27 Juni 2016, seluruh fraksi sepakat melanjutkan RAPBN-P ke tingkat II. Rapat yang berlangsung selama lima jam tersebut, menghasilkan beberapa catatan penting bagi pemerintah dalam menjaga postur kas keuangan negara.
Misalnya dari sisi fiskal, sektor penerimaan pajak yang sudah mencantumkan kebijakan tax amnesty diharapkan bisa teroptimalisasi dengan baik. Sinkronisasi kebijakan tax amnesty dengan revisi Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinilai mampu mengakselerasi implikasi dari penerapan kebijakan tersebut.
“Kami minta pemerintah bisa kerja keras, agar penerimaan pajak bisa optimal. Terobosan kebijakan pajak harus terus dilakukan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Rinto Subekti di gedung parlemen.
Selain itu, posisi defisit anggaran yang disepakati dalam postur RAPBN-P sebesar 2,35 persen terhadap produk domestik bruto atau senilai Rp296,7 triliun diharapkan mampu dijaga pemerintah agar tidak terlalu melebar. Berbagai upaya terobosan untuk merealisasikan harapan itu pun menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah.
“Kami mengharapkan pemerintah bersungguh-sungguh menjaga (defisit) agar tidak melebar, dengan cara menggenjot pajak dan insentif fiskal untuk menarik minat investasi masuk (melalui program tax amnesty),” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya Agung Wudiantoro.
Suntikan modal kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara, kualitas serapan belanja yang bisa terus ditingkatkan, percepatan pembangunan infrastruktur, juga menjadi catatan penting dari parlemen yang ditujukan kepada pemerintah.
Faktor Eksternal
Beberapa fraksi partai politik memiliki pandangan yang sama terkait ketidakpastian perekonomian global, seperti normalisasi kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat, fluktuasi harga minyak dunia, kondisi ekonomi China, hingga keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang dinilai berpotensi memengaruhi laju perekonomian domestik.
Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan Donny Munir mengatakan,
tantangan-tantangan global harus menjadi sentimen yang tetap dicermati
ke depan. Alasannya, implikasinya berpotensi memengaruhi stabilitas
perekonomian nasional.
“Kami meyakini kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam RAPBN-P tetap
bisa membantu perekonomian nasional dan tahun-tahun berikutnya,” kata
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, saat memberikan pandangan
terakhir dari sisi pemerintah.
======================
GMJ Sukses Kumpulkan 1,3 Juta KTP Pendukung Cagub Muslim
Ketua Gerakan
Masyarakat Jakarta, Fachrurozi Ishaq (empat ke kanan) dan bacalon
Gubernur dari Partai Gerindra M Sanusi ( tiga dari kanan) menyatakan
dukungan cagub dan cawagub muslim maju dalam Pilkada DKI 2017 melalui
jalur independen. (Beritasatu.com/Lenny Tristia Tambun)
Jakarta - Untuk
mendukung adanya calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur
(cawagub) muslim yang maju melalui jalur independen dalam Pilkada DKI
2017, Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) mengklaim telah mengumpulkan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI sebanyak 1,3 juta lebih KTP dari warga
muslim di Jakarta.
Ketua GMJ, Fachrurozi Ishaq, mengatakan, pihaknya sudah memulai mengumpulkan KTP sejak tiga bulan lalu. Pengumpulan KTP DKI dilakukan diseluruh majelis taklim yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.
"Jadi, tiga bulan yang lalu kami sudah mengumpulkan KTP DKI dari umat muslim yang bergabung dalam majelis taklim di Jakarta. Target kami di bulan April mendatang, kami sudah bisa mengumpulkan KTP DKI diatas dua juta,” kata Fachrurozi dalam acara deklarasi mengusung Balon Gubernur Muslim DKI di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/3).
Untuk mengumpulkan KTP DKI tersebut, GMJ telah mendirikan sekitar 500 posko penjaringan KTP DKI. Dia yakin jumlah posko akan bertambah banyak hingga 600 posko. Karena pendirian posko berjalan melalui majelis-majelis taklim.
“Kami berkomitmen untuk mendukung orang-orang yang punya komitmet untuk rakyat. Yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan umat Islam,” ujarnya.
Siapa pun cagub dan cawagub muslim yang akan maju melalui jalur independen, pihaknya akan menyerahkan seluruh KTP yang sudah terkumpul kepada pasangan tersebut. Sehingga pasangan cagub dan cawagub muslim tersebut tidak perlu susah payah lagi mengumpulkan KTP DKI yang menjadi syarat paling berat bila ingin maju independen.
“Memang ada 15 balon gubernur yang kami ajukan. Tapi 15 ini kan akan disaring, sehingga menghasilkan pasangan cagub dan cawagub muslim yang akan maju dalam Pilkada melalui jalur independen,” jelasnya.
Bila ada partai politik (parpol) yang akan bekerja sama, ditegaskannya, GMJ akan selalu terbuka untuk bekerja sama mendukung cagub dan cawagub muslim DKI.
“Kami, GMJ siap kerja sama dengan seluruh partai yang ada. Kami tidak menutup pintu. Bahkan kami akan proaktif dengan parpol yang mau bekerja sama dengan kami. Kami akan serahkan KTP kami untuk cagub dan cawagub muslim,” tegasnya.
Ketua GMJ, Fachrurozi Ishaq, mengatakan, pihaknya sudah memulai mengumpulkan KTP sejak tiga bulan lalu. Pengumpulan KTP DKI dilakukan diseluruh majelis taklim yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.
"Jadi, tiga bulan yang lalu kami sudah mengumpulkan KTP DKI dari umat muslim yang bergabung dalam majelis taklim di Jakarta. Target kami di bulan April mendatang, kami sudah bisa mengumpulkan KTP DKI diatas dua juta,” kata Fachrurozi dalam acara deklarasi mengusung Balon Gubernur Muslim DKI di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/3).
Untuk mengumpulkan KTP DKI tersebut, GMJ telah mendirikan sekitar 500 posko penjaringan KTP DKI. Dia yakin jumlah posko akan bertambah banyak hingga 600 posko. Karena pendirian posko berjalan melalui majelis-majelis taklim.
“Kami berkomitmen untuk mendukung orang-orang yang punya komitmet untuk rakyat. Yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan umat Islam,” ujarnya.
Siapa pun cagub dan cawagub muslim yang akan maju melalui jalur independen, pihaknya akan menyerahkan seluruh KTP yang sudah terkumpul kepada pasangan tersebut. Sehingga pasangan cagub dan cawagub muslim tersebut tidak perlu susah payah lagi mengumpulkan KTP DKI yang menjadi syarat paling berat bila ingin maju independen.
“Memang ada 15 balon gubernur yang kami ajukan. Tapi 15 ini kan akan disaring, sehingga menghasilkan pasangan cagub dan cawagub muslim yang akan maju dalam Pilkada melalui jalur independen,” jelasnya.
Bila ada partai politik (parpol) yang akan bekerja sama, ditegaskannya, GMJ akan selalu terbuka untuk bekerja sama mendukung cagub dan cawagub muslim DKI.
“Kami, GMJ siap kerja sama dengan seluruh partai yang ada. Kami tidak menutup pintu. Bahkan kami akan proaktif dengan parpol yang mau bekerja sama dengan kami. Kami akan serahkan KTP kami untuk cagub dan cawagub muslim,” tegasnya.
Lenny Tristia Tambun/FER
BeritaSatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar