Senin, 01 Juli 2019

Kendalikan Inflasi 2019, Darmin Sebut Harga Pangan Perlu Dijaga

Laju inflasi Juni 2019 mencapai 0,55 persen, sedangkan inflasi tahun kalender sudah menyentuh 2,05 persen.
Puput Ady Sukarno
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 01 Juli 2019  |  17:14 WIB
Kendalikan Inflasi 2019, Darmin Sebut Harga Pangan Perlu Dijaga
Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk Sahala Lumban Gaol, usai menyampaikan keterangan terkait penurunan harga tiket pesawat, di Jakarta, Kamis (20/6/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam



Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengakui inflasi pangan pada Juni 2019 memang bergerak lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai hal ini disebabkan perubahan iklim yang mengakibatkan pergeseran musim panen.

"Bahan makanan, harga pangan bergejolak memang agak tinggi. Tahun ini, musimnya enggak bagus," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Bahkan, Kemenko Ekonomi pun mengaku cukup khawatir dengan laju inflasi tahun kalender, yakni periode Januari-Juni 2019, yang sudah mencapai 2,05 persen.

"Inflasi inti yang sudah 0,38 persen ya sedikit tinggi lah, karena 12 bulan itu bisa di atas 4 persen," lanjut Darmin.

Oleh sebab itu, pihaknya memastikan bahwa pemerintah bakal berupaya serius dalam mengendalikan inflasi. Jika laju inflasi tidak dapat dikendalikan, maka tingkat inflasi pada akhir tahun dapat menembus 4 persen sekaligus di atas target pemerintah yang sebesar 3,5 persen plus minus 1 persen.

Dia melanjutkan pengendalian inflasi pada semester II/2019 dapat dilakukan mulai saat ini, terutama untuk mengejar komponen harga bergejolak untuk komoditas pangan.

"Harus ada upaya sungguh-sungguh supaya dia tetap di kisaran 3,5 persen. Kalau enggak, akan di atas 4 persen itu. [Upaya pengendaliannya] Ya kita harus lihat. Tapi ini ironinya kan kayak harga ayam lagi begitu, ini malah rendah sekali," tutur Darmin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa laju Inflasi Juni 2019 mencapai 0,55 persen dengan inflasi tahun kalender 2,05 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,28 persen. Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan kelompok pengeluaran, yakni bahan makanan sebesar 1,63 persen, sandang 0,81 persen, serta makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,59 persen.
 


Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Inflasi, pangan

Survei : Dibanding Negara Lain, Pebisnis Indonesia Lebih Optimistis

Optimisme bisnis menunjukkan adanya peningkatan di Indonesia, hal ini diungkap oleh survei terbaru dari HSBC yang memperlihatkan bahwa sebanyak 98 persen perusahaan memproyeksikan pertumbuhan bisnis dalam satu atau dua tahun ke depan, melampaui sentimen global [79 persen].
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com 01 Juli 2019  |  10:24 WIB

Bisnis.com, JAKARTA  - Optimisme bisnis menunjukkan adanya peningkatan di Indonesia, hal ini diungkap oleh survei terbaru dari HSBC yang memperlihatkan bahwa sebanyak 98 persen perusahaan memproyeksikan pertumbuhan bisnis dalam satu atau dua tahun ke depan, melampaui sentimen global [79 persen].
Perusahaan Indonesia menilai bahwa peningkatan basis pelanggan [32 persen], dan pengembangan kualitas tenaga kerja [29 persen] merupakan faktor utama pendorong pertumbuhan bisnis.

Itulah temuan utama dari survei terbaru HSBC bertajuk 'Navigator: Made for the Future', yang melibatkan lebih dari 2.500 perusahaan di 14 pasar secara global di Asia Pasifik (Australia, daratan Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia dan Singapura), Eropa (Prancis) , Jerman dan Inggris), Timur Tengah dan Afrika Utara (UEA) dan Amerika Utara (Kanada, Meksiko, dan AS).

Prospek Bisnis

Menurut survei, "hampir setengah dari perusahaan Indonesia [45 persen] memproyeksikan tingkat pertumbuhan lebih dari lima persen, tertinggi di antara semua pasar yang disurvei," kata Sumit Dutta, Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia.

Selain peningkatan basis pelanggan dan pengembangan kualitas tenaga kerja, sebanyak 24 persen responden juga mengakui pentingnya perbaikan logistik dan transportasi sebagai pendorong pertumbuhan terpenting ketiga, sebuah penilaian yang juga dimiliki oleh perusahaan di Meksiko dan Hong Kong.

Masa Depan Bisnis

Mengenai masa depan bisnis, sekitar 74 persen responden Indonesia mengatakan peluang di masa depan akan lebih besar ketimbang ancamannya.

Relatif mirip dengan negara tetangga di Asia Pasifik, bisnis di Indonesia melihat peningkatan produktivitas sebagai peluang [33 persen responden]. Ini berbanding dengan 35 persen di Cina dan 34 persen di India.

Perluasan pasar online untuk produk dan layanan adalah peluang utama bagi bisnis di Indonesia [31 persen], dua kali lipat rata-rata global [15 persen].

"Dilihat dari sisi negatif, bisnis di Indonesia melihat tiga ancaman nyata, yaitu situasi politik [36 persen], pesaing baru atau kinerja pesaing [33 persen] dan nilai tukar [26 persen]," tambah Dutta.


Survei ini juga menunjukkan bahwa bisnis di Indonesia adalah yang paling optimis kedua setelah India menyangkut rencana investasi. Eksekutif yang disurvei mengatakan perusahaan mereka akan mendanai rencana investasi dari keuntungan yang ada. Pandangan serupa dikemukakan di negara barat, terutama Inggris, AS, dan Meksiko.

Dari survei, kita dapat melihat bahwa “Bisnis di Indonesia akan mengejar berbagai peluang investasi, mulai dari penelitian, inovasi dan teknologi [81 persen] hingga penjualan produk atau layanan online [74 persen] dan dalam program pelatihan [74 persen], ” ujar Dutta.

Lebih lanjut survey mengungkapkan bahwa di seluruh pasar, bisnis di Indonesia menunjukkan rencana investasi terbesar. Tingkat investasi mereka juga berada di posisi tinggi, dengan lebih dari 70 persen mengklaim mereka berencana untuk meningkatkan investasi mereka lebih dari 5 persen di setiap bidang.

Inovasi Bisnis dan Tenaga Kerja

Semakin banyak eksekutif perusahaan di Indonesia menganggap inovasi sebagai bagian penting dari bisnis mereka, "sebagai mesin penggerak pertumbuhan," seperti yang dikatakan oleh 54 persen responden, ketimbang "prasyarat untuk bertahan hidup" menurut 38 persen responden.

Perspektif "inovasi sebagai mesin penggerak pertumbuhan" ini dikemukakan oleh mayoritas bisnis yang disurvei di India dan Amerika Serikat – masing-masing 70 persen dan 59 persen.

Sementara itu, survei memperlihatkan bahwa "biaya adalah tantangan utama bagi inovasi di semua pasar, tidak terkecuali di Indonesia."

Khusus untuk pasar Indonesia, kurangnya tenaga terampil dan kurangnya investasi di bidang teknologi merupakan penghalang yang jauh lebih besar dibanding pasar lain.

“Penekanan akan pentingnya mencari tenaga-tenaga baru yang terampil adalah cerminan dari perhatian mendalam terhadap tantangan tersebut,” kata survei ini.

Internet of Things ("IoT"), 5G dan Artificial Intelligence ("AI") adalah peluang yang paling banyak disebutkan untuk bisnis Indonesia dalam beberapa tahun ke depan - yang tertinggi di seluruh pasar.

Teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat akses ke pasar, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta kualitas produk dan layanan. Sembilan dari sepuluh pelaku bisnis percaya bahwa inovasi akan mengarah pada kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mempekerjakan berbagai keterampilan tetapi ini akan membantu tenaga kerja lebih memahami pelanggan mereka dalam jangka panjang.

Keterampilan baru yang dibutuhkan adalah pemasaran digital – terutama dibutuhkan oleh bisnis di Indonesia -pengetahuan dan keterampilan teknologi, serta inovasi.

Kesuksesan masa depan

Dengan fokus pada inovasi, bisnis di Indonesia menilai bahwa memanfaatkan inovasi teknologi adalah persyaratan utama untuk kesuksesan bisnis di masa depan – dengan proporsi di atas semua pasar lainnya.

Sekitar 40 persen responden percaya bahwa sikap responsif terhadap perubahan adalah faktor terpenting kedua dalam mencapai kesuksesan di masa depan. Sementara itu, 21 persen percaya bahwa kinerja keuangan yang konsisten adalah lebih penting untuk meraih keberhasilan bisnis di masa depan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
hsbc

Rabu, 26 Juni 2019

Perundingan Berlanjut, AS Tetap Ancam Syarat Tarif bagi China

Amerika Serikat berharap untuk memulai kembali perundingan perdagangan dengan China setelah Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping bertemu di Jepang pada hari Sabtu lalu.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com 26 Juni 2019  |  22:44 WIB
Perundingan Berlanjut, AS Tetap Ancam Syarat Tarif bagi China
Perang dagang AS China - istimewa
Bisnis.com, WASHINGTON  - Amerika Serikat berharap untuk memulai kembali perundingan perdagangan dengan China setelah Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping bertemu di Jepang pada hari Sabtu lalu.
Namun demikian, sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (26/6/2019), Washington tidak akan menangguhkan syarat tarif kepada China. Konsekuensinya, tarif masuk barang China pun tetap tinggi.
Informasi itu disampaikan salah seorang Pejabat Senior Gedung Putih. Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif pada barang lain senilai US$ 325 miliar untuk produk China.
Ancaman itu berlaku  mencakup hampir semua impor China yang masih diekspor ke AS. Produk beragam jenis itu antara lain produk konsumen seperti ponsel, komputer dan pakaian.
Ancaman itu berlaku jika pertemuan dengan Xi tidak menghasilkan kemajuan dalam penyelesaian.
Kedua belah pihak dapat setuju untuk tidak mengenakan tarif baru sebagai isyarat niat baik untuk melanjutkan negosiasi.  
Namun Pejabat Senior yang jadi narasumber Reuters, masih belum dapat memastikan keberhasilan perundingan dagang kali ini.
China tidak melunak, bahkan membuat pernyataan agar perselisihan kedua negara besar tersebut harus memenangkan kepentingan dua belah pihak.
Hal ini dinilai akan selalu membuat alot perundingan dagang.
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : tarif impor, perang dagang AS vs China


Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Temui Jokowi, Apindo Usul Revisi UU Ketenagakerjaan Terutama Dua Isu Ini

Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, mengusulkan kepada Presiden untuk merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan, terutama terkait dengan investasi padat karya dan jaminan pensiun.
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 13 Juni 2019  |  14:37 WIB
Temui Jokowi, Apindo Usul Revisi UU Ketenagakerjaan Terutama Dua Isu Ini
 
Presiden Joko Widodo (kanan) bersiap melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani (keempat kiri) serta jajaran pengurus di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (13/6/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A
Bisnis.com, JAKARTA--Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, mengusulkan kepada Presiden untuk merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan, terutama terkait dengan investasi padat karya dan jaminan pensiun.
Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani ketika bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (13/6/2019).
"Tadi kami sampaikan perlu kiranya pemerintah untuk melihat kembali Undang-undang Ketenagakerjaan kita karena undang-undang ini selain sudah 15 kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi juga kenyataannya memang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kondisi saat ini, " kata Hariyadi.
Hariyadi mencontohkan mengenai adanya relokasi investasi besar-besaran para pemain industri padat karya ke sejumlah negara antara lain Myanmar, Laos, Bangladesh, dan Vietnam.
Padahal, lanjutnya, secara ekonomi Indonesia membutuhkan investor industri padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal yang masih berlatar belakang pendidikan SMP ke bawah.
Fenomena relokasi investasi ini diakui Hariyadi dipengaruhi oleh regulasi di Indonesia yang masih terkotak-kotak sehingga menimbulkan ketidakpastian secara hukum.
"Kita tentunya jangan sampai tetap berkonsentrasi kepada padat modal tetapi pada karyanya tidak ditangani dengan baik," tegas Hariyadi.
Poin lainnya adalah soal jaminan pensiun. Menurut Hariyadi sistem jaminan pensiun saat ini, yang menganut asas manfaat pasti, mengandung risiko fiskal yang cukup besar.
Hariyadi menyebutkan banyak negara yang sudah meninggalkan manfaat pasti,  beralih ke iuran pasti. "Nah ini juga kami mohon untuk dilihat kembali mumpung belum terlalu lama," tambah Hariyadi.
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apindo, uu ketenagakerjaan