KNTI: Rencana Anies Soal Pulau Reklamasi Rugikan Nelayan

"SEMUA BISA BICARA TENTANG GUBERNUR JAKARTA DI JULI 2019: 

ANIS BASWEDAN,  

TAPI HARUS DENGAN BUKTI" 

(Written By: Ust. H. Rayyan Thinker) "Religious Thinker, The Nation And State" / "Pemikir Agama, Bangsa Dan Negara"

 

 

Dituduh Ingkar Janji soal Reklamasi, Anies Disebut Tak Becus Jadi Pemimpin

Agung Sandy Lesmana | Stephanus Aranditio

Senin, 29 Juli 2019 | 23:18 WIB

Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan berpose di ruang kerjanya di Balai Kota, Jakarta, Kamis (5/7).[Suara.com/Muhaimin A Untung]

.... Padahal pemimpin itu harus konsisten dengan ucapannya. Ini bukan tipikal pemimpin namanya tapi hanya pimpinan."

Suara.com - Aktivis Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi menyoroti kebijakan Anies yang telah menyerahkan pengelolaan tiga pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta, yakni Pulau C. D, dan G kepada salah satu BUMD milik DKI PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Haidar sangat menyesalkan atas kebijakan serta keputusan yang diambil oleh Anies yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau D atau Pantai Maju.
Menurutnya, Anies tidak menepati janjinya terkait pulau reklamasi karena hanya mengubah nama Pulau C menjadi Kawasan Pantai Kita, Pulau D menjadi Kawasan Pantai Maju, Pulau G menjadi Kawasan Pantai Bersama.
"Jadi kalau pulau-pulau ini sukses menyumbang pemasukan APBD DKI nanti, maka seolah yang sukses adalah Anies. Padahal dia cuman ganti nama saja," kata Haidar di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Selain itu, Haidar menilai Gubernur Anies tidak memiliki komitmen dengan apa yang telah dia ucapkan diawal ketika mencabut 13 ijin reklamasi, bahwa reklamasi teluk Jakarta adalah masa lalu bagi Jakarta. Bahwa reklamasi bukan masa depan Jakarta.
"Anies menyebut bahwa perubahan tiga nama pulau ini memiliki dasar atau tujuan bagi masa depan Jakarta. Jadi setelah ganti nama, baru ngomong masa depan Jakarta," kata dia. 
"Padahal awalnya bilang reklamasi adalah masa lalu. Bukan masa depan Jakarta. Lha ini kan enggak konsisten. Padahal pemimpin itu harus konsisten dengan ucapannya. Ini bukan tipikal pemimpin namanya tapi hanya pimpinan."
Senada dengan Haidar, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) merasa sangat kecewa dengan kebijakan Anies yang menerbitkan IMB di Pulau Reklamasi. Kebijakan itu tidak menyasar nelayan pesisir utara Jakarta.

Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Martin Hadiwinata mengatakan reklamasi tidak memberi keuntungan bagi nelayan, dan melukai hati para nelayan Jakarta.
"Reklamasi tidak ada keuntungan sama sekali untuk nelayan. Anies akan bangun kampung nelayan itu jauh panggang dari api. Mana ada kami di nelayan yang bisa beli rumah harganya paling murah Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar," kata Martin, Senin (29/7/19).
Dia menambahkan reklamasi justru memberi ancaman berupa Likuifaksi atau pergeseran tanah seperti terjadi di Palu, belum lagi penurunan hasil tangkapan ikan.

Baca Juga:

KNTI: Rencana Anies Soal Pulau Reklamasi Rugikan Nelayan

news

Anies Melawan, Tolak Cabut Keputusan Gubernur Izin Reklamasi

news 

 

 

Soal Reklamasi, PSI Tuding Anies Baswedan Munafik Akbar

Reza Gunadha | Chyntia Sami Bhayangkara

Selasa, 09 Juli 2019 | 22:14 WIB

Foto udara kawasan pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta, Kamis (28/2). [ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra]

Guntur Romli menyebut Anies Baswedan telah melakukan kemunafikan besar lantaran telah mengingkri janji kampanye

Suara.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli membeberkan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengenai penolakan reklamasi Teluk Jakarta.
Guntur Romli menuding, janji itu diingkari Anies. Guntur Romli menyebut Anies Baswedan telah melakukan kemunafikan besar.

Klick Dibawah Ini:
 
https://www.youtube.com/watch?v=pFpRF2DHWds 

Hal tersebut disampaikan Guntur Romli melalui akun Twitter miliknya @gunromli. Guntur Romli membongkar bukti-bukti janji Anies Baswedan terdahulu yang tidak sesuai dengan pernyataanya sekarang.

"Bukti @aniesbaswedan Munafik Akbar," kata Guntur Romli seperti dikutip Suara.com, Selasa (9/7/2019).
Pada 2017 lalu dalam kampanye Pilgub DKI Jakarta, Anies Baswedan dan pasangannya Sandiaga Uno dengan tegas menyatakan menolak reklamasi Teluk Jakarta. Pernyataan tersebut diperkuat dengan bukti cuitan Anies Baswedan pada 2 Maret 2017 sebagai berikut:
"Kenapa Anies-Sandi tegas menolak reklamasi Teluk Jakarta? Ini soal keberpihakan, negara menimbun laut, menambah daratan baru untuk siapa?"

Bukti ucapan Anies Baswedan menolak reklamasi (Twitter)

Namun pada 2019 Anies Baswedan justru mengeluarkan kebijakan memberikan ratusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) reklamasi. Anies berdalih ia tidak pernah mengatakan menolak tapi menghentikan reklamasi.

"Anies 2019 (setelah memberikan IMB Reklamasi): Saya tidak pernah mengatakan Menolak Reklamasi Tapi Menghentikan | sebarkan untuk membongkar kemunafikan @aniesbaswedan!" ungkap Guntur Romli.
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan 932 IMB di Pulau D atau Pantai Maju.
Anies Baswedan menegaskan penerbitan IMB itu sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.