22-7-16'Pemerintah Tawarkan Ampunan untuk Kelompok Santoso di Poso

Jum'at, 22 Juli 2016 | 06:30 WIB

Teroris Santoso. Youtube.com

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mengedepankan pendekatan non-represif (soft approach) untuk mengatasi terorisme. Pendekatan ini juga akan ditawarkan untuk 19 anggota kelompok Santoso yang masih berada di pegunungan Poso.

Menurut Luhut, meski operasi Tinombala masih berlangsung di Poso, pemerintah mengimbau 19 anggota yang tersisa segera menyerahkan diri. "Kalau turun semua, kami pertimbangkan berikan pengampunan karena mereka warga negara Indonesia juga," kata Luhut di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2016.

Luhut mengatakan pemerintah ingin penanganan teroris dilakukan lewat pendekatan kultur dan agama daripada pendekatan represif, seperti yang dilakukan negara-negara Barat. "Itu pilihan kami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan. Itu jalan yang paling baik," ujarnya.

Meski akan mengambil langkah preventif, Luhut berujar, bukan berarti pemerintah tidak mampu mengatasi teroris melalui pendekatan represif. "Seperti Santoso, dia ditembak mati karena tidak bisa soft approach," katanya.

Menurut Luhut, pendekatan preventif sedang menjadi tren. Sebab, dalam pertemuan internasional, ia sering mempertanyakan berapa biaya yang dihabiskan untuk menangani konflik di Afghanistan, Irak, dan Negara Islam. "Triliun dolar, tapi tidak selesai," tuturnya. AHMAD FAIZ

=======================

NASIONAL

Pengikut Santoso Yang Menyerah Juga Bakal Diampuni

Sama seperti kelompok bersenjata, Din Minimi.

Jum'at, 22 Juli 2016 | 20:52 WIB

Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Moh Nadlir

Pengikut Santoso yang Menyerah Juga Bakal Diampuni

Ilustrasi/Kelompok Santoso di hutan persembunyian mereka di Poso. (VIVA.co.id/Abdullah Hamann)

VIVA.co.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memberi pengampunan (amnesti) kepada anggota kelompok Santoso yang masih tersisa, jika mau menyerahkan diri.
"Ya kita imbau tak ada lagi pertempuran di sana (Poso). Kalau mereka (pengikut Santoso) mau kembali ke masyarakat (serahkan diri), tentu akan kita pertimbangkan baik-baik (amnesti)," kata Luhut di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Jumat 22 Juli 2016.
Menurut Luhut, opsi pemberian amnesti kepada kepada 19 anggota kelompok Santoso yang saat ini diburu Satuan Tugas (Satgas) Operasi Tinombala akan dikaji dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk diberikan "Ya tentu kita pelajari dulu, tak bisa memang kita berikan sekarang," ujar dia.
Untuk anggota kelompok Santoso yang terlibat pelanggaran hukum, akan diproses sebagaimana aturan yang berlaku sebelum diberikan pengampunan, laiknya kelompok bersenjata Din Minimi.
"Kita mau lihat kayak kasus yang di Aceh (kelompok bersenjata Din Minimi)," ujarnya menambahkan.
Luhut mengatakan, anggota kelompok Santoso adalah bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI). Karena itu pemerintah akan melakukan langkah persuasif mengajak kembali anggota kelompok tersebut ke pangkuan ibu pertiwi.
"Intinya kan mereka WNI juga, jadi kenapa tidak kembali ke pangkuan ibu pertiwi, bekerjasama secara sama-sama lagi. Soal nanti ada proses hukumnya ya kita lihat apakah nanti ada, amnesti, abolisi. Jadi case-nya akan kita lihat satu persatu," ujar Luhut.
Usai tewasnya pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Santoso alias Abu Wardah, beserta tangan kanannya, Muchtar alias Kahar, Satgas Operasi Tinombala kini memburu sisa anak buah Santoso yang saat ini tersisa 19 orang, termasuk tiga di antaranya, berjenis kelamin wanita. Sebanyak 3.406 personel gabungan TNI dan Polri terlibat dalam pengejaran sisa anggota Santoso itu.
(mus)

=======================

Sabtu, 23 Juli 2016 | 17:40 WIB

Pengikut Santoso yang Menyerah Juga Bakal Diampuni

Klick dibawah ini:

http://www.viva.co.id/video/read/57811-pengikut-santoso-yang-menyerah-juga-bakal-diampuni?utm_source=dlvr.it&utm_medium=gplus

=======================

Terkait (Klick dibawah ini):

Klick dibawah ini:

http://nasional.kompas.com/read/2016/07/21/15572681/pemerintah.pertimbangkan.ampuni.19.anggota.santoso.jika.mau.serahkan.diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mempertinbangkan untuk memberi pengampunan kepada 19 anggota kelompok Santoso yang masih tersisa jika mau menyerahkan diri.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan seusai rapat kerja dengan Komisi III untuk membahas pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi.
"Kalau dia turun semua kami pertimbangkan untuk memberikan pengampunan. Karena mereka juga warga negara Indonesia," ujar Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).
Dalam menghadapi sisa anggota kelompok Santoso, kata Luhut, pemerintah melakukan soft approach atau pendekatan non-represif kepada sisa anggota kelompok Santoso. Pendekatan itu misalnya melalui pendekatan agama dan budaya.
Namun, bukan berarti pemerintah tidak bisa menggunakan hard approach atau pendekatan represif.
"Santoso mati karena tidak bisa mengikuti soft approach," tutur Luhut.
Kepolisian mencatat kelompok teroris Santoso tinggal 19 orang setelah dua orang tewas dalam baku tembak di hutan wilayah Tambarana, Poso, Sulawesi Tengah, Senin (18/7/2016).

(Baca: Kelompok Santoso Tersisa 19 Orang)

Dua orang yang tewas tersebut diduga kuat adalah Santoso Abu Wardah dan salah seorang anak buahnya yang bernama Mukhtar.
"Betul, dari yang awalnya 21 orang, berarti sisanya kini tinggal 19 orang setelah dua tertembak," ujar Kepala Polda Sulawesi Tengah Brigjen (Pol) Rudy Sufahriadi di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (19/7/2016).

(Baca juga: 19 Anggota Jaringan Poso yang Tersisa Diimbau Serahkan Diri)

Kompas TV Santoso Tewas Ditembak, 19 DPO

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik (Klick):

Kelompok Santoso Diburu

Penulis

: Nabilla Tashandra

Editor

: Bayu Galih

=======================

Luhut Buka Kemungkinan Amnesti Sisa Kelompok Santoso

Jum'at, 22 Juli 2016 | 20:55 WIB

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan (tengah), mendengarkan penjelasan dari kepala BNN Komjen Budi Waseso (kanan), dalam kunjungan kerja ke Gedung BNN, Jakarta, 10 Maret 2016. Sejumlah fasilitas yang dikunjungi yaitu kelengkapan penyidikan dan penyelidikan, balai laboratorium narkotika dan ruang tahanan milik BNN.
TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih mempelajari opsi pengampunan yang dapat diberikan kepada sisa anggota kelompok teroris Santoso. Namun dia tidak menutup kemungkinan untuk memberi abolisi atau amnesti.

"Kami nanti tentu mempelajari. Kita lihat nanti bisa ada abolisi atau amnesty bergantung pada kasus. Kita lihat satu per satu," kata dia, Jumat, 22 Juli 2016.

Sebelumnya, Luhut mengatakan pemerintah ingin menyelesaikan masalah teroris lewat pendekatan kultur dan agama daripada hanya pendekatan represif. Untuk itu, dia menawarkan pengampunan kepada 19 anggota Santoso yang masih berkeliaran di hutan.

Ketika ditanya apakah pendekatan ini efektif dalam menangani teroris, Luhut mengatakan belum bisa memastikan. "Kami belum tahu, kami masih lihat dan mempelajari," kata dia.
Operasi Tinombala masih berlangsung di Poso hingga kini. Pada Senin, 18 Juli 2016, terjadi baku tembak antara Tim Alfa 29 Batalion Infanteri Raider 515 Kostrad dan kelompok Santoso di Sulawesi Tengah. Santoso dan Mukhtar, salah satu anggota kelompok ini, tewas dalam penggerebekan tersebut.

FAUZY DZULFIQAR | BUDI RIZA

Berita Terkait (Klick dibawah ini):

Bisa Tewaskan Santoso, Raider 515 Kostrad Dipuji Pangdam
Pemerintah Tawarkan Ampunan untuk Kelompok Santoso di Poso

======================
Pemerintah Tawarkan Ampunan untuk Sisa Kelompok Santoso

Abi Sarwanto, CNN Indonesia

Kamis, 21/07/2016 17:16 WIB

Browser anda tidak mendukung iFrame

Polisi berjaga ketat di dekat dua peti jenazah birisi jasad Santoso dan Muktar yang tewas dalam baku tembak dengan Satgas Tinombala di Pegunungan Tambarana. (ANTARA FOTO/Fiqman Sunandar/Spt/16).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mempertimbangkan untuk memberi pengampunan terhadap sisa 19 orang anggota kelompok Santoso, jika mereka menyerahkan diri.

Saat ini, kata Luhut, pemerintah baru akan menjalin komunikasi dan pendekatan kepada sisa kelompok Santoso. "Kalau mereka turun semua, ya kami pertimbangkan untuk berikan pengampunan. Karena mereka itu juga warga negara Indonesia," kata Luhut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/7).

Luhut menyatakan, dalam mengatasi kelompok separatis dan terorisme, pemerintah mengedepankan penggunaan pendekatan lunak melalui agama dan budaya.

Meski demikian, ia pun menegaskan langkah tersebut bukan berarti pemerintah tidak dapat menggunakan pendekatan keras, seperti operasi militer.

Luhut mencontohkan Abu Wardah alias Santoso pemimpin jaringan Mujahidin Indonesia Timur yang terpaksa ditembak mati karena tidak dapat diatasi melalui pendekatan lunak.

"Santoso ditembak mati kan karena dia tidak bisa soft approach," ujar Luhut.

Lihat juga:
Polri Buru Jaringan Teroris Kelompok Arif dan Nur Rohman

Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso juga berjanji akan mengedepankan pendekatan lunak dalam menangani 19 anggota sisa kelompok Santoso. Untuk itu, ia mengimbau agar sisa kelompok Santoso segera menyerahkan diri. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan akan segera membuka komunikasi dengan sisa kelompok Santoso.

"Kami akan perlakukan dengan baik kalau mereka menyerah. Tapi kalau mereka tidak mau, ya sudah kami lakukan hard power," ucapnya.

Kepala Polda Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Rudy Sufahriadi sebelumnya memaparkan, dari baku tembak yang menewaskan Santoso, terdapat tiga orang yang lolos.

Ketiga orang tersebut diduga adalah Jamiatun Muslim alias Atun alias Bunga alias Umi Delima (istri Santoso), Nurmi Usman alias Oma (istri Basri), dan satu lelaki.

Lihat juga:
Interview Eksklusif Adik Santoso

Ketiganya berhasil kabur disebabkan faktor cuaca. Mereka berada di pinggir kali. "Ketika ditembak dua, tiga lainnya belum bisa ditangkap tapi melarikan diri," ujar mantan Kapolres Poso ini.

Rudy memastikan jajarannya terus mencari ketiga orang itu dan 16 orang lain yang dipimpin Ali Kalora. Total diperkirakan masih ada 19 orang anggota kelompok Santoso yang belum tertangkap.

Sementara, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, operasi Tinombala bakal terus dilakukan sampai seluruh kelompok teroris di kawasan Poso berhasil dilumpuhkan. (wis)

======================
Diminta Menyerahkan Diri, Begini Isi Maklumat untuk Anak Buah Santoso

Sabtu, 23 Juli 2016

dok. JawaPos.com

Diminta Menyerahkan Diri, Begini Isi Maklumat untuk Anak Buah Santoso

BERITA TERKAIT (KLICK DIBAWAH INI):

Bakutembak di Poso Satu Anggota Satgas Tinombala Tewas

Polri Mengaku Dapat Informasi Penting dari Istri Santoso

Polri Dalami Peran Umi Delima di Perbuatan Terorisme

Waspada Pengikut Santoso Balas Dendam, Keamanan Bali Diperketat

JawaPos.com - Polda Sulawesi Tengah mengeluarkan maklumat dengan nomor: MAK/3/VII/2016 tentang himbauan penyerahan diri pelaku terorisme pascameninggalnya Santoso alias Abu Wardah.

Surat Maklumat ini dikeluarkan di Poso tanggal 22 Juli 2016. Adapun yang menandatangani ialah Kapolda Sulteng Brigjen Rudy Sufahriadi.

Berikut isi surat maklumat tersebut:

Kepala Kepolisian daerah Sulawesi Tengah selaku Penanggung Jawab kebijakan Operasi Tinombala 2016 dalam rangka penegakkan hukum terhadap ‎pelaku terorisme di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Poso, dengan ini mengimbau kepada pelaku tindak pidana terorisme yang telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kepada mereka yang telah diumumkan masuk dalam DPO tindak pidana terorisme dihimbau segera menyerahkan diri pada kantor Polres Poso, kantor KODIM 1307/Poso, kantor Polsek, dan kantor Koramil terdekat serta personel TNI-Polri yang berada di lapangan. Pihak aparat berkomitmen pada mereka yang menyerahkan diri sebagai berikut :

1. Akan memperlakukan mereka secara manusiawi dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
2. Dalam proses hukum tetap berpedoman pada azas-azas yang berlaku.
3. Menyerahkan diri akan lebih baik, dibandingkan jika dilakukan dengan pendekatan upaya paksa (penangkapan) yang kemungkinan berdampak tindakan tegas.
4. Pihak aparat akan memfasilitasi keluarga DPO selama proses hukum.

======================

Janji Polisi Jika Anak Buah Santoso Mau Turun Gunung

Diperlakukan dengan baik dan dipastikan diproses jika sudah siap.

Senin, 25 Juli 2016 | 18:50 WIB

Oleh : Ezra Natalyn, Syaefullah

Ilustrasi/Kelompok Santoso di hutan persembunyian mereka di Poso. (VIVA.co.id/Abdullah Hamann)

VIVA.co.id – Jumlah anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah diperkirakan tinggal 18 orang. Seluruhnya, menurut Kepolisian, masih bersembunyi di pegunungan Poso, Sulawesi Tengah.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, mengimbau kepada seluruh anggota kelompok Santoso agar segera menyerahkan diri kepada penegak hukum.
"Jangan di gunung terus. Turun bertemu dengan petugas-petugas yang berada di bawah," kata Boy di kantornya, Jakarta Selatan, Senin 25 Juli 2016.
Boy menuturkan, jika anggota kelompok Santoso menyerahkan diri, maka akan diperlakukan dengan baik dengan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Polisi juga akan memperhatikan kesiapan yang bersangkutan untuk diproses hukum.
"Itu akan lebih baik menurut hemat kami. Jadi sekali lagi turunlah dari Gunung Biru itu, dari taman JK," ujar dia.
Hal tersebut disampaikan Boy menyusul masih adanya anggota kelompok Santoso yang bersembunyi di pegunungan Temberana, Poso, Sulawesi Tengah, meskipun pemimpin kelompok tersebut, Santoso alias Abu Wardah sudah meregang nyawa ditembus timah panas Satgas Operasi Tinombala.
"Saya belum bisa menjamin hal itu ya karena tentu ada aspek-aspek hukum yang harus ditegakkan dan juga tentu pasti berbeda antara orang yang ditangkap dengan orang yang menyerahkan diri atau dengan kesadarannya bertemu menghadap kepada petugas mengakui kekeliruan. Itu berbeda," kata Boy soal kemungkinan teroris yang menyerahkan diri tidak diadili.
(ren)

======================

25-7-16'

Inilah Pasal yang Disiapkan Untuk Istri Kedua Santoso

Laporan: Firardy Rozy

RMOL. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, ada beberapa pasal hukuman yang bisa disangkakan pada istri kedua Santoso, Delima.

Hukuman diberikan lantaran Delima juga ikut berperan dalam aksi yang dilakukan suaminya.

Dia juga diduga ikut menenteng senjata selama ini. Bahkan, selama pelarian Santoso, Delima berperan menyembunyikan pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia Timur tersebut.

"‎Untuk istri kedua memberikan bantuan dalam pelarian selama di hutan," ujar Irjen Boy di Mabes Polri, Senin (25/7).

Mantan Kapolda Banten tersebut memastikan, Delima dapat dijerat dengan pasal ikut melakukan aksi teror karena berdasarkan informasi dan foto yang beredar.

"Bisa juga kena Pasal 14 UU No 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, soal menyimpan informaasi aksi teror atau memberikan fasilitas," demikian Irjen Boy. [sam]

KOMENTAR

BERITA TERKAIT (Klick dibawah ini):

Ketua Pansus: Polisi Sangat Dibenci Masyarakat Dan Tokoh Poso

Ancam Demokrasi Jika TNI Ikut Berwenang Tumpas Terorisme

Pelibatan TNI Jangan Menggeser Paradigma Pemberantasan Terorisme

Terorisme Bentuk Pemaksaan Kehendak

Umi Delima Dirawat Intensif Di RS Bhayangkara Palu

======================

Istri Santoso Ikut Pegang Senjata di Hutan, Hukuman Disiapkan

Jul 25, 2016, 14:18 WIB tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan proses hukum terhadap Jumiatun alias Umi Delima, istri kedua teroris Santoso terus berlanjut.
Namun jika Delima bersikap kooperatif, maka bisa saja hukumannya diringankan.
Hal itu ditegaskan oleh Tito, Minggu (24/7/2016) saat berkunjung ke Magelang, Jawa Tengah.
Terpisah, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengatakan ada beberapa pasal yang bisa disangkakan pada Delima.
"‎Untuk istri kedua Santoso perannya lebih ke upaya perbantuan, memberikan bantuan dalam pelarian selama di hutan," terang Boy, Senin (25/7/2016) di Mabes Polri.
Selain itu, Delima bisa juga dijerat dengan pasal ikut melakukan aksi teror karena berdasarkan informasi dan foto yang beredar, Delima turut memegang senjata laras panjang, termasuk juga ikut latihan perang.
"Bisa juga kena Pasal 14 UU No 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, soal menyimpan informasi aksi teror atau memberikan fasilitas," ungkapnya.
Sebelumnya, saat disinggung soal opsi pengampunan pada Delima, Tito mengatakan akan melihat situasi ke depan dan mempertimbangkannya.
Namun karena Delima bersama-sama dengan seorang buron teroris, maka itu pun telah melanggar hukum.
"Opsi pengampunan lihat situasi, yang jelas dia bersama-sama dengan seorang buron. Otomatis ada pasalnya, yakni melindungi dan menyembunyikan buron," tegas Tito.

======================

Polri Dalami Peran Umi Delima di Perbuatan Terorisme

Senin, 25 Juli 2016

dok. JawaPos.com

Polri Dalami Peran Umi Delima di Perbuatan Terorisme

BERITA TERKAIT (KLICK DIBAWAH INI):

Polri Mengaku Dapat Informasi Penting dari Istri Santoso

Waspada Pengikut Santoso Balas Dendam, Keamanan Bali Diperketat

Diminta Menyerahkan Diri, Begini Isi Maklumat untuk Anak Buah Santoso

Delima, Istri Santoso Ikut Pelatihan Perang di Hutan

JawaPos.com - Proses hukum terhadap Jumiatun alias Umi Delima alias Delima istri kedua teroris Santoso alias Abu Wardah terus berlanjut. Jika Delima bersikap kooperatif, maka bisa saja hukumannya diperingan.‎

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan ada beberapa pasal yang bisa disangkakan pada Delima.

"‎Untuk istri kedua Santoso perannya lebih ke upaya perbantuan, memberikan bantuan dalam pelarian selama di Hutan," terang Boy, Senin (25/7) di Mabes Polri.

Selain itu, Delima bisa juga dijerat dengan pasal ikut melakukan aksi teror karena berdasarkan informasi dan foto yang beredar, Delima turut memegang senjata laras panjang, termasuk juga ikut latihan perang.

"Bisa juga kena Pasal 14 UU No 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, soal menyimpan informasi aksi teror atau memberikan fasilitas," ungkapnya.

Sebelumnya, saat disinggung soal opsi pengampunan pada Delima, Boy mengatakan akan melihat situasi ke depan dan mempertimbangkannya. Namun karena Delima bersama-sama dengan seorang buron teroris, maka itu pun telah melanggar hukum.

======================

Ketua Pansus: Polisi Sangat Dibenci Masyarakat Dan Tokoh Poso

Laporan: Bunaiya Fauzi Arubone
Senin, 25 Juli 2016 , 16:55:00 WIB

RMOL. Kabar mengejutkan dibawa Pansus RUU Terorisme dari Poso, Sulawesi Tengah. Terutama menyangkut keberadaan Satgas Tinombala Polri di sana.

"Saya baru dari sana enggak ada masalah. Aman, nyaman, tentram, sedikit pun ga ada persoalan di Poso. Para pendeta, ustadz, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sepakat dengan satu kata kita sangat benci dengan polisi karena mereka lakukan pelanggaran HAM berat," beber Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme, Muhammad Syafi'i, kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/7).

"Jadi kalau ada persoalan-persoalan itu, itu hanya dendam kami dengan polisi saja, bukan terorisme. Kami justru berdoa agar polisi hengkang dari sini," sambung Syafi'i menirukan ucapan salah seorang tokoh masyarakat di Poso.

Warga di sana merasa diintimidasi oleh aparat kepolisian. Bahkan dari laporan yang diterimanya, seringkali polisi menangkap tanpa ada dua bukti permulaan.

"Penjahat kek apa kek dia datangi itu ke rumah malam-malam, lampu dimatiin lalu mata dilakban, mulut dilakban dibawa lalu dipukulin. Semua penanganan kayak gitu," terangnya.

Parahnya lagi, tambah Syafi'i, semua tindakan tersebut dilakukan polisi di hadapan anak-anak dan istri tertuduh. Makanya, menurut dia, cara-cara seperti itu menyulut kebencian masyarakat.

Sehingga juga wajar jika masyarakat percaya motif polisi semata-mata untuk anggaran. Intinya, mereka ingin operasi Tinombala segera dihentikan.

"Bayangkan sehari abiskan 2 miliar. Yang ngomong pendeta, ustad, tokoh masyarakat. Bupati bilang mereka ingin secepatnya operasi selesai. Mereka pengen media sampaikan Poso nggak ada apa-apa. Aman," terangnya.

Untuk membuktikan perkataan para tokoh masyarakat tersebut, Syafi'i mengaku sempat keluar malam-malam untuk cek aman tidaknya kondisi di sana.

"Saya keluar malam ke kaki Gunung Biru yan dibilang bahaya itu banyak orang jualan semua disitu. Nggak ada apa-apa. Catat besar-besar!" tegas politisi Gerindra ini.

Ia pun berjanji membawa laporan para tokoh masyarakat Poso itu untuk dibahas di dalam rapat Pansus RUU Terorisme. Sedangkan untuk istilah teroris sendiri, menurutnya perlu dikaji lebih matang.

"Ya. Kita masih cari soal definisi teroris. Karena undang-undang nomor 15 tahun 2003 nggak ada definisi teroris. Makanya di RUU ini harus ada definisi jelas. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang lakukan itu. Teroris adalah mereka yang lakukan kejahatan untuk menimbulkan ketakutan pada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang politik khususnya. Sekarang nggak ada definisi biar bebas aja nuduh-nuduh. Istilahnya menetapkan teroris itu suka-suka Densus (88)! Karena tidak ada kriteria," urainya.[wid]

======================