BISNIS

Amnesti Pajak Banyak Peminat, Sri Mulyani Kewalahan

Hotline Ditjen Pajak melayani hampir 3.000 penelepon.

 

Senin, 15 Agustus 2016 | 23:12 WIB

Oleh : Mohammad Arief Hidayat, Agus Rahmat

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16)

 

VIVA.co.id - Pemerintah mengaku kewalahan dengan banyaknya masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program pengampunan atau amnesti pajak (tax amnesty).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, hotline 1575 yang disiapkan Direktorat Jenderal Pajak kewalahan menghadapi pertanyaan masyarakat mengenai program itu.
"Kemarin sistemnya banyak menghadapi telepon yang masuk, hampir tiga puluh ribu (penelepon), kapasitasnya mungkin hanya bisa terima mungkin dua belas ribu. Jadi, kita juga minta bicara dengan Telkom untuk bisa tambah kapasitas," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Agustus 2016.
Kementerian, katanya, juga meminta ada tambahan personel yang melayani berbagai pertanyaan dari ribuan masyarakat itu.
"Sekarang animo masyarakat terhadap tax amnesty sudah pada tahap bagaimana kalau mereka harus ikut; apa saja yang mereka harus masukkan dalam tax amnesty," katanya.
Dia menyebut calon peserta sudah mulai pada tahap pertanyaan teknis. Misalnya, bagaimana mengisi formulir untuk menjadi peserta, bagaimana menilainya. Begitu juga pertanyaan apakah aset rumah di luar negeri yang digunakan anaknya, seperti apa menghitungnya.
"Jadi kami harus mulai menyiapkan banyak hal dari sisi kesiapan line telepon atau email, atau melalui website," ujarnya.
Kementerian Keuangan terus melakukan perbaikan. Namun dengan animo masyarakat yang tinggi, pola kampanye amnesti pajak bisa saja diubah.
"Mungkin tentang kampanyenya berubah dari sosialisasi mengenai Undang-Undang Tax Amnesty, sekarang menjadi bagaimana berpartisipasinya. terutama dari sisi mayarakat apa keuntungannya, kenapa mereka harus ikut, dan bagaimana mereka ikut," katanya.
Untuk melayani animo tinggi masyarakat, Sri Mulyani telah mendelegasikan tim, tidak hanya pada Direktorat Jenderal Pajak, tapi juga diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak.
"Karena kemarin fokusnya masih di kantor pusat pajak, sekarang sudah kita sebar ke 341 Kantor Pelayanan Pajak. Jadi semua Kantor Pelayanan Pajak sekarang bertindak sama seperti kantor pusat, mampu menangani dan melayani, memberikan bantuan pada masyarakat."
(mus)

 BISNIS 

Menteri Perdagangan Ungkap Tiga Poin Prioritas Pangan

 

  Komitmen pemerintah mendorong kemandirian pangan.

 

Senin, 15 Agustus 2016 | 22:39 WIB

Oleh : Daurina Lestari, Shintaloka Pradita Sicca

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (VIVA.co.id/Raudhatul Zannah )

 

VIVA.co.id – Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bersama dengan Gubernur DKI, Jakarta Basuki Tjahja Purnama, melakukan rapat terbatas mengenai distribusi pangan di ruang rapat Kementerian Perdagangan, Jakarta,  pada Senin, 15 Agustus 2016.
Enggar mengungkapkan dalam konferensi pers, Presiden Joko Widodo memerintahkan tiga poin prioritas kepada semua para pemain pangan pemerintahan. Pertama, menyediakan pasokan. Kedua, menurunkan harga dan stabilisasi harga pangan. Ketiga, serap semua produksi dalam negeri.
Dia mengatakan, tiga poin prioritas tersebut telah menjadi komitmen pemerintah dan menjadi upaya untuk mendorong kemandirian pangan dalam negeri. "Kami membantu Presiden untuk mengamankan hal yang telah diputuskan dan disepakati bersama," ujarnya.
Persoalan utama, yang menjadi perhatian pihak pemerintah adalah indikator yang membuat harga tinggi masih terjadi, walaupun produksinya sudah sempat meningkat.
Menurutnya, pihak Kementerian Pertanian telah berusaha keras meningkatkan produksi pertanian. Sayangnya kurang berdampak langsung kepada penurunan harga.
"Menteri Pertanian sangat luar biasa karena meningkatkan produksi pertanian kita. Berusaha meningkatkan produksi pertanian kita, tapi ternyata, ini tidak memberi dampak langsung kepada penurunan harga. Itu yang jadi konsen kita," ujarnya.
(mus)

DUNIA

Menlu RI Ingin ASEAN Harus 'Membumi'

Ulang tahun ke-49, ASEAN harusnya semakin solid dan stabil.

Senin, 15 Agustus 2016 | 14:31 WIB

Oleh : Lazuardhi Utama, Dinia Adrianjara

HUT ke-49 ASEAN di Gedung Sekjen ASEAN, Jakarta Selatan, Senin, 15 Agustus 2016. (VIVA.co.id/Dinia Adrianjara)

VIVA.co.id – Dalam hari jadinya ke-49 tahun, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) diminta terus memperkuat komitmen bersama. Komitmen yang dimaksud yaitu menjadikan ASEAN sebagai "rumah sendiri" (our home) yang harus dijaga, serta komunitas yang membumi (down to earth). Demikian permintaan Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, saat turut merayakan HUT ke-49 ASEAN hari ini.
"Momen ini mengingatkan kita untuk bersama menciptakan dan menjaga perdamaian di kawasan ASEAN. Stabilitas kawasan adalah sesuatu yang tidak bisa begitu saja tercipta, harus dibentuk dan dipelihara dari waktu ke waktu," kata Menlu Retno dalam pidatonya di Sekretariat Jenderal ASEAN di Jakarta, Senin 15 Agustus 2016.
Ia pun mengingatkan masalah pentingnya unity dan centrality ASEAN ke depan. Sebab, menurut Menlu Retno, hal ini didorong oleh situasi, baik kawasan maupun dunia, yang semakin dinamis.
"Mau tidak mau, unity dan centrality ASEAN harus diperkuat, sehingga kita betul-betul bisa maju sebagai suatu komunitas yang besar dan yang kuat dengan tiga pilarnya," papar dia.
Dengan penguatan Tiga Pilar ASEAN (Komunitas Keamanan, Komunitas Ekonomi, dan Komunitas Sosial Budaya), maka diharapkan visi Komunitas ASEAN 2025 akan tercapai.
"Memperkuat kapasitas ASEAN sangat diperlukan untuk menangkap peluang baru dan menjadikan komunitas yang "down to earth". Penguatan ini akan mendekatkan jarak antara negara anggota dengan rakyatnya," ungkap Menlu Retno.
ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Persetujuan Bangkok di Thailand oleh lima negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand.