Minggu, 07 Februari 2016

"SURAT LEWAT E-MAIL DARI "GEDUNG PUTIH" TANGGAL 31 JANUARI 2016".

"LETTER BY EMAIL FROM "THE WHITE HOUSE" DATED 31 JANUARY 2016

The White House, Washington
The White House, Washington.
Growing up in Buffalo, New York, I was lucky to have teachers in my local public school who found creative and exciting ways to introduce me to all of the STEM (science, tech, engineering and math) disciplines. Hands-on experiences with innovative technology built my confidence and skills for the future and helped me understand that STEM, especially computer science, could be used to make the world a better place.
And now, we have the chance to work together to expand that hands-on learning experience to all children across America, with President Obama's new Computer Science for All (#CSforAll) initiative.
The President's bold new proposal will empower students from kindergarten through high school to learn computer science, equipping them with the analytical skills they need to be creators in the digital economy, not just consumers, and to apply their passion and enthusiasm to solving problems using technology.
The United States has been home to so many amazing digital inventions -- from Silicon Valley to its counterparts like Austin, Boston, Eastern Kentucky, Louisville, Boise, Salt Lake, Atlanta, and more. Last year, there were more than 600,000 high-paying jobs across a variety of industries in the United States that were unfilled, and by 2018, 51 percent of all STEM jobs are projected to be in CS-related fields.
Our economy and our children's futures can't afford to wait.
Elementary students in Baltimore, Maryland with the author.
We’ve made real progress, but we have a lot of work left to do. In 22 states, computer science still doesn’t count toward high school graduation requirements for math or science, and 75% of schools don’t yet offer a single high-quality computer science course. Plus, stereotypes perpetuated by media portrayals, unconscious bias, the unsung history of CS heroes like Grace Hopper, and outdated classroom materials often discourage many from taking these courses -- they often 'opt-out' of CS even when it is offered.
The good news is innovators in education are already solving these challenges and leading the way all over the country. We recently recognized just a handful of these Americans at the White House Champions of Change for Computer Science Education event. These students, teachers, and community leaders are proving what’s possible, like the Spanish teacher in Queens who co-created a “Digital Dance” experience, bringing code into school dances. Or the high school and college students who tutor their younger peers in these skills, solidifying their own knowledge through mentoring.
As a kid, I was lucky to be exposed to CS -- but a lot of my generation didn’t get that chance. Let’s get all-hands-on-deck to make sure every child is learning to code as a new 'basic' skill ­-- so they can all be part of the next generation of American ingenuity, problem solving, adventure, and deep economic impact.
Find out how you can get involved today, whether you are a student, teacher, techie or an interested citizen. There's something we all can do.
Megan Smith
U.S. Chief Technology Officer
@USCTO
Visit WhiteHouse.gov
This email was sent to rayyan.syahrial@gmail.com.
Unsubscribe | Privacy Policy
Please do not reply to this email. Contact the White House
The White House • 1600 Pennsylvania Ave NW • Washington, DC 20500 • 202-456-1111


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"SURAT LEWAT E-MAIL DARI "GEDUNG PUTIH" TANGGAL 31 JANUARI 2016".

"LETTER BY EMAIL FROM "THE WHITE HOUSE" 

DATE 31 JANUARY 2016".


The White House, Washington

The White House, Washington
Tumbuh di Buffalo, New York, saya cukup beruntung untuk memiliki guru-guru di sekolah umum lokal saya yang menemukan cara-cara kreatif dan menarik untuk memperkenalkan saya untuk semua STEM (science, teknologi, teknik dan matematika) disiplin. Hands-on pengalaman dengan teknologi inovatif dibangun kepercayaan diri saya dan keterampilan untuk masa depan dan membantu saya memahami STEM itu, terutama ilmu komputer, dapat digunakan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.

Dan sekarang, kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama untuk memperluas bahwa pengalaman untuk semua anak di seluruh Amerika, dengan Ilmu Komputer baru Presiden Obama untuk Semua (#CSforAll) inisiatif belajar.

Proposal baru berani Presiden akan memberdayakan siswa dari TK sampai SMA untuk belajar ilmu komputer, melengkapi mereka dengan kemampuan analisis mereka butuhkan untuk menjadi pencipta dalam ekonomi digital, bukan hanya konsumen, dan untuk menerapkan gairah dan antusiasme mereka untuk memecahkan masalah dengan menggunakan teknologi .

Amerika Serikat telah menjadi rumah bagi begitu banyak penemuan digital yang menakjubkan - dari Silicon Valley dengan rekan-rekan seperti Austin, Boston, Timur Kentucky, Louisville, Boise, Salt Lake, Atlanta, dan banyak lagi. Tahun lalu, ada lebih dari 600.000 pekerjaan dengan gaji tinggi di berbagai industri di Amerika Serikat yang terisi, dan pada tahun 2018, 51 persen dari semua pekerjaan STEM diproyeksikan berada di bidang CS terkait.

perekonomian kita dan masa depan anak-anak kita tidak bisa menunggu.
siswa SD di Baltimore, Maryland dengan penulis.

Kami telah membuat kemajuan yang nyata, tetapi kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Di 22 negara, ilmu komputer masih tidak dihitung persyaratan kelulusan sekolah tinggi untuk matematika atau sains, dan 75% sekolah belum menawarkan berkualitas tinggi kursus ilmu komputer. Plus, stereotip diabadikan oleh penggambaran media, Bias sadar, sejarah tanpa tanda jasa dari CS pahlawan seperti Grace Hopper, dan bahan kelas usang sering mencegah banyak dari mengambil kursus ini - mereka sering 'opt-out' dari CS bahkan ketika itu ditawarkan.

Kabar baiknya adalah inovator dalam pendidikan sudah memecahkan tantangan dan memimpin jalan di seluruh negeri. Kami baru-baru ini diakui hanya segelintir orang Amerika di Gedung Putih Champions of Change untuk acara Ilmu Komputer Pendidikan. Ini siswa, guru, dan tokoh masyarakat terbukti apa yang mungkin, seperti guru Spanyol di Queens yang ikut menciptakan "Dance Digital" pengalaman, membawa kode ke pesta dansa sekolah. Atau sekolah tinggi dan mahasiswa yang mengajari rekan-rekan mereka yang lebih muda di keterampilan ini, memperkuat pengetahuan mereka sendiri melalui pendampingan.

Sebagai seorang anak, saya cukup beruntung untuk terkena CS - tapi banyak generasi saya tidak mendapatkan kesempatan itu. Mari kita semua-tangan-on-deck untuk memastikan setiap anak belajar kode sebagai keterampilan baru 'dasar' - sehingga mereka semua dapat menjadi bagian dari generasi berikutnya kecerdikan Amerika, pemecahan masalah, petualangan, dan dampak ekonomi yang mendalam .

Cari tahu bagaimana Anda dapat terlibat hari ini, apakah Anda seorang mahasiswa, guru, teknisi atau warga negara yang tertarik. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan.

Megan Smith
AS Chief Technology Officer
USCTO

Kunjungi WhiteHouse.gov
Email ini dikirim ke rayyan.syahrial@gmail.com.
berhenti berlangganan | Kebijakan pribadi
Tolong jangan balas ke email ini. Hubungi Gedung Putih

Gedung Putih • 1600 Pennsylvania Ave NW • Washington, DC 20500 • 202-456-1111


 =============================================================================

MR.THINKER OF INDONESIA INGIN SEDIKIT MENANGGAPI SURAT / E-MAIL KAMU MR. "MEGAN SMITH" : 

 MR.THINKER OF INDONESIA WANTS A LITTLE IN RESPONSE LETTER / EMAIL YOU MR. "MEGAN SMITH":

Dear Sir Megan Smith,

 Mr.Thinker of Indonesia ingin memperkenalkan kepada Dunia Internasional sekilas bagaimana Sistim Pendidikan di Indonesia lewat "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia" :

 Mr.Thinker of Indonesia would like to introduce to the international World at a glance how the Education System in Indonesia through "the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia":

 Sebelumnya saya minta maaf jika e-mail kamu tanggal 31 Januari 2016 baru bisa saya balas pada hari ini Senin, 8 Februari 2019,. ini karena kesibukan sehari-hari saya diantaranya jika kamu lihat di website saya, saya sekarang-sekarang ini lagi menguras Thinker saya dalam menulis "Kejadian Bom Jakarta, 14 Januari 2016 dan kronologinya sampaI ke masalah ISIS".

Previously I apologize if you e-mail dated January 29, 2016 I can only reply on this day Monday, February 8, 2019 ,. This is because the daily grind of me among them if you look at my website, my now-now again drain Thinker me in writing "Genesis Bom Jakarta, January 14, 2016 and up to the chronology problem ISIS".

Image result for pendidikan indonesia sekarang

Image result for pendidikan indonesia sekarang

Image result for pendidikan indonesia sekarang

Image result for pendidikan indonesia sekarang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia


Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Lambang Kemdikbud.png
Gambaran umum
Dibentuk19 Agustus 1945; 70 tahun lalu
Dasar hukumPeraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015
Bidang tugasPendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan
SloganTut Wuri Handayani
(dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan)
Susunan organisasi
MenteriAnies Baswedan
Sekretaris JenderalDidik Suhardi
Inspektur JenderalDaryanto
Direktur Jenderal
Ditjen Guru dan Tenaga KependidikanSumarna Surapranata
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan MasyarakatHarris Iskandar
Ditjen Pendidikan Dasar dan MenengahHamid Muhammad
Ditjen KebudayaanKacung Marijan
Kepala Badan
Badan Pengembangan dan Pembinaan BahasaMahsun
Badan Penelitian dan PengembanganTotok Suprayitno
Alamat
Kantor pusatJalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270
Situs webwww.kemdikbud.go.id
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia(disingkat: Kemendikbud atau Kemdikbud) adalah kementerian dalamPemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.[1]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014dijabat oleh Anies Baswedan.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Awal Kemerdekaan (1945-1950)[sunting | sunting sumber]

Pada prakemerdekaan pendidikan bukan untuk mencerdaskan kaum pribumi, melainkan lebih pada kepentingan kolonial penjajah. Pada bagian ini, semangat menggeloraan ke-Indonesia-an begitu kental sebagai bagian dari membangun identitas diri sebagai bangsa merdeka. Karena itu tidaklah berlebihan jika instruksi menteri saat itu pun berkait dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo.[2]
Organisasi kementerian yang saat itu masih bernama Kementerian Pengajaran pun masih sangat sederhana. Tapi kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan. Menteri Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar Dewantara. Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Mr. Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.[2]
Pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Pada era kepemimpinan Mr. Soewandi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.[2]

Era Demokrasi Liberal (1951-1959)[sunting | sunting sumber]

Dapat dikatakan pada masa ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa dijadikan tonggak, tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal, sekitar sembilan tahun, telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono.[2]
Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950.[2]

Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)[sunting | sunting sumber]

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer, digantikan era demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin banyak ujian yang menimpa bangsa Indonesia. Konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Barat, sampai peristiwa G30S/PKI menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia.[2]
Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959 – 18 Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda. Kementerian yang mengurusi pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda. Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.[2]

Era Orde Baru (1966-1998)[sunting | sunting sumber]

Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut.[2]
Menteri pendidikan dan kebudayaan di era Orde Baru antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Fuad Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar.[2]

Era Reformasi (1998-sekarang)[sunting | sunting sumber]

Masa Awal Reformasi[sunting | sunting sumber]

Setelah berjaya memenangkan enam kali Pemilu, Orde Baru pada akhirnya sampai pada akhir perjalanannya. Pada tahun 1998 Indonesia diterpa krisis politik dan ekonomi. Demonstrasi besar-besaran di tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Kabinet pertama di era reformasi adalah kabinet hasil Pemilu 1999 yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Pada tahun 2001 MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang istimewa MPR dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Di era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc.[2]

Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono[sunting | sunting sumber]

Pada pemilihan Umum 2004 dan 2009, rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pada dua pemilu tersebut,Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jabatan Mendiknas secara berturut-turut dijabat oleh Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh. Pada tahun 2011 istilah departemen diganti menjadi kementerian dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.[2]
Kebijakan pendidikan di era reformasi antara lain perubahan IKIP menjadi universitas, reformasi undang-undang pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan lain-lain.[2]

Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo[sunting | sunting sumber]

Pada periode kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Kabinet Kerja) kementerian ini dirombak dengan memisahkan, dan memasukkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ke Kementerian Riset dan Teknologi yang berubah namanya menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Direktorat Jenderal lainnya (Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah, dan Dirjen Kebudayaan) tetap pada struktur, dan nomenklatur Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan.[3]

Nama kementerian[sunting | sunting sumber]

  • Departemen Pengajaran (1945-1948)
  • Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan (1948-1955, 1956-1999)
  • Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1955-1956)
  • Departemen Pendidikan Nasional (1999-2009)
  • Kementerian Pendidikan Nasional (2009-2011)
  • Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan (2011-sekarang)

Tugas dan Fungsi[sunting | sunting sumber]

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
  2. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
  3. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;
  4. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
  8. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
  9. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan
  10. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.[1]

Struktur organisasi[sunting | sunting sumber]

Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  2. ^ a b c d e f g h i j k l Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  3. ^ Nomenklatur Kemendikbud Tidak Berubah

Pranala luar[sunting | sunting sumber]



The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia
from indonesian Wikipedia, free encyclopedia
Ministry of Education
and Culture
Republic of Indonesia

 General description
be formed
August 19, 1945; 70 years ago
Legal basis
Presidential Regulation No. 14 Year 2015
Task field
Early childhood education, primary education, secondary education, and public education, and the management of culture
Slogan
Tut WURI Handayani
(On the back of a teacher should be able to give impetus and direction)
Organization structure
Minister
Anies Baswedan
Secretary General
Didik Suhardi
Inspector General
Daryanto
director General
Directorate General of Teachers and Education Personnel
Sumarna Surapranata
DG Early Childhood Education and Community Education
Harris Iskandar
Directorate General of Primary and Secondary Education
Hamid Muhammad
DG Culture
lackey Marijan
head of the Agency
Agency for Development and Language Development
Mahsun
Research and Development Agency
Totok Suprayitno
Address
Headquarters
Jalan Sudirman Senayan Jakarta, 10270
Website
www.kemdikbud.go.id
The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia (abbreviated: Kemendikbud or Kemdikbud) is a ministry dalamPemerintah Indonesia to organize the affairs in the field of early childhood education, elementary education, secondary education, and the education community, as well as management kebudayaan.Kementerian Education and Culture is under and is responsible accountable to the President. [1] the Ministry of Education and Culture headed by a Minister of Education and Culture (Education), which since October 27, 2014dijabat by Anies Baswedan.
Table of contents
  [Hide]
1 History
1.1 Early Independence (1945-1950)
1.2 Liberal Democracy Era (1951-1959)
1.3 Era Guided Democracy (1959-1966)
1.4 The New Order era (1966-1998)
1.5 Reform Era (1998-present)
1.5.1 Early Reform
1.5.2 The Reign of President Susilo Bambang Yudhoyono
1.5.3 The Reign of President Joko Widodo
2 Name ministry
3 Duties and Functions
4 The organizational structure
5 See also
6 References
7 External links
History [edit | edit source]
Early Independence (1945-1950) [edit | edit source]
In prakemerdekaan education is not to educate the natives, but rather on the interests of the colonial invaders. In this section, the spirit menggeloraan to the Indonesian-ness is so condensed as part of building self-identity as an independent nation. Therefore it is no exaggeration if the instruction minister at the time was linked to efforts to pump up the spirit of struggle by requiring schools to hoist the red and white every day in the school yard, sing Indonesia Raya, to eliminate singing Kimigayo Japan. [2]
Ministry organization that was then called the Ministry of Teaching is still very simple. But awareness has been done to prepare the curriculum. Teaching the first minister in the history of the Republic of Indonesia is Ki Hadjar Dewantara. At first Sjahrir Cabinet, Minister of Teaching entrusted to Mr. Noble. Mr. His Majesty has taken various steps such as forwarding policy of the previous minister in the field of national paradigm curriculum, improve educational facilities, as well as increase the number of teachers. [2]
At the Cabinet Syahrir II, Teaching Minister Muhammad Sjafei held until October 2, 1946. The Minister of Teaching entrusted to Mr. Soewandi until June 27, 1947. In the era of the leadership of Mr. This Soewandy Committee of Inquiry Teaching formed Indonesian Republic headed by Ki Hadjar Dewantara. This committee aims to lay the foundations and structure of the new teaching. [2]
Liberal Democracy Era (1951-1959) [edit | edit source]
It can be said at this time of political stability into something rare, so with a program that can be used as a milestone, can not be described properly. During the period of liberal democracy, about nine years, there have been seven changes from the cabinet. Natsir cabinet formed on September 6, 1950, appointed Dr. Teaching Johan Bahder as Minister of Education and Culture (PP and K). Starting in April 1951 Natsir Cabinet Cabinet replaced Sukiman appoint Mr. Wongsonegoro as Minister of PP and K. Subsequently Dr. Bahder Johan served as Minister of PP and K once again, then replaced Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, and Prof. Dr. Prijono. [2]
In this period, education policy is the continuation of policy minister earlier period. What stands out in this era was the birth of the legal umbrella of formal legal education is the Basic Education Act No. 4 of 1950. [2]
Guided Democracy era (1959-1966) [edit | edit source]
Presidential Decree of July 5, 1959 ended the era of parliamentary democracy, replaced the era of guided democracy. In the era of guided democracy many tests that befell the nation of Indonesia. The confrontation with the Dutch in West Irian issue, until the G30S / PKI be a tough test for the nation of Indonesia. [2]
In the first working cabinet, July 10, 1959 - February 18, 1960, ministry status was changed to a junior minister. The ministry in charge of education is divided into three junior ministers. Deputy Minister of Social Affairs Dr. cultural held Prijono, Deputy Minister of PP and K held Sudibjo, and Minister for Affairs of the People's Mobilization Force held Sujono. [2]
New Order era (1966-1998) [edit | edit source]
After the rebellion G30S / PKI was extinguished, there was a transition from democracy guided to Pancasila democracy. Era is known as the New Order of President Soeharto. Policy in the field of education in the New Order era and diverse enough to remember this order hold power long enough ie 32 years. These policies also include liability upgrading P4 for learners, normalization of campus life, coaching students through the student council, spelling Indonesian enhanced or EYD, community work (CCN) for students, pioneered the development of the school, and others. In this era precisely in 1978 shifted to the new school year in June. Development of educational infrastructure is also growing rapidly in the New Order era. [2]
Minister of education and culture in the era of the New Order, among others Dr. David Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Fuad Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, and Prof. Dr. Wiranto Aris in. [2]
Reform Era (1998-present) [edit | edit source]
Early Reform [Edit | edit source]
Having triumphed six times won the general election, the New Order finally come to the end of his journey. In 1998 Indonesia's political and economic crisis struck. Massive demonstrations in the year successfully forced President Suharto resigned. The first cabinet in the reform era is the result of the 1999 election cabinet led by President Abdurrahman Wahid. At this time the Ministry of Education and Culture was changed to the Department of Education to appoint Dr. Yahya Muhaimin as the Minister of National Education. In 2001, President Abdurrahman Wahid MPR decrease in the special session of the Assembly and Megawati Sukarnoputri as president. In the era of President Megawati, the minister by Prof. Drs. A. Malik Fajar, M.Sc. [2]
The Reign of President Susilo Bambang Yudhoyono [Edit | edit source]
In general elections in 2004 and 2009, the Indonesian people directly elect the president. In the last two elections, Susilo Bambang Yudhoyono successfully elected president. During the leadership of President Susilo Bambang Yudhoyono, the post of the minister successively chaired by Prof. Dr. Sudibyo, MBA. and Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh. In 2011 the term was changed to ministerial departments and in 2012 the field of education and culture merged back into the Ministry of Education and Culture. [2]
The education policy in the era of reform include changes in Teachers' Training College into a university, law reform education with the enactment of Law No. 20 of 2003, the National Examination (UN), the certification of teachers and professors, the School Operational Assistance (BOS), character education, and other -Other. [2]
The Reign of President Joko Widodo [Edit | edit source]
In the period of government cabinet led by President Joko Widodo and Vice President Jusuf Kalla (Cabinet Work) ministry was dismantled by separating, and insert the Directorate General of Higher Education to the Ministry of Research and Technology has changed its name to the Ministry of Research, Technology and Higher Education, and the Directorate General other (Director of Early Childhood Education, Non-Formal and Informal, Director General of Basic Education, Director General of Secondary Education and Culture DG) fixed to the structure and nomenclature of the Ministry of Education and Culture. [3]
Name ministry [Edit | edit source]
Teaching Department (1945-1948)
Ministry of Education and Culture (1948-1955, 1956-1999)
Department of Teaching, Education and Culture (1955-1956)
Ministry of National Education (1999-2009)
The Ministry of National Education (2009-2011)
The Ministry of Education and Culture (2011-present)
Duties and Functions [Edit | edit source]
The Ministry of Education and Culture has the task of conducting the affairs of government in the field of early childhood education, elementary education, secondary education, and community education, and management culture to help the President in running the state government. In carrying out the task of the Ministry of Education and Culture of the following functions:
formulation and determination of policies in the field of early childhood education, elementary education, secondary education, and public education, and management culture;
facilitating the implementation of the organization of early childhood education, elementary education, secondary education, and community education, and the management of culture;
implementation of policies in the field of quality improvement and well-being of teachers and other educators, and educators;
coordinating the implementation of tasks, coaching, and providing administrative support to all elements of the organization within the Ministry of Education and Culture;
management of property / wealth of the country which are the responsibility of the Ministry of Education and Culture;
supervise the execution of duties in the Ministry of Education and Culture;
implementation of the technical guidance and supervision over the implementation of the affairs of the Ministry of Education and Culture in the area;
implementation of the development, enhancement, and protection of language and literature;
implementation of research and development in the field of early childhood education, elementary education, secondary education, and community education, and culture; and
implementation of substantive support to all elements of the organization within the Ministry of Education and Culture. [1]
The organizational structure [Edit | edit source]
Currently, the Ministry of Education and Culture is composed of:
Secretariat General;
Directorate General of Teachers and Education Personnel;
General Directorate of Early Childhood Education and Community Education;
Directorate General of Primary and Secondary Education;
The Directorate General of Culture;
Inspectorate General;
Agency for Development and Language Development;
Research and Development Agency;
Expert Staff of Innovation and Competitiveness;
Expert Staff of Central and Regional Relations;
Expert staff Character Development; and
Expert Staff Regulations of Education and Culture. [1]
See also [edit | edit source]
Secretary of Education and Culture of Indonesia
Ministry Indonesia
References [edit | edit source]
^ A b c Presidential Regulation No. 14 of 2015 concerning the Ministry of Education and Culture
^ A b c d e f g h i j k l History of the Ministry of Education and Culture
^ Nomenclature Kemendikbud Unchanged
External links [edit | edit source]
(Indonesia) The official website of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia
(Indonesia) Profile Minister in the National Portal of the Republic of Indonesia
[Show]
l b s
The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia
[Show]
l b s
 Ministry Indonesia

Image result for Indonesian education now



BEST REGARDS,
MR.THINKER OF INDONESIA,
RAYYAN SYAHRIAL HASIBUAN,
INDONESIAN NATIONALITY.








































































































































Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)