Selama masa kampanye, pasangan calon yang sudah menang Pilgub DKI versi hitung cepat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, memberikan berbagai janji, mulai dari program baru hingga penghentian sejumlah kebijakan calon petahana yang menuai kontroversi. Janji-janji itu juga menjadi salah satu pendorong konstituen untuk mencoblos pasangan ini, selain faktor lain.
Setelah pesta demokrasi usai, sekarang waktunya publik mengawal janji-janji tersebut agar tidak diingkari duet pemimpin baru.
Apa saja janji Anies-Sandi yang disampaikan kepada warga DKI yang harus ditagih di masa depan? Berikut 7 janji mereka yang dirangkum kumparan (kumparan.com), Kamis (20/4):
1. Program Rumah DP 0 rupiah.
Program rumah dengan DP 0 rupiah selalu digaung-gaungkan pasangan Anies-Sandi sejak awal. Dengan skema program ini, masyarakat yang ingin membeli rumah diminta menabung selama 6 bulan di bank milik Pemda Jakarta, Bank DKI. Kemudian, hasil menabung selama 6 bulan ini menjadi pengganti DP yang nilainya mencapai 10 persen dari harga rumah.
Cicilan KPR tetap diberlakukan dan tenornya mencapai 15 tahun. Program ini tentunya membutuhkan dana atau subsidi dari pemerintah untuk menutup kewajiban pembayaran uang muka. Program ini berlaku bagi semua warga DKI Jakarta.
2. Program Transportasi Terintegrasi dengan biaya serba Rp 5.000,-.
Pasangan Anies-Sandi memiliki program transportasi murah, aman, dan nyaman untuk seluruh warga Jakarta. Dengan program ini, Anies-Sandi menjanjikan integrasi antara bus TransJakarta dengan angkutan umum di bawah Koperasi Wahana Kalpika (KWK).
Nantinya, seluruh angkutan umum bertrayek akan memiliki tiket terusan. Misalnya sekali jalan masyarakat hanya bayar Rp. 5.000, sudah bisa naik TransJakarta, Kopaja, Metromini, dan angkutan umum. Prinsipnya, transportasi terjangkau untuk seluruh warga Jakarta.
"kita akan siapkan Rp 5.000 untuk ongkosnya bukan hanya busway tapi angkot yang bisa pindah seperti tiket terusan. Semua terintegrasi dan tiket terusan sampai tempat tujuan, - Anies Baswedan -
"Hari ini tidak ada kendaraan yang sampai ke wilayahnya masing-masing. Dan kita akan siapkan Rp 5.000 untuk ongkosnya bukan hanya busway tapi angkot yang bisa pindah seperti tiket terusan. Semua terintegrasi dan tiket terusan sampai tempat tujuan," jelas Anies dalam debat Pilgub DKI, Jumat (27/1).
Anies-Sandi juga berjanji untuk menyediakan transportasi umum gratis untuk warga miskin, lansia, guru, PNS, anak sekolah, dan warga tidak mampu pemegang KJP dan KJS.
3. Tutup Alexis
Saat debat Pilgub DKI Jakarta pada Jumat (13/1), Anies Baswedan menyindir Basuki Tjahaja Purnama karena tidak berani menutup Hotel dan Spa Alexis di Jakarta Utara. Menurut dia, Ahok tidak bersikap tegas karena tidak berani menutup tempat hiburan yang juga menjadi pusat peredaran narkoba tersebut. Anies mengkritik Ahok karena tak berani merusak kenyamanan yang dimiliki lapisan kelas menengah ke atas.
Ya, ya (ditutup). Saya sampaikan kita sudah kerja susah-susah, narkoba dibiarkan begitu saja. Rusak semuanya. Karena itu, kita serius kemarin, - Anies Baswedan -
Keesokan harinya, Anies berjanji ketika menjadi gubernur, ia akan menutup Alexis. Alasannya, ia tak ingin peredaran narkoba dibiarkan begitu saja.
"Ya, ya (ditutup). Saya sampaikan kita sudah kerja susah-susah, narkoba dibiarkan begitu saja. Rusak semuanya. Karena itu, kita serius kemarin," ujar Anies di sela-sela kampanye di Jakarta, Sabtu (14/1).
4. OK OCE
Program OK OCE (One Kecamatan One Center for Enterpreneur), juga menjadi janji manis pasangan Anies-Sandi. Melalui program ini, Anies-Sandi berjanji menghasilkan 200.000 pengusaha baru, selama lima tahun. Caranya, membangun 44 Pos Pengembangan Kewirausahaan Warga, di setiap kecamatan. Program ini dapat diikuti seluruh warga Jakarta, termasuk Pekerja Harian Lepas (PHL) Provinsi. Hingga 12 April 2017 terdapat hampir 12 ribu peserta program OK OCE.
5. KJP Plus dan KJS Plus
Anies-Sandi berjanji untuk memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun). Jadi, tidak hanya anak yang sekolah yang mendapatkan layanan ini. KJP Plus juga dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu.
Untuk program KJS Plus, Anies-Sandi memperluas cakupan KJS yang ditanggung pemerintah kepada tokoh-tokoh agama, yaitu guru mengaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah, dan seluruh pemuka agama lainnya.
"Tidak akan melakukan penggusuran, tetapi penataan kembali untuk merapikan lingkungan Jakarta, - Anies Baswedan -
6. Menghentikan Reklamasi
Anies-Sandi juga berjanji tidak akan melanjutkan proyek reklamasi yang menjadi warisan Ahok. Proyek yang berada di kawasan Teluk Jakarta tersebut dihentikan karena hanya memberikan banyak mudarat bagi nelayan dan lingkungan.
"Kami punya program untuk hentikan reklamasi. Karena tidak terbuka," kata Sandiaga dalam debat Pilgub di Hotel Bidakara pada 12 April lalu.
7. Hentikan Penggusuran
Sejak awal kampanye, Anies selalu menjanjikan tidak akan melakukan penggusuran. Menurut dia, penggusuran tidak manusiawi dan hanya membuat warga DKI menderita. Anies dan Sandi mengatakan akan melakukan program penataan kembali, bukan penggusuran.
"Tidak akan melakukan penggusuran, tetapi penataan kembali untuk merapikan lingkungan Jakarta. Alhamdulillah tanda-tanda perubahan itu semakin nyata. Siap jaga lingkungan kita? Siap mengamankan?" ujar Anies di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Barat, Sabtu (15/4).
(Writter By: Ust.H.Rayyan Syahrial Hasibuan) "Religious Thinker, The Hation And State" / "Pemikir Agama, Bangsa Dan Negara" HP: +62812 1545 2500
=================================
TRIBUN-TIMUR.COM -
Jumat, 21 April 2017 16:24
171 Daerah Ikut Pilkada Serentak 2018, Ini Daftarnya:
KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018. secara serentak 2018 akan dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan. Itu berarti tahapan dimulai Agustus 2017. Pilkada serentak tahun 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 daerah Berikut daerah yang mengikuti Pilkada 2018:
Provinsi berjumlah 171 sebagai berikut : Sumatera Utara Riau Sumatera Selatan Lampung Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Papua Maluku Utara
Kota berjumlah 39 sbb: Kota Serang Kota Tangerang Kota Bengkulu Kota Gorontalo Kota Jambi Kota Bekasi Kota Cirebon Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Banjar Kota Bogor Kota Tegal Kota Malang Kota Mojokerto Kota Probolinggo Kota Kediri Kota Madiun Kota Pontianak Kota Palangkaraya Kota Tarakan Kota Pangkal Pinang Kota Tanjung Pinang Kota Tual Kota Subulussalam Kota Bima Kota Palopo Kota Parepare Kota Makassar Kota Bau-bau Kota Kotamobagu Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Pariaman Kota Padang Kota Lubuklinggau Kota Pagar Alam Kota Prabumulih Kota Palembang Kota Padang Sidempuan
Kabupaten berjumlah 115 sbb: Kab Aceh Selatan Kab Pidie Jaya Kab Padang Lawas Utara Kab Batu Bara Kab Padang Lawas Kab Langkat Kab Deli Serdang Kab Tapanuli Utara Kab Dairi Kab Indragiri Hilir Kab Merangin Kab Kerinci Kab Muara Enim Kab Empat Lawang Kab Banyuasin Kab Lahat Kab Ogan Komering Ilir Kab Tanggamus Kab Lampung Utara Kab Bangka Kab Belitung Kab Purwakarta Kab Bandung Barat Kab Sumedang Kab Kuningan Kab Majalengka Kab Subang Kab Bogor Kab Garut Kab Cirebon Kab Ciamis Kab Banyumas Kab Temanggung Kab Kudus Kab Karanganyar Kab Tegal Kab Magelang Kab Probolinggo Kab Sampang Kab Bangkalan Kab Bojonegoro Kab Nganjuk Kab Pamekasan Kab Tulungagung Kab Pasuruan Kab Magetan Kab Madiun Kab Lumajang Kab Bondowoso Kab Jombang Kab Tangerang Kab Lebak Kab Gianyar Kab Klungkung Kab Lombok Timur Kab Lombok Barat Kab Sikka Kab Sumba Tengah Kab Nagekeo Kab Rote Ndao Kab Manggarai Timur Kab Timor Tengah Selatan Kab Alor Kab Kupang Kab Ende Kab Sumba Barat Daya Kab Kayong Utara Kab Sanggau Kab Kubu Raya Kab Pontianak Kab Kapuas Kab Sukamara Kab Lamandau Kab Seruyan Kab Katingan Kab Pulang Pisau Kab Murung Raya Kab Barito Timur Kab Barito Utara Kab Gunung Mas Kab Barito Kuala Kab Tapin Kab Hulu Sungai Selatan Kab Tanah Laut Kab Tabalong Kab Panajam Pasut Kab Minahasa Kab Bolmong Utara Kab Sitaro Kab Minahasa Tenggara Kab Kep Talaud Kab Morowali Kab Parigi Moutong Kab Donggala Kab Bone Kab Sinjai Kab Bantaeng Kab Enrekang Kab Sidereng Rappang Kab Jeneponto Kab Wajo Kab Luwu Kab Pinrang Kab Kolaka Kab Gorontalo Utara Kab Mamasa Kab Polewali Mandar Kab Maluku Tenggara Kab Membramo Tengah Kab Paniai Kab Puncak Kab Deiyai Kab Jayawijaya Kab Biak Numfor Kab Mimika
berita politik terbaik dan dipercaya berita politik
BalasHapus