Kedua capres disarankan hentikan perundingan perdagangan internasional
Jumat, 12 April 2019 18:15 WIB
Peneliti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Lutfiyah Hanim dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat (12/4/2019). (ANTARA/Aji Cakti)
Kalau berkaitan dengan perundingan perdagangan, saya kira dihentikan dulu untuk sementara
Jakarta (ANTARA) - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menyarankan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghentikan sementara sekaligus mengevaluasi kembali semua perundingan perdagangan internasional.
"Kalau berkaitan dengan perundingan perdagangan, saya kira dihentikan dulu untuk sementara. Kemudian dilakukan analisa mengingat semua perjanjian perdagangan itu tidak ada analisanya," ujar peneliti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Lutfiyah Hanim di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa analisa perundingan perdagangan internasional yang ada saat ini hanya berkutat pada berapa jumlah ekspor dan impor.
"Padahal perjanjian perdagangan internasional seperti dengan European Free Trade Association atau EFTA, terdapat sekitar 17 bab. Sayangnya yang dianalisa hanya satu-dua bab saja," kata Lutfiyah.
Dengan menghentikan sementara perundingan perdagangan internasional, menurut peneliti tersebut, Indonesia bisa menganalisa dampak dan biayanya yang selama ini tidak pernah dilakukan.
"Kalau melakukan perundingan dengan negara-negara maju seperti Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat dan Australia, negara-negara ini sangat terkenal dengan sikap ngototnya dalam perundingan, Dengan demikian mereka selalu mendapatkan apa yang mereka mau, dengan menggunakan template atau format yang diajukan ke semua negara dalam perundingan," tutur Lutfiyah.
Indonesia, lanjutnya, tidak memiliki template seperti itu dan hanya mengikuti template perundingan yang diajukan oleh negara-negara maju. "Kita dari Indonesia lebih banyak melakukan apa yang mereka atau negara-negara maju inginkan," kata Lutfiyah.
Perdagangan merupakan salah satu tema yang akan dibahas dalam debat terakhir Pemilu Presiden 2019, bersamaan dengan sejumlah tema lainya seperti ekonomi dan kesejahteraan sosial, investasi, industri dan keuangan.
Debat kelima Pemilu Presiden 2019 merupakan debat pamungkas yang digelar pada 13 April 2019 nanti sekaligus akan menutup seluruh rangkaian debat yang telah dimulai sejak Januari 2019. Debat ini juga akan menghadirkan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden baik paslon nomor urut 01 maupun 02 di lokasi debat yang akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta.
Kedua capres perlu buat kebijakan investasi yang saling menguntungkan
Kamis, 11 April 2019 18:44 WIB
ilustrasi: Mata uang dolar AS (FOTO.ANTARA)
Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi Hisar Sirait menyarankan kepada kedua calon presiden (capres) agar menciptakan kebijakan yang saling menguntungkan atau "win-win solution" terkait investasi asing.
"Saya melihat begini, kedua capres harus mampu memberikan kepada kita kebijakan yang memberikan win-win solution atau solusi saling menguntungkan, bukan hanya kepada kita sebagai penerima investasi asing namun juga kepada negara-negara yang berperan sebagai investor," tutur Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan utama yang harus dibuat oleh pemerintah terkait investasi janganlah kebijakan yang bersifat populis, dan investasi ini haruslah investasi yang menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk ke depannya. Artinya pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
"Maka dari itu harus ada tiga hal yang perlu diperhatikan, pertama ialah setiap investor asing yang datang ke indonesia itu mestinya kedua capres harus berani bilang perlu ada jaminan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi atau transfer of knowledge," kata Hisar Sirait.
Kalau mereka tidak mau menjamin hal itu, menurut akademisi itu, maka bolehlah pemerintah Indonesia melakukan sedikit restriksi atau pembatasan kepada investor tersebut.
"Kedua adalah harus menciptakan yang namanya efek ganda atau multiplier effect terutama pada daya serap tenaga kerja. Jadi memang pada jangka pendek, kita boleh menggunakan tenaga kerja asing sepanjang hal tersebut di bidang-bidang yang kita tidak mampu menguasainya. Artinya pada bidang-bidang keahlian tertentu dimana tenaga kerja domestik memiliki keahlian dalam bidang tersebut boleh diisi tenaga kerja asing. namun hal ini juga harus diberikan tenggat atau batas waktu, jadi tidak bisa selama-lamanya juga," katanya.
Seiring dengan adanya transfer of knowledge, manajemen dan teknologi, ini harus diimbangi juga dengan kemajuan tentang kepemilikan skill bagi tenaga kerja domestik.
"Ketiga adalah adanya kewajiban mereka untuk menggunakan konten lokal, tetapi konten lokal disini pun bukan konten lokal yang sifatnya untuk memanfaatkan biaya bahan baku murah. Namun untuk memastikan konten lokal tersebut akan memanfaatkan yang kita sebut dengan kearifan lokal," ujar Hisar.
Dia mencontohkan bahwa saat kita berinvestasi di daerah A maka kita harus memanfaatkan konten lokal di daerah tersebut, jangan juga bahan bakunya masih harus mengambil dari daerah B. Jadi harus berbasis lokal di tempat berinvestasi.
"Tiga hal ini merupakan esensi dasar yang perlu diperhatikan kalau kita berbicara mengenai investasi," ujar Hisar Sirait.
Pakar ekonomi itu juga menambahkan bahwa investor asing menanamkan investasinya ke suatu negara, karena mereka melihat adanya peluang pasar di negara tersebut.
"Ketika mereka melihat di negara itu ada peluang pasar maka mereka akan datang, di samping mereka merasa bahwa mendekatkan titik produksi di negara mereka dengan negara konsumsi tujuan investasi mereka ini diimbangi juga dengan ketersediaan bahan baku. Hal itu sebetulnya filosofi dasar orang berinvestasi," tuturnya.
Tema investasi merupakan salah satu tema yang akan dibahas dalam debat kelima sekaligus terakhir pemilu presiden 2019 pada 13 April nanti, bersama dengan tema-tema seperti ekonomi dan kesejahteraan, keuangan dan industri.
Kebijakan Satu Peta dinilai buat iklim investasi lebih baik
Selasa, 11 Desember 2018 16:22 WIB
Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Zainal Abidin usai menghadiri peluncuran resmi Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018 di Jakarta, Selasa (11/12/2018). (ANTARA/Aji Cakti)
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Zainal Abidin mengungkapkan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy bisa membuat iklim investasi berjalan lebih baik.
"Jika masalah tumpang tindih (lahan) seperti sebelumnya disebut oleh Bapak Presiden sudah selesai, maka investor akan lebih tertarik untuk menanamkan investasi. Jadi, iklim investasi dapat berjalan dengan baik, itu dari sisi ekonomi," ujarnya di Jakarta, Selasa.
Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam kondisi ekonomi digital saat ini, maka kehadiran peta digital menjadi lebih mudah untuk bergerak.
"Sebenarnya banyak sekali manfaatnya (Kebijakan Satu Peta), tapi seperti sebelumnya dikatakan Bapak Presiden memang jumlah peta tematik ini harus ditambah. Contohnya, peta tematik kawasan rawan likuefaksi, kita belum ada," katanya.
Sebelumnya, saat meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018, Presiden Joko Widodo mengaku gembira karena Kebijakan Satu Peta sudah mengintegrasikan 83 dari 85 peta tematik di Indonesia.
"Saya sangat mengapresiasi. Ini sudah kita siapkan sejak lama upaya untuk mempercepat kebijakan ini," katanya.
Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu agenda prioritas Nawacita, yang dijalankan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Manfaat dari kebijakan ini di antaranya adalah mendukung online single submission untuk kemudahan dan kepastian investasi, mendukung kebijakan reformasi agraria, pehutanan sosial dan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari, mendukung penyediaan lahan untuk proyek strategis nasional, serta mendukung perbaikan kualitas rencana tata ruang dan penyelesaian konflik pemanfaatan lahan.
Presiden Jokowi luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta
Selasa, 11 Desember 2018 09:41 WIB
Presiden Joko Widodo meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (11/12/2018). (ANTARA News/Agus Salim)
Dengan Kebijakan Satu Peta ini masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan bisa diselesaikan
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa.
"Dengan Kebijakan Satu Peta ini, masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan bisa diselesaikan," kata Presiden Jokowi.
Ia menyebutkan dengan banyaknya pembangunan infratruktur di berbagai daerah ia semakin sadar di Indonesia terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Presiden mencontohkan di Kalimantan 19,3 persen wilayah itu masih ada tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Oleh karena itu ia menilai adanya penyatuan peta merupakan kemajuan. Ada 83 peta dari 85 peta tematik sudah diintegrasikan dan dikompilasi.
Hadir dalam acara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin, dan para kepala daerah.
Hadir juga Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang.
Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai acuan perbaikan data masing-masing sektor dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.
PKSP dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII.
PKSP diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan.
Badan Informasi Geospasial bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan Kebijakan Satu Peta bisa keluar pada 2018.
Konsep kebijakan satu peta meliputi satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta tidak hanya berdampak pada kepastian investasi, juga pencegahan eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam, permasalahan kependudukan (transmigrasi), dan data lainnya yang harus mengacu pada satu peta.
Presiden: laksanakan kebijakan satu peta dengan cermat
Senin, 5 Februari 2018 16:38 WIB
Presiden Joko Widodo (Antara/Joko Susilo)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kementerian serta lembaga melaksanakan pendataan wilayah dalam Kebijakan Satu Peta dilakukan secara cermat, teliti, dan akurat.
"Saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicarikan solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa," kata Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan rapat terbatas tentang Kebijakan Satu Peta di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Menurut Presiden, peta tunggal yang akan dihasilkan dari Kebijakan Satu Peta dapat memberikan kepastian baik bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam menerbitkan perizinan dan regulasi.
Sebelumnya pada April 2016, Presiden juga telah membahas fokus pelaksanaan Kebijakan Satu Peta untuk wilayah Kalimantan.
Sementara pada 13 Juni 2017, Jokowi bersama kementerian dan lembaga sepakat menyelesaikan Kebijakan Satu Peta di Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara.
Kepala Negara menjelaskan pada 2018 pemerintah berfokus menggarap kebijakan satu peta untuk Papua, Maluku dan Jawa sehingga dapat tuntas secara keseluruhan pada 2019.
"Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta juga membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Tanah Air," ujar Presiden.
Dalam rapat terbatas yang dimulai pada pukul 15.30 WIB itu, pemerintah membahas pelaksanaan pendataan kebijakan satu peta di lapangan, hingga wilayah-wilayah yang sudah dan belum berhasil dibuatkan peta, kemudian kendala-kendala yang dihadapi.
Presiden: Kebijakan Satu Peta bisa hapus perizinan
Selasa, 11 Desember 2018 15:07 WIB
Presiden Jokowi ketika meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018 di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (11/12/2018). (ANTARA/Agus Salim)
Ke depan, urusan perizinan, dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi yang namanya izin lokasi, untuk apa pakai izin-izin lokasi, sudah ketahuan semuanya kok
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyatakan Kebijakan Satu Peta, yang sudah efektif, akan dapat menghapus urusan perizinan dalam kegiatan bisnis.
"Ke depan, urusan perizinan, dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi yang namanya izin lokasi, untuk apa pakai izin-izin lokasi, sudah ketahuan semuanya kok," kata Presiden Jokowi ketika meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018 di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa.
Menurut Kepala Negara, prosedur perizinan justru akan membuat ruwet upaya mendorong perkembangan dunia usaha.
"Kebijakan Satu Peta ini larinya ke mana mana, dan kita sudah komitmen bersama ini harus jalan," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa dari kunjungan lapangannya ke berbagai daerah untuk memonitor pembangunan infrastruktur, telah menyadarkan dirinya bahwa di Indonesia banyak permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan.
"Semakin ke lapangan, semakin tahu di mana-mana tumpang tindihnya, tapi dengan kebijakan One Map Policy ini, tumpang tindih bisa kita selesaikan," katanya.
Ia gembira karena satu peta saat ini sudah mengintegrasikan 83 dari 85 peta tematik di Indonesia. "Karena itu, saya sangat mengapresiasi. Ini sudah kita siapkan sejak lama upaya untuk mempercepat kebijakan ini," katanya.
Selain mengatasi tumpang tindih pemanfaatan tanah, kebijakan itu juga akan membuat perencanaan pembangunan lebih akurat lagi, karena bukan hanya berdasarkan data tapi juga berdasarkan peta yang detail.
"Membangun irigasi, bendungannya di mana, irigasinya lewat mana akan ketahuan semuanya dengan peta ini," katanya.
Presiden mengatakan bahwa pekerjaan terkait kebijakan satu peta baru dimulai.
Ia meminta kementerian dan lembaga memperhatikan dan melaksanakan sejumlah hal yaitu pertama, segera melakukan penambahan peta tematik yang dibutuhkan untuk penyelasaian masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Kedua, segera memanfaatkan peta indikatif tumpang tindih untuk menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Ketiga, segera memanfaatkan produk kebijakan satu peta dalam perencanaan pembangunan berbasis spasial.
"Keempat, setiap kementerian, lembaga dan daerah perlu berkerja sama dan berkolaborasi untuk menyelesaikan isu-isu tumpang tindih lahan dan menghilangkan ego sektoral," katanya.
Presiden juga meminta kepala daerah mempercepat penetapan batas desa dan kelurahan karena saat ini masih banyak yang belum selesai.
"Untuk Badan Informasi Geospasial saya juga perintahkan untuk menyusun mekanisme data updating yang efektif dan menyiapkan peta dasar dengan skala yang lebih besar," kata Presiden Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar