BISNIS

Jokowi Bantah Holding BUMN Jadi Upaya Swastanisasi

Dia pun membantah hal ini dilakukan untuk kurangi PMN.

 

Jum'at, 12 Agustus 2016 | 17:54 WIB

Oleh : Raden Jihad Akbar, Agus Rahmat

Presiden Joko Widodo  (Biro Pers Kepresidenan)

 VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo membantah tuduhan bahwa penggabungan, atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengarah ke privatisasi, atau swastanisasi perusahaan pelat merah tersebut

Jokowi dalam pembukaan rapat kabinet terbatas mengenai holding BUMN di kantornya, mengatakan bahwa BUMN harus bergerak lincah. Maka, holding dilakukan dalam rangka membuat BUMN itu makin gesit.

"Holdingisasi ini bukan semata-mata pengurangan pemberian suntikan PMN (Penyertaan Modal Negara), tidak. Atau, mekanisme pengalihan saham negara pada BUMN yang ditunjuk sebagai induk perusahaan. Tetapi, harus dipahami bahwa penggabungan BUMN ini dimaksudkan untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan, terutama dalam persaingan global," jelas Jokowi di kompleks Istana Jakarta, Jumat 12 Agustus 2016.

Jokowi pun menolah, rencana ini akan membuat hilangnya BUMN. Apalagi, mengarah pada upaya privatisasi yang akan menghilangkan banyak saham negara pada badan yang dimiliki pemerintah.

"Holdingisasi bukan privatisasi. Ini beda, tidak menghilangkan status BUMN pada perseroan yang menjadi anak perusahaan yang sahamnya dimiliki negara. Juga, tidak menghilangkan, atau mengurangi portofolio saham negara secara absolut. Ini perlu saya sampaikan, supaya tidak keliru nanti," jelas Jokowi.

Jokowi mengatakan, holding ini, agar BUMN bisa keluar kandang dan bersaing secara global. Presiden ingin, BUMN dikelola secara korporasi bisnis dengan benar. Sehingga, ke depannya berskala internasional.

"Dan, pemisahan kekayaan negara bukanlah peralihan hak dari negara ke BUMN, atau nama lain, dan dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan itu masih tetap menjadi kekayaan negara sebagai pemegang saham," jelasnya. (asp)