POLITIK

Jokowi: Sindikat Vaksin Palsu Harus Dihukum Berat

Presiden perintahkan polisi bongkar sindikat vaksin palsu.

Selasa, 28 Juni 2016 | 20:20 WIB

Oleh : Ezra Natalyn, Agus Rahmat

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Jubir Kepresidenan Johan Budi (ketiga kiri) memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/6/2016). (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan kepada Kapolri agar mengusut tuntas pelaku baik pembuat hingga pengedar vaksin palsu. Jokowi menganggap, kasus vaksin palsu merupakan kejahatan luar biasa layaknya narkoba. Oleh karena itu Presiden meminta pelakunya juga harus dihukum dengan seberat-beratnya.
"Saya harapkan ini nanti juga untuk hukumannya betul-betul jangan terulang lagi, berikan hukuman yang seberat-beratnya. Baik pada yang memproduksi, baik pada yang mengedarkan, memasarkan semuanya," ujar Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 28 Juni 2016.
Diduga banyak pihak yang terlibat dari sindikat vaksin palsu yang sudah berlangsung sejak tahun 2003 tersebut. Presiden meminta agar sindikat vaksin tersebut dibongkar tuntas termasuk jika ada dugaan keterlibatan dari otoritas pemerintah terkait.
"Artinya menelusuri menangkap itu artinya itu baik oknum yang ada di pemerintahan, baik yang memproduksi, baik yang memasarkan baik yang mengedarkan, semuanya. Jangan dianggap remeh masalah ini," tegasnya.
Hingga saat ini, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan masih terus memburu para pelaku kejahatan pembuatan vaksin palsu di Tanah Air.
"Kami bekerja sama dengan penyidik Polda, Polres dan jajaran se-Indonesia untuk segera tangani secara cepat, agar tidak ada lagi vaksin palsu," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Agung Setya di Jakarta Selatan.
Agung memastikan, proses penyidikan kasus tindak pidana kejahatan vaksin palsu ini harus sampai kepada Kejaksaan hingga ke meja persidangan. Proses penyidikan kasus pembuatan vaksin palsu tersebut kata dia bukan didasarkan dari laporan masyarakat namun didasarkan penelusuran penyidik Kepolisian sendiri.
"Kami temukan ada ranah pidana, kami naikkan ke penyidikan. Kami temukan toko obat yang menjual vaksin yang kami pastikan palsu," katanya.
Sejauh ini polisi sudah menetapkan 16 tersangka kasus pembuatan vaksin palsu di wilayah Jakarta, Bekasi, Jawa Barat dan Tangerang, Banten. Ditengarai komplotan terbagi dalam empat jaringan.
Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

=======================

POLITIK

DPR Minta Hasil Investigasi Vaksin Palsu Diserahkan 30 Juni

Investigasi oleh Kemenkes dan BPOM.

Selasa, 28 Juni 2016 | 00:32 WIB

Oleh : Ezra Natalyn, Reza Fajri

Vaksin palsu yang ditemukan Polri dalam penggerebekan di Tangerang, Banten (Syaefullah/ VIVA.co.id)

VIVA.co.id – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Biofarma dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada Senin, 27 Juni 2016. Pembahasan dalam rapat adalah terkait kasus vaksin palsu yang meresahkan masyarakat belakangan ini.

Terdapat sejumlah kesimpulan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX, Dede Yusuf. Dalam kesimpulan ini, Kementerian Kesehatan diminta untuk mengamankan vaksin di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang pengadaannya diketahui dari sumber tidak resmi.
Kemenkes juga diminta menarik vaksin yang terbukti palsu dan juga mendata jenis vaksin yang telah dipalsukan serta sarana pelayanan kesehatan yang jadi penggunanya.
"Kemenkes juga secara proaktif dan intensif mendata masyarakat atau pasien penerima vaksin palsu melalui data dari fasilitas dan layanan kesehatan yang menggunakan vaksin palsu agar dapat segera dilakukan vaksinasi ulang," kata Dede membacakan kesimpulan itu di ruang rapat Komisi IX, Senayan, Jakarta, Senin 27 Juni 2016.
Selain diminta meningkatkan pengawasan, Kemenkes dan BPOM juga diminta meningkatkan kerja sama lintas sektoral. Kedua lembaga itu diperintahkan untuk memberikan laporan hasil investigasi secara tertulis terkait kasus vaksin palsu ini paling lambat 30 Juni 2016.
Kemudian untuk BPOM, Komisi IX meminta agar menyiapkan draf Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan. RUU itu menurut DPR adalah untuk penguatan kewenangan BPOM.
"Komisi IX DPR RI meminta kepada BPOM untuk menyiapkan draf awal RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta pemanfaatan obat asli Indonesia agar dapat menjadi bahan dalam penyusunan RUU tersebut," kata Politikus Partai Demokrat ini.

 =======================

NASIONAL

BIN Belum Mau Ikut Campur Soal Kasus Vaksin Palsu

Tak ada indikasi penyebaran vaksin itu bagian dari serangan teroris.

Sabtu, 25 Juni 2016 | 12:39 WIB

Oleh : Toto Pribadi, Suparman (Bandung)

Kepala BIN, Sutiyoso.

VIVA.co.id – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, menilai terbongkarnya sindikat produsen vaksin palsu untuk balita masih menjadi kasus yang wajar untuk ditangani aparat kepolisian. Menurutnya, adanya temuan itu jangan mudah dihembuskan sebagai dugaan ancaman konspirasi. Sutiyoso mengatakan, pihaknya mendukung aparat kepolisian khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
"Urusan Polisi itu. Tentu, ini mencelakakan kita semua, dipikirnya vaksin beneran, tahunya isinya santen ini kejahatan tentunya," kata Sutiyoso saat menghadiri silaturahmi di Bandung Jawa Barat, Sabtu 25 Juni 2016.
Dalam kasus itu, polisi mengamankan 10 pelaku dengan masing masing tugas lima orang sebagai produsen, dua orang berprofesi kurir, dua orang sebagai penjual dan satu orang laiinya menjadi pencetak label vaksin palsu.
Petugas menemukan barang bukti vaksin palsu itu dari tiga daerah, yaitu Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. "Ini bukan ranah kita, saya yakin polisi akan menangani dengan baik," kata Sutiyoso.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, kasus tersebut hingga saat ini belum menjadi perhatian BIN dan masih jauh dari klasifikasi bahwa ada dugaan penyebaran vaksin tersebut merupakan bagian dari serangan teroris.
"Enggak, sejauh ini belum jadi perhatian. kalau sifatnya sudah masif, nasional, itu baru (ada tindakan dari BIN)," kata dia.
(ren)

=====================

NASIONAL

KPAI Minta Kasus Vaksin Palsu Diusut Sampai ke Akar

"Praktik ini merupakan kejahatan yang tak bisa ditoleransi."

Sabtu, 25 Juni 2016 | 19:12 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari, Eka Permadi

Vaksin palsu yang ditemukan Polri dalam penggerebekan di Tangerang, Banten (Syaefullah/ VIVA.co.id)

VIVA.co.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang berhasil membongkar praktik pembuatan vaksin palsu untuk bayi. Wakil Ketua KPAI Susanto mendesak aparat berwajib menghukum pelaku seberat-beratnya.
"Praktik ini merupakan kejahatan yang tak bisa ditoleransi," kata Susanto dalam siaran persnya, Sabtu, 25 Juni 2016.
Dia juga meminta aparat kepolisian dan Kementerian Kesehatan mengusut tuntas hingga akar-akarnya. Peredaran vaksin palsu merupakan bentuk kejahatan serius.
"Pelaku pantas dipidana sebarat-beratnya. Siapapun orang terlibat perlu diusut tuntas. Tak boleh, ada orang mengais rezeki atas nama kesehatan tapi justru mengancam keselamatan orang," katanya.
Susanto menegaskan bahwa praktik ini harus benar-benar menjadi perhatian serius bagi Kemenkes. Tentu hasil investigasi terkait keterlibatan rumah sakit (RS), apotik dan bayi terindikasi divaksin palsu sangat ditunggu-tunggu publik. Apalagi peredaran vaksin palsu ini sudah berjalan selama 13 tahun.
"Kementerian Kesehatan harus benar-benar melakukan investigasi untuk memastikan rumah sakit mana, apotik mana, daerah mana dan bayi dimana saja yang terindikasi menggunakan vaksin palsu," ujar dia.
Atas peristiwa ini, institusinya mengajak semua pihak agar lebih waspada dan segera berbenah melindungi anak dari vaksin palsu.
"Dengan terkuaknya kasus ini, saatnya berbenah untuk melindungi anak dari vaksin palsu," kata dia.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menangkap 10 orang pemalsu vaksin. Hasil pengembangan mengungkap tiga kelompok produsen vaksin palsu yang tidak saling mengenal satu sama lain.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigjen Agung Setya menyampaikan, awalnya polisi menangkap J pada 16 Juni. J adalah pemilik Toko Azca Medical di Bekasi, Jawa Barat.
Berdasarkan keterangan J, polisi menemukan tiga titik yang diduga menjadi tempat meracik vaksin palsu, yakni di Jalan Serma Hasyim, Bekasi Timur; Puri Hijau Bintaro; dan Kemang Regency, Bekasi, Jawa Barat.
Dari tiga lokasi itu, polisi meringkus sembilan orang, terdiri dari lima produsen, dua kurir, satu pencetak label, dan satu penjual. Vaksin palsu itu, lanjut Agung, didistribusikan di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Agung menjelaskan, salah satu pelaku lulusan Akademi Keperawatan.?

=======================

NASIONAL

Cara Bedakan Vaksin Asli dan Palsu

Polri berhasil membongkar pembuatan vaksi bayi palsu.

Jum'at, 24 Juni 2016 | 23:49 WIB

Oleh : Siti Nuraisyah Dewi, Syaefullah

Vaksin palsu yang ditemukan Polri dalam penggerebekan di Tangerang, Banten (Syaefullah/ VIVA.co.id)

 

VIVA.co.id – Subdit Industri dan Perdagangan (Indag) Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus pembuatan vaksin bayi palsu di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.
Kasubdit Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Sandi Nugroho, mengungkapkan cara pembuatan vaksin bayi palsu dengan vaksin asli bisa dibedakan dengan harga dijual dengan miring di pasaran.
"Harganya harusnya Rp900 ribu, tetapi ini dijual Rp300 ribu. Namun, (para pelaku) dibilang palsu enggak mau, dia bilang KW (tiruan)," kata Sandi Nugroha, di Jakarta, Jumat, 24 Juni 2016.
Kemudian, kata Sandi, cara membedakan antara yang asli bisa dilihat dari kemasan vaksin bayi palsu dengan yang asli. "Botolnya kalau yang palsu itu tipis, lemnya miring. Tulisan di kotak kemasan vaksin agak pudar," ujar Sandi.
Oleh karena itu, dalam perkara ini akan dilakukan koordinasi dengan pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait vaksin bayi palsu yang berhasil diungkap oleh jajaran penyidik Bareskrim Polri.
"Kami juga minta Kementerian Kesehatan BPOM untuk mengecek," kata Sandi.
Jajaran Subdit Industri dan Perdagangan (Indag), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri berhasil mengungkap tempat pembuatan vaksin bayi palsu di Pondok Aren, Tangerang Selatan.
Dari hasil pengungkapan itu, polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial AP selaku produsen pembuat vaksin bayi palsu, seorang istri berinisial L, serta seorang kurir berinisial S. [Baca selengkapnya Bareskrim Bongkar Pembuatan Vaksin Bayi Palsu di Tangerang]
(ase)