BISNIS

DPR Sepakat RAPBN-P 2016 Dilanjutkan ke Paripurna

Anggota parlemen kasih catatan bagi pemerintah dalam menjaga keuangan.

 

Selasa, 28 Juni 2016 | 04:31 WIB

Oleh : Aryo Wicaksono, Chandra G. Asmara

Sidang Paripurna ke-30 DPR RI 

 VIVA.co.id – Pemerintah bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016, untuk segera dibahas di sidang paripurna hari ini, Selasa 28 Juni 2016.
Pantauan VIVA.co.id di ruang Banggar DPR, Senin malam, 27 Juni 2016, seluruh fraksi sepakat melanjutkan RAPBN-P ke tingkat II. Rapat yang berlangsung selama lima jam tersebut, menghasilkan beberapa catatan penting bagi pemerintah dalam menjaga postur kas keuangan negara.
Misalnya dari sisi fiskal, sektor penerimaan pajak yang sudah mencantumkan kebijakan tax amnesty diharapkan bisa teroptimalisasi dengan baik. Sinkronisasi kebijakan tax amnesty dengan revisi Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinilai mampu mengakselerasi implikasi dari penerapan kebijakan tersebut.
“Kami minta pemerintah bisa kerja keras, agar penerimaan pajak bisa optimal. Terobosan kebijakan pajak harus terus dilakukan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Rinto Subekti di gedung parlemen.
Selain itu, posisi defisit anggaran yang disepakati dalam postur RAPBN-P sebesar 2,35 persen terhadap produk domestik bruto atau senilai Rp296,7 triliun diharapkan mampu dijaga pemerintah agar tidak terlalu melebar. Berbagai upaya terobosan untuk merealisasikan harapan itu pun menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah.
“Kami mengharapkan pemerintah bersungguh-sungguh menjaga (defisit) agar tidak melebar, dengan cara menggenjot pajak dan insentif fiskal untuk menarik minat investasi masuk (melalui program tax amnesty),” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya Agung Wudiantoro.
Suntikan modal kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara, kualitas serapan belanja yang bisa terus ditingkatkan, percepatan pembangunan infrastruktur, juga menjadi catatan penting dari parlemen yang ditujukan kepada pemerintah.
Faktor Eksternal
Beberapa fraksi partai politik memiliki pandangan yang sama terkait ketidakpastian perekonomian global, seperti normalisasi kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat, fluktuasi harga minyak dunia, kondisi ekonomi China, hingga keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang dinilai berpotensi memengaruhi laju perekonomian domestik.

Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan Donny Munir mengatakan, tantangan-tantangan global harus menjadi sentimen yang tetap dicermati ke depan. Alasannya, implikasinya berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian nasional.

“Kami meyakini kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam RAPBN-P tetap bisa membantu perekonomian nasional dan tahun-tahun berikutnya,” kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, saat memberikan pandangan terakhir dari sisi pemerintah.

======================

GMJ Sukses Kumpulkan 1,3 Juta KTP Pendukung Cagub Muslim

Ketua Gerakan Masyarakat Jakarta, Fachrurozi Ishaq (empat ke kanan) dan bacalon Gubernur dari Partai Gerindra M Sanusi ( tiga dari kanan) menyatakan dukungan cagub dan cawagub muslim maju dalam Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen. (Beritasatu.com/Lenny Tristia Tambun)

Jakarta - Untuk mendukung adanya calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) muslim yang maju melalui jalur independen dalam Pilkada DKI 2017, Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) mengklaim telah mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI sebanyak 1,3 juta lebih KTP dari warga muslim di Jakarta.
Ketua GMJ, Fachrurozi Ishaq, mengatakan, pihaknya sudah memulai mengumpulkan KTP sejak tiga bulan lalu. Pengumpulan KTP DKI dilakukan diseluruh majelis taklim yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.
"Jadi, tiga bulan yang lalu kami sudah mengumpulkan KTP DKI dari umat muslim yang bergabung dalam majelis taklim di Jakarta. Target kami di bulan April mendatang, kami sudah bisa mengumpulkan KTP DKI diatas dua juta,” kata Fachrurozi dalam acara deklarasi mengusung Balon Gubernur Muslim DKI di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/3).
Untuk mengumpulkan KTP DKI tersebut, GMJ telah mendirikan sekitar 500 posko penjaringan KTP DKI. Dia yakin jumlah posko akan bertambah banyak hingga 600 posko. Karena pendirian posko berjalan melalui majelis-majelis taklim.
“Kami berkomitmen untuk mendukung orang-orang yang punya komitmet untuk rakyat. Yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan umat Islam,” ujarnya.
Siapa pun cagub dan cawagub muslim yang akan maju melalui jalur independen, pihaknya akan menyerahkan seluruh KTP yang sudah terkumpul kepada pasangan tersebut. Sehingga pasangan cagub dan cawagub muslim tersebut tidak perlu susah payah lagi mengumpulkan KTP DKI yang menjadi syarat paling berat bila ingin maju independen.
“Memang ada 15 balon gubernur yang kami ajukan. Tapi 15 ini kan akan disaring, sehingga menghasilkan pasangan cagub dan cawagub muslim yang akan maju dalam Pilkada melalui jalur independen,” jelasnya.
Bila ada partai politik (parpol) yang akan bekerja sama, ditegaskannya, GMJ akan selalu terbuka untuk bekerja sama mendukung cagub dan cawagub muslim DKI.
“Kami, GMJ siap kerja sama dengan seluruh partai yang ada. Kami tidak menutup pintu. Bahkan kami akan proaktif dengan parpol yang mau bekerja sama dengan kami. Kami akan serahkan KTP kami untuk cagub dan cawagub muslim,” tegasnya.

Lenny Tristia Tambun/FER

BeritaSatu.com

 POLITIK

Jokowi: Sindikat Vaksin Palsu Harus Dihukum Berat

Presiden perintahkan polisi bongkar sindikat vaksin palsu.

Selasa, 28 Juni 2016 | 20:20 WIB

Oleh : Ezra Natalyn, Agus Rahmat

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Jubir Kepresidenan Johan Budi (ketiga kiri) memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/6/2016). (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan kepada Kapolri agar mengusut tuntas pelaku baik pembuat hingga pengedar vaksin palsu. Jokowi menganggap, kasus vaksin palsu merupakan kejahatan luar biasa layaknya narkoba. Oleh karena itu Presiden meminta pelakunya juga harus dihukum dengan seberat-beratnya.
"Saya harapkan ini nanti juga untuk hukumannya betul-betul jangan terulang lagi, berikan hukuman yang seberat-beratnya. Baik pada yang memproduksi, baik pada yang mengedarkan, memasarkan semuanya," ujar Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 28 Juni 2016.
Diduga banyak pihak yang terlibat dari sindikat vaksin palsu yang sudah berlangsung sejak tahun 2003 tersebut. Presiden meminta agar sindikat vaksin tersebut dibongkar tuntas termasuk jika ada dugaan keterlibatan dari otoritas pemerintah terkait.
"Artinya menelusuri menangkap itu artinya itu baik oknum yang ada di pemerintahan, baik yang memproduksi, baik yang memasarkan baik yang mengedarkan, semuanya. Jangan dianggap remeh masalah ini," tegasnya.
Hingga saat ini, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan masih terus memburu para pelaku kejahatan pembuatan vaksin palsu di Tanah Air.
"Kami bekerja sama dengan penyidik Polda, Polres dan jajaran se-Indonesia untuk segera tangani secara cepat, agar tidak ada lagi vaksin palsu," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Agung Setya di Jakarta Selatan.
Agung memastikan, proses penyidikan kasus tindak pidana kejahatan vaksin palsu ini harus sampai kepada Kejaksaan hingga ke meja persidangan. Proses penyidikan kasus pembuatan vaksin palsu tersebut kata dia bukan didasarkan dari laporan masyarakat namun didasarkan penelusuran penyidik Kepolisian sendiri.
"Kami temukan ada ranah pidana, kami naikkan ke penyidikan. Kami temukan toko obat yang menjual vaksin yang kami pastikan palsu," katanya.
Sejauh ini polisi sudah menetapkan 16 tersangka kasus pembuatan vaksin palsu di wilayah Jakarta, Bekasi, Jawa Barat dan Tangerang, Banten. Ditengarai komplotan terbagi dalam empat jaringan.
Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

=======================

POLITIK

DPR Minta Hasil Investigasi Vaksin Palsu Diserahkan 30 Juni

Investigasi oleh Kemenkes dan BPOM.

Selasa, 28 Juni 2016 | 00:32 WIB

Oleh : Ezra Natalyn, Reza Fajri

Vaksin palsu yang ditemukan Polri dalam penggerebekan di Tangerang, Banten (Syaefullah/ VIVA.co.id)

VIVA.co.id – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Biofarma dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada Senin, 27 Juni 2016. Pembahasan dalam rapat adalah terkait kasus vaksin palsu yang meresahkan masyarakat belakangan ini.

Terdapat sejumlah kesimpulan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX, Dede Yusuf. Dalam kesimpulan ini, Kementerian Kesehatan diminta untuk mengamankan vaksin di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang pengadaannya diketahui dari sumber tidak resmi.
Kemenkes juga diminta menarik vaksin yang terbukti palsu dan juga mendata jenis vaksin yang telah dipalsukan serta sarana pelayanan kesehatan yang jadi penggunanya.
"Kemenkes juga secara proaktif dan intensif mendata masyarakat atau pasien penerima vaksin palsu melalui data dari fasilitas dan layanan kesehatan yang menggunakan vaksin palsu agar dapat segera dilakukan vaksinasi ulang," kata Dede membacakan kesimpulan itu di ruang rapat Komisi IX, Senayan, Jakarta, Senin 27 Juni 2016.
Selain diminta meningkatkan pengawasan, Kemenkes dan BPOM juga diminta meningkatkan kerja sama lintas sektoral. Kedua lembaga itu diperintahkan untuk memberikan laporan hasil investigasi secara tertulis terkait kasus vaksin palsu ini paling lambat 30 Juni 2016.
Kemudian untuk BPOM, Komisi IX meminta agar menyiapkan draf Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan. RUU itu menurut DPR adalah untuk penguatan kewenangan BPOM.
"Komisi IX DPR RI meminta kepada BPOM untuk menyiapkan draf awal RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta pemanfaatan obat asli Indonesia agar dapat menjadi bahan dalam penyusunan RUU tersebut," kata Politikus Partai Demokrat ini.

 =======================

NASIONAL

BIN Belum Mau Ikut Campur Soal Kasus Vaksin Palsu

Tak ada indikasi penyebaran vaksin itu bagian dari serangan teroris.

Sabtu, 25 Juni 2016 | 12:39 WIB

Oleh : Toto Pribadi, Suparman (Bandung)

Kepala BIN, Sutiyoso.

VIVA.co.id – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, menilai terbongkarnya sindikat produsen vaksin palsu untuk balita masih menjadi kasus yang wajar untuk ditangani aparat kepolisian. Menurutnya, adanya temuan itu jangan mudah dihembuskan sebagai dugaan ancaman konspirasi. Sutiyoso mengatakan, pihaknya mendukung aparat kepolisian khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
"Urusan Polisi itu. Tentu, ini mencelakakan kita semua, dipikirnya vaksin beneran, tahunya isinya santen ini kejahatan tentunya," kata Sutiyoso saat menghadiri silaturahmi di Bandung Jawa Barat, Sabtu 25 Juni 2016.
Dalam kasus itu, polisi mengamankan 10 pelaku dengan masing masing tugas lima orang sebagai produsen, dua orang berprofesi kurir, dua orang sebagai penjual dan satu orang laiinya menjadi pencetak label vaksin palsu.
Petugas menemukan barang bukti vaksin palsu itu dari tiga daerah, yaitu Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. "Ini bukan ranah kita, saya yakin polisi akan menangani dengan baik," kata Sutiyoso.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, kasus tersebut hingga saat ini belum menjadi perhatian BIN dan masih jauh dari klasifikasi bahwa ada dugaan penyebaran vaksin tersebut merupakan bagian dari serangan teroris.
"Enggak, sejauh ini belum jadi perhatian. kalau sifatnya sudah masif, nasional, itu baru (ada tindakan dari BIN)," kata dia.
(ren)

=====================

NASIONAL

KPAI Minta Kasus Vaksin Palsu Diusut Sampai ke Akar

"Praktik ini merupakan kejahatan yang tak bisa ditoleransi."

Sabtu, 25 Juni 2016 | 19:12 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari, Eka Permadi

Vaksin palsu yang ditemukan Polri dalam penggerebekan di Tangerang, Banten (Syaefullah/ VIVA.co.id)

VIVA.co.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang berhasil membongkar praktik pembuatan vaksin palsu untuk bayi. Wakil Ketua KPAI Susanto mendesak aparat berwajib menghukum pelaku seberat-beratnya.
"Praktik ini merupakan kejahatan yang tak bisa ditoleransi," kata Susanto dalam siaran persnya, Sabtu, 25 Juni 2016.
Dia juga meminta aparat kepolisian dan Kementerian Kesehatan mengusut tuntas hingga akar-akarnya. Peredaran vaksin palsu merupakan bentuk kejahatan serius.
"Pelaku pantas dipidana sebarat-beratnya. Siapapun orang terlibat perlu diusut tuntas. Tak boleh, ada orang mengais rezeki atas nama kesehatan tapi justru mengancam keselamatan orang," katanya.
Susanto menegaskan bahwa praktik ini harus benar-benar menjadi perhatian serius bagi Kemenkes. Tentu hasil investigasi terkait keterlibatan rumah sakit (RS), apotik dan bayi terindikasi divaksin palsu sangat ditunggu-tunggu publik. Apalagi peredaran vaksin palsu ini sudah berjalan selama 13 tahun.
"Kementerian Kesehatan harus benar-benar melakukan investigasi untuk memastikan rumah sakit mana, apotik mana, daerah mana dan bayi dimana saja yang terindikasi menggunakan vaksin palsu," ujar dia.
Atas peristiwa ini, institusinya mengajak semua pihak agar lebih waspada dan segera berbenah melindungi anak dari vaksin palsu.
"Dengan terkuaknya kasus ini, saatnya berbenah untuk melindungi anak dari vaksin palsu," kata dia.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menangkap 10 orang pemalsu vaksin. Hasil pengembangan mengungkap tiga kelompok produsen vaksin palsu yang tidak saling mengenal satu sama lain.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigjen Agung Setya menyampaikan, awalnya polisi menangkap J pada 16 Juni. J adalah pemilik Toko Azca Medical di Bekasi, Jawa Barat.
Berdasarkan keterangan J, polisi menemukan tiga titik yang diduga menjadi tempat meracik vaksin palsu, yakni di Jalan Serma Hasyim, Bekasi Timur; Puri Hijau Bintaro; dan Kemang Regency, Bekasi, Jawa Barat.
Dari tiga lokasi itu, polisi meringkus sembilan orang, terdiri dari lima produsen, dua kurir, satu pencetak label, dan satu penjual. Vaksin palsu itu, lanjut Agung, didistribusikan di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Agung menjelaskan, salah satu pelaku lulusan Akademi Keperawatan.?

=======================

NASIONAL

Cara Bedakan Vaksin Asli dan Palsu

Polri berhasil membongkar pembuatan vaksi bayi palsu.

Jum'at, 24 Juni 2016 | 23:49 WIB

Oleh : Siti Nuraisyah Dewi, Syaefullah

Vaksin palsu yang ditemukan Polri dalam penggerebekan di Tangerang, Banten (Syaefullah/ VIVA.co.id)

 

VIVA.co.id – Subdit Industri dan Perdagangan (Indag) Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus pembuatan vaksin bayi palsu di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.
Kasubdit Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Sandi Nugroho, mengungkapkan cara pembuatan vaksin bayi palsu dengan vaksin asli bisa dibedakan dengan harga dijual dengan miring di pasaran.
"Harganya harusnya Rp900 ribu, tetapi ini dijual Rp300 ribu. Namun, (para pelaku) dibilang palsu enggak mau, dia bilang KW (tiruan)," kata Sandi Nugroha, di Jakarta, Jumat, 24 Juni 2016.
Kemudian, kata Sandi, cara membedakan antara yang asli bisa dilihat dari kemasan vaksin bayi palsu dengan yang asli. "Botolnya kalau yang palsu itu tipis, lemnya miring. Tulisan di kotak kemasan vaksin agak pudar," ujar Sandi.
Oleh karena itu, dalam perkara ini akan dilakukan koordinasi dengan pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait vaksin bayi palsu yang berhasil diungkap oleh jajaran penyidik Bareskrim Polri.
"Kami juga minta Kementerian Kesehatan BPOM untuk mengecek," kata Sandi.
Jajaran Subdit Industri dan Perdagangan (Indag), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri berhasil mengungkap tempat pembuatan vaksin bayi palsu di Pondok Aren, Tangerang Selatan.
Dari hasil pengungkapan itu, polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial AP selaku produsen pembuat vaksin bayi palsu, seorang istri berinisial L, serta seorang kurir berinisial S. [Baca selengkapnya Bareskrim Bongkar Pembuatan Vaksin Bayi Palsu di Tangerang]
(ase)

 

NASIONAL

Direstui Filipina Masuk, DPR Minta TNI Bikin Jera Abu Sayyaf

"Agar tidak ada lagi WNI yang menjadi sasaran penyanderaan,"

Selasa, 28 Juni 2016 | 15:32 WIB

Oleh : Harry Siswoyo, Reza Fajri

Ilustrasi/Prajurit TNI (ANTARA FOTO/Edy)

 VIVA.co.id – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Supiadin, mengapresiasi keputusan Filipina, yang memberikan izin agar Indonesia bisa masuk mengejar dan menyelamatkan sandera yang dilakukan kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Dia berharap, dengan izin itu, TNI bisa dapat memberikan tindakan agar kelompok Abu Sayyaf tidak lagi berulah di perairan perbatasan kedua negara.
"Agar sandera bisa bebas sekaligus memberi efek kejut kepada perompak. Agar WNI tidak kembali menjadi sasaran penyanderaan," kata Supiadin di DPR, Selasa, 28 Juni 2016. (Baca: Filipina Izinkan Indonesia Masuk Wilayahnya Bebaskan Sandera)
Supiadin menengarai, jika beberapa waktu ini masih adanya warga negara Indonesia yang dibajak dan disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina, itu lantaran diduga perusahaan menyanggupi permintaan tebusan sandera. "(Mungkin) Kalau TNI sudah diberi izin masuk, saya rasa cara-cara seperti itu tak perlu dilakukan lagi," ujar Supiadin.
Sebelumnya, pemerintah Filipina diketahui sudah mengizinkan Indonesia untuk terlibat dalam proses pembebasan sandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di kawasan selatan negara itu. Hal itu menjadi hasil pertemuan antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahanan Philipina, Gazmin T. Voltaire.
Dalam pertemuan itu, ungkap Ryamizard, RI dan Filipina menggunakan dasar perjanjian bilateral RI-Filipina pada tahun 1975, yang menyatakan bahwa Indonesia bisa melakukan pengejaran terhadap kelompok dan perompak melintasi perbatasan, bahkan hingga ke daratan tempat mereka melarikan diri di kawasan Filipina.
"Mereka setuju ya. Memang sudah ada dasar hukumnya tahun 1975 itu. Kemudian persaudaraan ASEAN," kata Ryamizard di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat 15 Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juni 2016.
(ren)

NASIONAL

Filipina Izinkan Indonesia Masuk Wilayahnya Bebaskan Sandera

Perizinan masuk ini bisa di laut dan darat untuk mengejar penjahat.

Selasa, 28 Juni 2016 | 15:02 WIB

Oleh : Harry Siswoyo, Moh Nadlir

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahanan Philipina Gazmin T. Voltaire usai melakukan kesepakatan bilateral, Selasa (21/6/2016) (VIVA.co.id/www.kemhan.go.id)

 VIVA.co.id – Pemerintah Filipina akhirnya mengizinkan Indonesia untuk terlibat dalam proses pembebasan sandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di kawasan selatan negara itu. Demikian hasil pertemuan antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahanan Philipina, Gazmin T. Voltaire.
Dalam pertemuan itu, ungkap Ryamizard, RI dan Filipina menggunakan dasar perjanjian bilateral RI-Filipina pada tahun 1975, yang menyatakan bahwa Indonesia bisa melakukan pengejaran terhadap kelompok dan perompak melintasi perbatasan, bahkan hingga ke daratan tempat mereka melarikan diri di kawasan Filipina.
"Mereka setuju ya. Memang sudah ada dasar hukumnya tahun 1975 itu. Kemudian persaudaraan ASEAN," kata Ryamizard di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat 15 Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juni 2016.
Dasar lainnya, yakni kesepakatan antara RI-Filipina soal pembebasan sandera di kemudian hari, yang baru diteken Minggu lalu di Filipina pada Selasa 21 Juni 2016.  "Bagaimana perencanaannya, mereka setuju untuk kita masuk ke laut kemudian nanti bagaimana kita ke darat," kata Ryamizard.
Meski demikian, hasil pertemuan itu, kata Ryamizard, baru bisa direalisasikan untuk pembebasan sandera di kemudian hari, bukan untuk pembebasan sandera kali ini.  "Untuk sandera ini (7 ABK WNI) kan sudah kejadian. Kemarin itu, yang akan datang tidak boleh terjadi lagi," ujar dia.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tersebut juga berujar, dalam perjanjain bilateral yang sudah disepakati dua negara itu, diatur juga jalur-jalur laut yang bisa dilalui kapal RI menuju Filipina dan sebaliknya.
"Kita sudah tentukan rute tidak ada yang kemana-mana satu rantai akan dikawal. Di sana nanti akan dikawal juga Filipina nanti pulangnya juga begitu. Kalau itu dituruti ini tidak akan terjadi. Kaloau pergi sendiri-sendiri itulah yang kejadian," katanya.
(ren)

NASIONAL

Panglima TNI: Keberadaan Sandera di Filipina Sudah Diketahui

Kelompok bersenjata Abu Sayyaf kembali menyandera WNI.

 

Selasa, 28 Juni 2016 | 10:52 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (Puspen TNI.)

 VIVA.co.id - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memastikan, empat Anak Buah Kapal (ABK) Kapal TB. Charles yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf beberapa waktu lalu sudah diketahui keberadaannya, yakni di Pulau Zulu, Filipina. Sedangkan, tiga sandera yang lain hingga saat ini sedang dicari informasi keberadaannya.

"Sementara yang dapat diketahui berjumlah empat orang dalam kondisi baik dan terpisah dengan yang tiga orang, namun perlu diverifikasi kembali," kata Gatot dalam siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Selasa, 28 Juni 2016.
Menurut Gatot, pelaku pembajakan salah satunya dapat diduga dari kelompok Alhabsi.
"Kita verifikasi dan cek terus di mana keberadaannya, termasuk uang tebusan yang diminta oleh pembajak sebesar 200 juta peso atau sekitar 55-60 miliar," ujarnya menambahkan..
Gatot menuturkan, bahwa Kapal TB. Charles yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf sudah melanggar moratorium yang telah disepakati. Sebab, untuk rute berlayar setiap kapal pengangkut batu bara dari Indonesia ke Filipina sudah diberikan jalur yang aman.
"Namun demikian Kapal TB. Charles tersebut memotong rute yang aman yang telah ditentukan," katanya.

Menurut dia, hingga kini, 96 persen batu bara yang digunakan oleh Filipina berasal dari Indonesia. Bagaimana dengan pengiriman selanjutnya, Gatot menyerahkan pada mereka karena harus dijamin keamanan pengirimannya atau dikawal oleh tentara serta disiapkan rute khusus.

"Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya seperti adanya MoU dari ketiga negara yang menyepakati untuk melakukan patroli terkoordinasi. Jadi hari ini masih dilakukan pertemuan, tahapanya pertama para Menlu, kemudian apabila Menlu sudah selanjutnya dibahas ditingkat Menteri Pertahanan."
(mus)

OTOMOTIF

Ford Indonesia Tutup, Pedagang Mobkas Rugi Puluhan Juta

Banyak pedagang memilih untuk jual rugi.

 

Senin, 27 Juni 2016 | 12:07 WIB

Oleh : Krisna Wicaksono, Yasin Fadilah

Ford Fiesta. (Dian Tami/VIVA.co.id)

 

VIVA.co.id – PT Ford Motor Indonesia (FMI) secara mengejutkan mengumumkan akan menghentikan kegiatan operasional di Indonesia pada akhir tahun ini. Kabar ini langsung berdampak pada turunnya harga mobil bekas (mobkas) buatan Amerika Serikat tersebut. Keputusan tersebut, sontak mendapat protes dari berbagai pihak, termasuk para penjual mobkas Ford. Bahkan, kerugian yang diakibatkan keputusan sepihak itu ditaksir cukup besar.
Hal itu diungkapkan pemilik diler mobil bekas Auto Hauxx di Radio dalam, Jakarta Selatan, Vink, yang juga menjual berbagai macam mobil Ford.
"Sejak isu penutupan awal tahun ini, stok yang ada di diler sejak awal Febuari sudah dikurangi. Bahkan saat ini sudah sangat sedikit," Kata Vinx, Senin 27 Juni 2016
Ia menjelaskan, penjualan terakhir yang ia lakukan, yakni Ford Fiesta, mengalami kerugian yang cukup besar. Fiesta tahun 2011, ia jual puluhan juta lebih rendah dari harga yang ia bayar.
"Terakhir, kami menjual mobil Ford Fiesta tahun 2011. Merugi sebesar Rp30 juta," ujarnya.
Penggawa Dave Car di WTC Mangga Dua, Sunanta mengatakan hal yang sama. Menurutnya, peminat mobil bekas merek Ford semakin berkurang sejak isu FMI tutup.
"Kalau mobil model Ford memang turun drastis, semenjak kabar diler sudah mau tutup di Indonesia awal tahun kemarin," ungkapnya saat dihubungi VIVA.co.id.
Ia berharap, meski  FMI akan tutup, namun suku cadang mobil tersebut harus tetap tersedia. "Harapannya, walaupun Ford tutup, bengkel dan suku cadangnya harus tetap ada. Kalau tidak, konsumen akan merugi," jelasnya. (asp)

MR.THINKER: "DICARI TRANSMIGRASI DAN GUBERNUR DI PLANET MARS"

               

PERSYARATAN:

-PUNYA NYAWA DAN ADA KEMAUAN,

-PUNYA NYALI (KALAU CUMA NYALI KRUPUK LEBIH BAIK JANGAN),

-PUNYA ILMU PENGETAHUAN DUNIA & AKHIRAT, MISAL: KE-PEMERINTAH-AN, PENGALAMAN KERJA, BAKAT KETERAMPILAN, BERCOCOK TANAM, PETERNAKAN, DLL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEHIDUPAN,

-TIDAK BISA PULANG KE KAMPUNG HALAMAN (PLANET DUNIA), KECUALI 20TAHUN SEKALI,

TUNJANGAN DAN FASILITAS:

-DIBERI LAHAN TANAH SEDIKITNYA 2HA, 

-DIBERI MODAL KEHIDUPAN SANGAT BESAR, SEPERTI: RUMAH, MOBIL, MOTOR, SEPEDA, ALAT2 BERCOCOK TANAM, PETERNAKAN, DLL, + PEMAKAMAN GRATIS.

LAIN-LAIN:

-BOLEH MEMBAWA KELUARGA SEBANYAK-BANYAKNYA WALAUPUN SATU KAMPUNG, KAWAN, TUNANGAN, DLL,

-MATA UANG YANG BERLAKU HANYA DOLLAR AMARIKA.

TEKNOLOGI

NASA Temukan Tanda-tanda Air di Planet Mars

Tanda-tanda air itu ada di lereng Lineage, Kawah Gale.

Senin, 27 Juni 2016 | 13:54 WIB

Oleh : Amal Nur Ngazis, Agus Tri Haryanto

Foto permukaan Mars yang diambil rover Curiosity (DailyMail | Credit: NASA)

VIVA.co.id – Para ilmuwan dari Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mengklaim telah menemukan petunjuk keberadaan air di Mars. Hal ini menjadi secercah harapan sebab NASA ingin mengirimkan manusia di Planet Merah tersebut. Dilansir Engadget, Senin, 27 Juni 2016, NASA mengungkapkan kendaraan robotik yang berada di Mars, yakni Curiosity menemukan satu wilayah yang diduga sumber air. Wilayah tersebut berada di lereng Lineae, tepatnya di sekitar Kawah Gale Planet Mars.
Ilmuwan NASA ?melihat ada tanda-tanda air itu dari foto yang diambil oleh Curiosity di lereng Lineae. Sampel foto itu dibutuhkan dalam keadaan komplit. Artinya, Curiosity akan fokus terus menangkap gambar di lereng tersebut untuk mendapatkan jawaban soal sumber air di Mars.
Meski NASA telah menemukan bukti adanya tanda air, tapi bukan berarti Curosity bisa menemukan kehidupan di Mars. Sebab, NASA menghadapi tantangan lainnya selain air, yaitu kondisi lingkungan Mars yang cukup keras, mulai dari radiasi hingga kadar oksigen.
Namun, adanya sumber air akan menjadikan batu loncatan. Temuan air tersebut akan membantu merencanakan misi selanjutnya, yakni jalan mencari kehidupan. Dengan memastikan keberadaan unsur kehidupan, planet tersebut akan memungkinkan dihuni oleh makhluk hidup selain di Bumi.
Saat ini diketahui, Mars menjadi planet yang paling diburu oleh berbagai lembaga pemerintah atau swasta. Seperti NASA yang akan mengirimkan misi berawak pada 2030-an, sedangkan SpaceX mengaku siap mengantarkan manusia menginjak kaki di Mars pada 2018.
Sementara itu, organisasi nirlaba asal Belanda, Mars One terus menyeleksi relawan yang akan dikirimkan ke Planet Merah. Mars One menerima 200 ribu calon relawan, yang sekarang dipangkas menjadi 100 relawan. Mereka siap mengirimkan manusia ke Mars pada 2026.
(ren)

POLITIK

Ketua DPR: Hasil Tes Tito untuk Jadi Kapolri Nyaris Sempurna

Hasil uji kelayakan tersebut dibawa Komisi III ke paripurna DPR.

Senin, 27 Juni 2016 | 11:28 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari, Reza Fajri

Komisi III DPR saat mengunjungi rumah calon Kapolri, Komjen Tito Karnavian (kanan).  (VIVA.co.id/Muhamad Solihin)

VIVA.co.id - Komisaris Jenderal Tito Karnavian telah mendapat restu dari Komisi III DPR untuk menjadi Kepala Kepolisian RI, menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang segera pensiun. Pada Senin, 27 Juni 2016 ini, hasil uji kepatutan dan kelayakan atas Tito tersebut dibawa Komisi III ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan resmi dari parlemen.
"Karena sudah diputuskan di Komisi III, tidak ada masalah apa pun. Nyaris sempurna," kata Ketua DPR Ade Komarudin saat ditemui sebelum masuk ruang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Politikus Partai Golkar ini menyatakan bahwa semua fraksi menilai bahwa Tito sangat berkompeten untuk memimpin Korps Bhayangkara ini ke depan.
"Track record hampir semua kita tahu beliau polisi yang handal, integritas sudah teruji. Untuk itu, Komisi III memutuskan persetujuan, dan dari gambaran fraksi-fraksi tidak ada masalah," ujar politisi yang akrab disapa Akom itu.
Setelah disetujui DPR, langkah Tito menjadi Kapolri hanya tinggal menunggu dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Setelah paripurna hari ini, Akom langsung menekan surat persetujuan itu.
"Hari ini juga surat pemberhentian Pak Badrodin dan persetujuan DPR atas Pak Tito saya teken dan saya langsung kirim ke Presiden, hari ini juga, setelah paripurna," kata Akom.
(ren)

========================

NASIONAL

Jokowi: Gaji ke 13 dan 14 untuk TNI 

Sudah Ditransfer

Jokowi mengaku kerap ditanya prajurit soal hal tersebut.

Senin, 27 Juni 2016 | 21:06 WIB

Oleh : Rendra Saputra, Romys Binekasri

Presiden Joko Widodo (ANTARA/Yudhi Mahatma)

VIVA.co.id – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan jika Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah mentransfer gaji ke-13 dan 14 untuk pasukan Tentara Negara Indonesia (TNI).

"Tadi pagi sebelum ke sini, saya telepon Menteri Keuangan (Menkeu), apakah gaji 13 dan 14 sudah diterima atau belum. Jawaban Menkeu, sudah ditransfer, ada yang sudah sampai, ada yang belum sampai. Maksimal Rabu sudah diterima. Insya Allah," kata dia pada acara berbuka puasa bersama di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 27 Juni 2016.
Presiden mengaku gembira mendengar kabar bahwa para prajurit TNI sudah menerima Tunjangan Hari Raya (THR). "Saya kalau ketemu prajurit ditanya itu. Sudah ada THR, patut disyukuri," tuturnya.
Sementara itu, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet RI, pemberian gaji ke-13 dan tunjangan pensiun ke-13 untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2016. Sementara pemberian THR untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara tertuang dalam PP Nomor 20 Tahun 2016.
Kedua PP ini diteken oleh Joko Widodo pada 17 Juni 2016, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada tanggal 17 Juni 2016.
Selain kedua PP itu, Presiden Jokowi juga menandatangani PP Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghasilan ke-13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural, dan PP Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural.

=======================================

 POLITIK

Ketua DPR: Hasil Tes Tito untuk Jadi Kapolri Nyaris Sempurna

Hasil uji kelayakan tersebut dibawa Komisi III ke paripurna DPR.

 

Senin, 27 Juni 2016 | 11:28 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari, Reza Fajri

Komisi III DPR saat mengunjungi rumah calon Kapolri, Komjen Tito Karnavian (kanan).  (VIVA.co.id/Muhamad Solihin)

 VIVA.co.id - Komisaris Jenderal Tito Karnavian telah mendapat restu dari Komisi III DPR untuk menjadi Kepala Kepolisian RI, menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang segera pensiun. Pada Senin, 27 Juni 2016 ini, hasil uji kepatutan dan kelayakan atas Tito tersebut dibawa Komisi III ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan resmi dari parlemen.
"Karena sudah diputuskan di Komisi III, tidak ada masalah apa pun. Nyaris sempurna," kata Ketua DPR Ade Komarudin saat ditemui sebelum masuk ruang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Politikus Partai Golkar ini menyatakan bahwa semua fraksi menilai bahwa Tito sangat berkompeten untuk memimpin Korps Bhayangkara ini ke depan.
"Track record hampir semua kita tahu beliau polisi yang handal, integritas sudah teruji. Untuk itu, Komisi III memutuskan persetujuan, dan dari gambaran fraksi-fraksi tidak ada masalah," ujar politisi yang akrab disapa Akom itu.
Setelah disetujui DPR, langkah Tito menjadi Kapolri hanya tinggal menunggu dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Setelah paripurna hari ini, Akom langsung menekan surat persetujuan itu.
"Hari ini juga surat pemberhentian Pak Badrodin dan persetujuan DPR atas Pak Tito saya teken dan saya langsung kirim ke Presiden, hari ini juga, setelah paripurna," kata Akom.
(ren)

Dunia, Pengetahuan, Sejarah

Ini Dia Bus Pertama yang Gantikan Unta saat Ibadah Haji

Bus pertama pengangkut jamaah haji. Foto

Ibadah haji masuk ke dalam rukun islam kelima, di mana ibadah ini wajib dilakukan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan, baik secara finansial maupun mental.

Bagi mereka yang menunaikan ibadah haji di zaman modern ini, akan difasilitasi sarana dan prasarana yang mumpuni. Tetapi bagi mereka yang beribadah haji di mana kendaraan masih minim, atau belum ada bukanlah hal yang mudah.

Melihat Mina, Kota 'Sejuta' Tenda

Unta dan keledai menjadi pilihannya, untuk berjalan di tengah-tengah panasnya cuaca Arab Saudi saat itu. Namun berangsur-angsur, teknologi mulai menggantikannya, termasuk bus pertama kali yang digunakan.

Baru-baru ini netizen media sosial di Arab Saudi, dibuat cukup heboh dengan beredarnya penampakan bus yang pertama kali digunakan untuk mengangkut jemaah haji ke Mekkah, hampir 86 tahun lalu.

Angkutan bermotor ini pertama itu digunakan untuk menggantikan unta dan keledai, yang digunakan penduduk Saudi serta umat Islam dari negara lain ketika menunaikan haji di Mekkah, termasuk di antaranya berziarah ke Masjid Nabawi di Madinah serta tempat bersejarah lain di Hijaz.

METRO

Muncul Gerakan Notaris dan PPAT Lawan Ahok

'Perkataan Ahok itu membuat kami seakan-akan brengsek.'

 

Mr.Thinker: "GMJ DIHIMBAU UNTUK GABUNG DENGAN GERAKAN NOTARIS DAN PPAT".

 

Sabtu, 25 Juni 2016 | 16:56 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, saat melampiaskan kemarahan kepada stafnya beberapa waktu silam.  (VIVAnews/ Rohimat Nurbaya)

 VIVA.co.id – Para notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DKI Jakarta memprotes perkataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka menilai Ahok telah merendahkan harkat dan martabat notaris dan PPAT sebagai pejabat publik yang dilindungi undang-undang.
"Mana ada orang bodoh sih mau bayar notaris Rp4 miliar-Rp 5 miliar? Misalnya beli tanah Rp600 miliar, kamu bayar notarisnya Rp6 miliar, gila enggak? Rp 10 juta juga banyak yang mau urus tanah sekeping doang," ujar Ahok di Balai Kota, Kamis, 23 Juni 2016. Perkataan Ahok itulah yang membuat mereka tersinggung.
Maka, para Notaris dan PPAT DKI mengingatkan, bila Ahok masih terus merendahkan harkat dan martabat serta mendiskriminasikan profesi Notaris dan PPAT maka mereka tak segan untuk melawan.
"Kami keberatan dengan apa yang Ahok bicarakan baik di Youtube maupun media lain tentang profesi kami, notaris maupun PPAT. Terutama mengenai soal honorarium," kata seorang notaris dalam video yang diunggah melalui akun Facebook MK : Berani.
Dia mengatakan bahwa honorarium bagi notaris atau PPAT yang berkecimpung di Pemprov DKI itu sudah ditentukan. Oleh karena itu, tidak ada notaris memalak Pemprov.
"Perkataan-perkataan Ahok yang meresahkan dan membuat kita terdiskriminasi bahwa kami ini seakan-akan brengsek," lanjut dia.
Dia menilai Ahok tidak mencerminkan seorang pemimpin yang baik dan menjadi panutan masyarakat.
"Itu yang kami minta klarifikasi dari beliau semoga apa yang diucapkan itu ditarik kembali. Jabatan kami jabatan terhormat, jabatan umum, yang tidak diberikan gaji oleh negara selayaknya kami diberikan tempat yang layak sesuai dengan profesi, harkat, dan martabat kami," kata dia.
(ren)

=========================

BISNIS

Impor Daging Mencekik Peternak Sapi

"Kami baru saja akan bangkit, namun dihantam lagi oleh pemerintah".

Minggu, 26 Juni 2016 | 20:16 WIB

Oleh : Lutfi Dwi Puji Astuti, Daru Waskita (Yogyakarta)

Ilustrasi sapi (VIVA.co.id/ Daru Waskita)

 

VIVA.co.id – Laki-laki setengah baya itu baru saja memberi makan sapi dan kambingnya di kandang kelompok. Dia pun hanya tertegun melihat seekor sapi peliharaannya.

Tatapan matanya pun terlihat kosong mengingat 10 ekor sapi yang ia pelihara kini berganti kambing yang jumlah lumayan banyak.
Laki-laki setengah baya yang diketahui bernama Soim (55) merupakan satu dari 70-an pemilik kandang ternak sapi di Kelompok Ternak Sidomulyo, Dusun Segoroyoso II, Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
Pada 2011, Soim yang juga ketua Kelompok Ternak Sidomulyo mengatakan, harga sapi jatuh sedangkan harga pakan melonjak tajam dan ada pilihan sapi harus dijual daripada merugi terus-menerus.
"Satu per satu sapi saya jual untuk disembelih kepada pedagang sapi di Segoroyoso, meski harga murah," kata Soim, saat ditemui di kandang Kelompok Ternak, Minggu 26 Juni 2016.
Harga sapi yang jatuh pada 2011 akibat pembukaan keran impor pemerintah kala itu dan juga harga pakan yang mahal serta tidak mungkin lagi dijangkau oleh peternak.
"Populasi ratusan ternak sapi menyusut drastis karena hampir semua pemilik ternak di kandang ternak ini menjual sapinya karena tak mampu memberi makan sapi," tuturnya.
Kandang yang kosong pun hanya diisi dengan ternak kambing yang harganya relatif murah dan pakannya masih bisa diperoleh di ladang atau sawah.
"Saat ini, perbandingannya satu sapi banding 10 ekor kambing yang ada di kandang ternak ini," ungkapnya.
Pada 2013, harga sapi kembali merangkak naik, namun peternak tak kuat untuk membeli bibit. Jika pun kuat hanya beli satu atau dua ekor sapi.
"Uang hasil jual sapi yang dulu untuk keperluan anak sekolah dan kehidupan sehari-hari," katanya.
Selang tiga tahun dari harga sapi yang relatif baik yaitu sekitar Rp45 ribu per kilogram sapi hidup, kini badai datang lagi dari kebijakan pemerintah yang menggenjot impor demi menurunkan harga daging sapi.
“Kami baru aja akan bangkit, namun dihantam lagi oleh pemerintahan yang tujuannya baik, namun mematikan peternak sapi," tuturnya.
Kebijakan impor daging sapi ternyata justru merugikan peternak demi memenuhi kebutuhan daging sapi yang paling banyak dikonsumsi orang perkotaan dibandingkan orang desa.
"Memang, konsumen yang jumlahnya sedikit itu diuntungkan, namun produsen dalam hal ini peternak sapi dimatikan pelan-pelan. Harga daging sapi yang turun membuat harga sapi juga anjlok," kata Soim.
Astari, bendahara Kelompok Ternak Sidomulyo mengatakan, kebijakan dari pemerintah yang tidak konsisten dengan program swasembada daging ini justru mematikan para peternak.
"Harga daging sapi turun, otomatis harga sapi hidup turun, namun harga pakan sapi mulai dari kulit kedelai (kleci), bekatul, konsentrat, dan ampas ketela naik semua. Bagaimana peternak sapi tidak akan mati," katanya.
Harusnya, menurut dia, pemerintah jika ingin mewujudkan swasembada daging, harga pakan ternak sapi disubsidi, impor bakalan sapi juga disubsidi dan transfer teknologi juga diberikan kepada peternak sapi.
"Bagaimana membuat komposisi pakan sapi agar terpenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi untuk sapi juga harus disosialisasikan kepada peternak. Kalau tidak, maka selamanya peternak akan memelihara sapi dengan cara konvensional," tuturnya.
Formula Pakan Ternak
Beruntung, di Segoroyoso ada sosok Ilham Jayadi yang merupakan ketua Paguyuban Peternak Sapi Segoroyoso yang menemukan formulasi pakan ternak yang memacu sapi bisa cepat gemuk.

"Namun demikian, jika diterapkan juga, formulasi pakan tersebut tidak sebanding dengan harga sapi yang kini jatuh lagi," katanya.

Setiap hari, kata Astari, untuk memberi pakan sapi, penggemukan minimal dibutuhkan biaya sekitar Rp30 ribu hingga Rp40 ribu dan jika satu bulan uangnya cukup besar. Namun, ketika akan dijual, biaya pakan dan modal membeli sapi yang digemukkan tetap rugi.

"Ndak jebul harga sapi dengan biaya pakan yang harus dikeluarkan setiap harinya. Itu pun uangnya mengurangi jatah untuk keluarga lho," ujarnya.

Ilham Jayadi mendukung langkah pemerintah agar harga daging sapi turun. Namun, dalam kenyataannya justru kebijakan itu mematikan para peternak sapi, karena harga daging sapi Rp80 ribu per kilogram dengan ketersediaan sapi siap potong di Indonesia tidak akan mungkin terjadi.

"Harga daging sapi Rp80 ribu bisa, namun untuk jenis daging jeroan. Untuk daging kualitas satu masih di atas Rp100 ribu dengan stok sapi siap potong yang ada saat ini," katanya.

Ilham mencoba untuk membuat formulasi pakan sapi yang murah, namun semua unsur ada agar sapi cepat gemuk tercapai. Dalam kenyataannya, harga bahan baku untuk membuat formulasi pakan sapi meningkat, sehingga tetap saja harga formulasi tersebut jatuhnya mahal.

"Konsentrat itu yang membuat pabrik dan harga tidak pernah turun, namun naik terus. Bagaimana peternak mampu membeli pakan sapi," tuturnya.

Mirisnya lagi, kata Ilham, saat ini pemotongan daging sapi karena permintaan banyak tidak lagi memikirkan sapi betina yang subur atau pejantan.

"Ya, terpaksa sapi betina yang subur tetap saja dipotong karena permintaan banyak," ujarnya.

Jika kondisi ini terus berlangsung, dipastikan swasembada daging sapi hanya impian semata dan ketergantungan ekspor daging sapi semakin tinggi.

"Di Segoroyoso, dalam seharinya memotong puluhan ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di DIY karena 40 persen daging sapi dipasok dari Segoroyoso. Jika pejantan yang akan dipotong habis, tak menutup kemungkinan sapi betina juga akan dipotong. Itu sudah terjadi di daerah lain," katanya.

Ketua Umum Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) sekaligus Dekan Fakultas Peternakan UGM, Ali Agus, DAA mengatakan, kebutuhan daging sapi di Indonesia hanya untuk memenuhi 16 persen penduduk Indonesia dan mereka yang tinggal di perkotaan saja. Sementara itu, yang tinggal di daerah, jarang makan daging sapi. Jika pun makan ketika ada acara syukuran, pernikahan atau acara lainnya saja.

"Sebaiknya impor daging sapi ini untuk warga perkotaan saja dan dilakukan dalam waktu tertentu saja, karena impor sapi sangat merugikan peternak sapi," katanya.

Untuk jangka panjang, sebaiknya pemerintah melakukan impor sapi bakalan saja dan dijual kepada peternak sapi di Indonesia. Bukan hanya kepada peternak besar yang kini meraup untung banyak atas mahalnya daging sapi.

"Untuk mencapai swasembada daging sapi harus dimulai dengan penyediaan bakalan sapi, ketersediaan pakan ternak yang terjangkau dan juga transfer teknologi dalam budidaya sapi dari pemerintah ke peternak sapi," ujarnya.

Ali menyatakan, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam impor daging sapi kini telah berdampak pada harga daging sapi yang turun, sehingga peternak merugi dan enggan lagi menjalankan peternakan sapi karena selalu dirugikan.

"Memelihara sapi bagi peternak sapi di Indonesia seperti "raja kaya" bukan sekadar memelihara, besar, dan dijual," katanya.

POLITIK

Setya Novanto Pernah Jadi Kuli Angkut Beras di Pasar

Sebelum sukses, dia sudah biasa dan akrab dengan kehidupan itu.

Minggu, 26 Juni 2016 | 02:32 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari, Januar Adi Sagita (Surabaya)

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. (VIVA.co.id/ Januar Adi Sagita.)

VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, mengunjungi Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu, 25 Juni 2016. Saat mengunjungi pasar itu, Novanto merasa sedang bernostalgia.
Alasannya, semasa muda, Novanto pernah menjadi kuli angkut beras. Tidak hanya itu, dia juga pernah berjualan daging di salah satu pasar.
"Dulu sebelum sukses, saya sudah biasa dan sangat akrab dengan kehidupan pasar. Mulai dari menjadi kuli angkut hingga pedagang, semua pernah saya jalani," kata Novanto saat berada di DPD Partai Golkar Jatim, Surabaya, Sabtu, 25 Juni 2016.
Menurutnya, menjalani kehidupan dengan rakyat kecil, seperti para pedagang, mengajarkannya banyak hal. Salah satunya adalah tidak mudah menyerah pada kehidupan.
"Mereka itu bangun dini hari, lalu paginya kerja. Siang baru kerja, malam istirahat sebentar, lalu bekerja lagi," ujar Novanto.
Kunjungan itu sebenarnya juga merupakan rangkaian safari Ramadan yang dilakukan Novanto di Jatim. Selain ke Pasar Wonokromo, Novanto juga mengunjungi kantor Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jatim.
"Kalau ke PWNU Jatim itu karena banyak pengurus Golkar yang merupakan kader NU, totalnya ada sekitar 7 persen. Makanya saya ingin terus menjalin silaturrahim dengan warga NU," kata Novanto.

Drs. Setya Novanto, Ak. (lahir di Bandung, 12 November 1954; umur 61 tahun^[2]) adalah politikus asal Jawa Barat, Indonesia yang diusung oleh Partai Golkar.^[3] Ia menjabat Ketua DPR RI periode 2014 - 2019 dan telah menjadi anggota DPR RI sejak 1999 hingga masa jabatan 2019 (tanpa putus) sebagai perwakilan Golkar dari dapil Nusa Tenggara Timur Dua, yang meliputi wilayah Pulau Timor, Rote, Sabu, dan Sumba.^[3] Namun pada tanggal 16 Desember 2015, Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI terkait kasus pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dalam rekaman kontrak PT. Freeport Indonesia.^[4] Ia juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar periode 2009-2014.^[5]

Daftar isi

• 1 Riwayat hidup
  • 1.1 Awal kehidupan dan pendidikan
  • 1.2 Pendidikan tinggi dan pekerjaan awal
  • 1.3 Bisnis dan politik
  • 1.4 Kehidupan pribadi
• 2 Kontroversi
  • 2.1 Bank Bali
  • 2.2 KTP Elektronik
  • 2.3 PON XVII
  • 2.4 Kasus Freeport
• 3 Riwayat pendidikan
• 4 Riwayat pekerjaan

Riwayat hidup

Awal kehidupan dan pendidikan

Setya Novanto lahir pada 12 November 1955 di Bandung, Jawa Barat dari pasangan Sewondo Mangunratsongko dan Julia Maria Sulastri.^[6] Pada tahun 1967, ia meninggalkan Bandung dan bermukim di Jakarta dan melanjutkan sekolah dasarnya di SD Negeri 6 Jakarta. ^[7][8] Orang tuanya bercerai saat ia masih duduk di Sekolah Dasar.^[2] Di Jakarta ia menempuh pendidikan di SMPN 73 Tebet, Jakarta Selatan.^[8]Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMA 9 (kini disebut SMAN 70)^[8]Pada masa SMA ia bertemu dengan Hayono Isman (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga kabinet Presiden Soeharto) yang dikemudian hari menjadi titik tolak upaya politiknya.^[3] Selepas SMA ia melanjutkan kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. ^[6]

Pendidikan tinggi dan pekerjaan awal

Saat kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Setya dinyatakan memiliki banyak pekerjaan selama bermukim di kota tersebut. Ia mulai dari berjualan beras dan madu modal Rp82.500 dan memulai dengan kulakan tiga kuintal beras hingga bisa berjualan beras sampai dua truk yang langsung diambil dari pusatnya di Lamongan.^[9] Saat itu ia juga punya kios di pasar Keputren, Surabaya namun usaha tersebut tak bertahan lama dan predikat juragan beras ditanggalkannya karena mitra usahanya mulai tidak jujur.^[9] Ia mendirikan CV Mandar Teguh bersama putra Direktur Bank BRI Surabaya, Hartawan, dan pada saat yang sama ia ditawari bekerja menjual mobil salesman Suzuki untuk Indonesia Bagian Timur. Ia mengiyakannya dan memilih membubarkan CV yang didirikannya. Berkat kepiawaiannya menjual, pada usia 22 tahun dan Setya tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Widya Mandala Surabaya yang menjadi Kepala Penjualan Mobil untuk wilayah Indonesia Bagian Timur.^[9] Setya pun pernah menjadi model, dan terpilih jadi pria tampan Surabaya (1975)^[6]. Dimasa masa ini Setya Novanto dikenal sebagai orang yang ulet dan banyak sahabat. ^[6]Selepas kuliah di Widya Mandala, Setya bekerja untuk PT Aninda Cipta Perdana yang bergerak sebagai perusahaan penyalur pupuk PT Petrokimia Gresik untuk wilayah Surabaya dan Nusa Tenggara Timur.^[3] PT Aninda dimiliki oleh Hayono Isman, teman sekelas Setya di SMA Negeri 9 Jakarta. ^[3] Pertemanan dengan Hayono Isman inilah yang menjadi awal mula persinggungan Setya dengan dunia politik.^[3] Kembali ke Jakarta di tahun 1982, Setya meneruskan kuliah jurusan akuntansi di Universitas Trisakti. ^[3] Selama kuliah ia tinggal di rumah teman dan atasannya, Hayono, di Menteng, Jakarta dan tetap bekerja di PT Aninda Cipta Perdana.^[3] Selain menjadi staf, ia juga mengurus kebun, menyapu, mengepel, hingga menyuci mobil dan menjadi sopir pribadi keluarga Hayono. ^{[7] [3]} Semasa kuliah Setya diingat oleh temannya sebagai seseorang yang rapi dan rajin, namun minim kegiatan sosial dan politik saat mahasiswa.^[8] Sebagai pengusaha, ia dikenal sebagai salah satu binaan konglomerat Sudwikatmono dan oleh Sudwikatmono, Setya diakui memiliki kemampuan lobi diatas rata rata walaupun kurang matang. ^[9] Dalam wawancaranya dengan tabloid SWA ditahun 1999 Setya mengaku,

“

Sudwikatmono adalah pembina usaha saya, Hayono Isman membina saya dalam politik, dan Wismoyo Arismunandar membina wawasan pengabdian pada bangsa dan negara.[9]

”

Bisnis dan politik

Setya memulai kiprahnya di bidang politik sebagai kader Kosgoro ditahun 1974.^[9] Ia menjalin kedekatan erat dengan Hayono Isman yang telah dikenalnya ketika sama-sama menjadi siswa SMA IX Jakarta.^[9]
Setya Novanto terpilih dalam pencalonan Ketua DPR RI Periode 2014 - 2019 dari Partai Golkar. Pada tanggal 2 Oktober 2014, ia terpilih sebagai Ketua DPR RI.^[10][11]

Kehidupan pribadi

Setya menikah dengan Luciana Lily Herliyanti, putri dari Brigadir Jenderal Sudharsono (mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat). Dari pernikahan ini ia memiliki dua anak yaitu Rheza Herwindo dan Dwina Michaella.^[3][7] Ia kemudian bercerai dengan Luciana Lily dan menikah dengan Deisti Astriani Tagor dan memiliki dua anak yaitu Giovanno Farrel Novanto dan Gavriel Putranto. ^[7] Deisti mengaku bahwa suaminya begitu sibuknya sehingga saat saat bersama yang mereka rutin lakukan adalah berdiskusi di kamar mandi.^[12]Karena ditempat lain ia kerap menerima tamu dan telpon.^[12]

Kontroversi

Bank Bali

Pada tahun 2001, Setya Novanto menjadi salah satu saksi persidangan kasus hak piutang (cessie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).^[13][14][15]

KTP Elektronik

Nama Setya Novanto pernah disebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai salah satu pengendali proyek dalam kasus e-KTP.^[13] Setya ikut terseret dalam kasus pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) untuk tahun anggaran 2011-2012, salah satu proyek Kementerian Dalam Negeri.^[13] Dalam kasus ini, Nazaruddin menyebutkan ada aliran dana yang mengalir ke sejumlah anggota DPR salah satunya Setya Novanto. Setya diperkirakan menerima Rp300.000.000.000,00 dari proyek e-KTP.^[13]

PON XVII

Setya Novanto pernah diperiksa terkait perkara suap pembangunan lanjutan tempat Pekan Olahraga Nasional XVII.^[13] Ruang kerja Setya Novanto juga digeledah oleh Penyidik KPK pada 19 Maret 2013.^[13] Tersangka dalam kasus itu adalah mantan Gubernur Riau Rusli Zainal.^[13]

Kasus Freeport

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kasus PT Freeport 2015

Riwayat pendidikan

• Universitas Trisakti Jakarta, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Management (1983^[2]
• Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi (1979)^[2]
• SMA Negeri 9 Jakarta (1970 - 1973)^[2]
• SMP Negeri 73 Tebet Jakarta (1967 - 1970)^[2]
• SD Negeri 5 Bandung^[2]
• TK Dewi Sartika Bandung^[2]

Riwayat pekerjaan

• PT. Nagoya Plaza Hotel, Batam-Presiden Komisaris (1987 - 2004)^[2]
• PT. Dwisetia Indo Lestari, Batam-Komisaris (1987 - 2004)^[2]
• PT. Bukit Granit Mining Mandiri, Batam-Komisaris (1990 - 2004)^[2]
• PT. Orienta Sari Mahkota-Komisaris (1992 - 2003)^[2]
• PT. Menara Wenang, Jakarta-Komisaris (1992 - 2003)^[2]
• PT. Solusindo Mitra Sejati, Jakarta-Komisaris (1992 - 1996)^[2]
• PT. Dwimarunda Makmur, Jakarta-Direktur (1992 - 2000)^[2]
• PT. Bogamakmur Arthawijaya, Jakarta-Komisaris (1996 - sekarang)^[2]
• Founder Tee Box Cafe, Jakarta (1996 - sekarang)^[2]
• NOVA GROUP, Jakarta- Presiden Komisaris (1998 - 2004)^[2]
• PT. Mulia Intan Lestari, Jakarta-Presiden Direktur (1999 - 2000)^[2]
• Anggota DPR-RI dari Partai Golkar (1999 - 2004, 2004 - 2009, 2009 - 2014, 2014 - 2019)^[2]
• Badan Anggaran DPR-RI
• Ketua Fraksi Partai Golkar (2009 - sekarang)^[2]
• Ketua DPR-RI (2014 - 2016)^[4].

 
======================

 Didukung Tiga Parpol, Ahok Tetap Pilih Independen

Dengan dukungan tiga partai, sebenarnya Ahok sudah bisa mendaftar.

Sabtu, 25 Juni 2016 | 15:07 WIB

Oleh : Rochimawati, Ade Alfath

Partai Golkar dukung Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada Jakarta 2017. (VIVA.co.id/ Filzah Adini Lubis.)

VIVA.co.id – Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, untuk maju melalui jalur independen belum tergoyahkan. Meskipun terus mendapat dukungan partai politik, Ahok, sapaan Basuki, mengaku akan terus berada di jalur independen. Hal itu disampaikannya untuk membuktikan kepada Teman Ahok, jaringan relawan pendukungnya, bahwa dirinya tidak berpaling ke partai politik.
"Kita mau ketemu Teman Ahok, mau ngomong dulu. Karena kan Teman Ahok kan kesel kan, satu-satunya cara membuktikan ya lewat independen," kata Ahok di Kawasan Kota Tua, Jakarta, Sabtu 25 Juni 2016.
Hingga saat itu, setidaknya tiga partai politik telah menyatakan dukungan kepada Ahok. Mereka yaitu partai Nasdem, Hanura, dan Golkar.
Jumlah kursi DPRD Jakarta yang dikuasai ketiga partai itu sebenarnya sudah cukup untuk mengantar Ahok maju melalui partai politik. Namun, ketiga partai itu tidak mempermasalahkan jalur yang ditempuh Ahok untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Sementara itu, terkait adanya pengakuan mantan Teman Ahok yang membongkar sistem kerja pengumpulan KTP dengan bayaran, Ahok menduga hal itu adalah ulah lawan politiknya.
"Ya mereka sudah ngaku kok, mereka (eks teman Ahok) anak ormas. Sistem Teman Ahok itu bagus, yang nggak benar tuh langsung ketangkap (dikeluarkan)," kata dia.

kungnya, bahwa dirinya tidak berpaling ke partai politik.

"Kita mau ketemu Teman Ahok, mau ngomong dulu. Karena kan Teman Ahok kan kesel kan, satu-satunya cara membuktikan ya lewat independen," kata Ahok di Kawasan Kota Tua, Jakarta, Sabtu 25 Juni 2016.
Hingga saat itu, setidaknya tiga partai politik telah menyatakan dukungan kepada Ahok. Mereka yaitu partai Nasdem, Hanura, dan Golkar.
Jumlah kursi DPRD Jakarta yang dikuasai ketiga partai itu sebenarnya sudah cukup untuk mengantar Ahok maju melalui partai politik. Namun, ketiga partai itu tidak mempermasalahkan jalur yang ditempuh Ahok untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Sementara itu, terkait adanya pengakuan mantan Teman Ahok yang membongkar sistem kerja pengumpulan KTP dengan bayaran, Ahok menduga hal itu adalah ulah lawan politiknya.
"Ya mereka sudah ngaku kok, mereka (eks teman Ahok) anak ormas. Sistem Teman Ahok itu bagus, yang nggak benar tuh langsung ketangkap (dikeluarkan)," kata dia.