BISNIS

Presiden Minta Instrumen Tax Amnesty Cepat Selesai

Instrumen yang siap membuat investor menempatkan dananya di Indonesia.

Senin, 11 Juli 2016 | 16:51 WIB

Oleh : Dusep Malik, Taufik Rahadian

Presiden Joko Widodo (Kris - Biro Pers Setpres)

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan instrumen dari pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak, atau Tax Amnesty dapat selesai dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, usai rapat terbatas ekonomi di Istana, Senin 11 Juli 2016.
Menurut Darmin, dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi telah diputuskan bahwa dalam pelaksanaan UU Tax Amnesty, semua pihak harus menyiapkan instrumen terlebih dahulu, sehingga saat itu dijalankan dana yang masuk tersebut bisa mendapatkan hasil yang sama dengan dana yang ditempatkan di luar Indonesia.
"Presiden ingin dipersiapkan betul untuk nanti dalam pelaksanaannya, tehniknya betul-betul dipersiapkan. Di situ harus jelas ada orang membawa apa saja, penempatannya di mana, apakah obligasi infrastruktur, reksadana, dan lainnya. Itu nanti di tawarkan bersama supaya orang bisa memilih," jelas dia.
Permintaan Jokowi untuk mempercepat persiapan instrumen penyerap dana Tax Amnesty, lanjut Darmin, tentunya tidak hanya kepada pemerintah saja. Jokowi juga meminta kepada Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membicarakan trustee dari setiap produknya. 
"Itu tentu bukan cuma pemerintah loh, ada BI dan OJK. Karena, bicara trustee yang kembangkan OJK, bukan pemerintah. Sedangkan menteri BUMN mengidentifikasi proyek apa saja yang ada di BUMN untuk infrastruktur maupun bukan, yang kemudian bisa ditawarkan dari investasi langsung maupun surat berharga," kata dia.
Adapun deadline yang diminta Presiden untuk menyelesaikan instrumen tersebut, Darmin menegaskan, prosesnya harus dalam waktu dekat sebelum semuanya dilaksanakan. "Waktunya hanya beberapa minggu saja untuk mempersiapkan," ujarnya. (asp)

======================

BISNIS

Ketua Kadin Pesimis Tax Amnesty Tembus Rp165 Triliun

Pendapatan ini didapat dari dana repatriasi yang dibayarkan.

Kamis, 7 Juli 2016 | 21:36 WIB

Oleh : Krisna Wicaksono, Dian Tami

Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Kepala BKPM Franky Sibarani (kanan) di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Sela (ANTARA/HO/Sidi)

VIVA.co.id – Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan Undang-undang atas kebijakan ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016 lalu. Melalui Kementerian Keuangan, Pemerintah menargetkan pendapatan tax amnesty sebesar Rp165 triliun. Pendapatan ini didapat dari dana repatriasi yang dibayarkan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani, mengaku pesimis dengan target itu.
"Saya rasa cukup agresif ya, pemerintah di angka itu. Tapi kalau declare, saya rasa iya," ungkapnya di sela acara halal bihalal di Jalan Kemang Timur Raya, Bangka, Jakarta Selatan, Kamis malam, 7 Juli 2016.
Selain itu, Rosan mengimbau para pengusaha untuk mengikuti deklarasi yang diadakan, serta mengembalikan kembali dana yang ada di luar.
Namun, ia juga mengetahui, ada beberapa investasi yang membutuhkan waktu saat akan dipindahkan ke Indonesia.
"Para pengusaha yang kebetulan belum declare supaya segera declare dan lebih ideal lagi itu kembali dananya ke sini. Tapi, kita mengerti, di luar itu investasi dalam bentuk properti membutuhkan waktu juga," kata Rosan.