POLITIK

Kemendagri Segera Serahkan Data Mentah DPT Pilkada ke KPU

Data Penduduk Potensial Pemilih akan diverifikasi KPU jadi DPT.

Selasa, 12 Juli 2016 | 23:58 WIB

Oleh : Suryanta Bakti Susila, Moh Nadlir

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay. (VIVA.co.id/ Moh Nadlir)

VIVA.co.id – Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) akan diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis 14 Juli 2016.

"Penyerahan DP4 akan diadakan di KPU, lusa pukul 14.00 WIB," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat, Selasa 12 Juli 2016.
Sementara itu, Pelaksana tugas (plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, mengatakan, penentuan waktu penyerahan DP4 sudah berdasarkan kesepakatan antara KPU dengan Kemendagri.
Hal itu merujuk pada peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan yang menyebut penyerahan DP4 dilakukan pada 12-15 Juli 2016.
"Waktu itu sudah ada pertemuan rapat dan semua sudah disepakati," kata Hadar.
Menurut Hadar, KPU berharap DP4 yang diserahkan Kemendagri merupakan data yang paling mutakhir dan lengkap. Sebab, nantinya data tersebut akan dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir milik KPU di 101 daerah yang akan menggelar Pilkada 2017.
"Ya, DP4 itu posisinya sebagai alat untuk membantu atau dokumen pengecekan. Jadi kami akan bekerja berdasarkan DPT," tuturnya.
Usai menerima DP4, KPU, kata Hadar, akan segera melakukan verifikasi. Tujuannya tak lain agar petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) tidak bingung ketika melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan.
"Artinya data yang lebih mutakhir dan mempunyai informasi pemilih yang cukup lengkap," ujar dia.

==========================

NASIONAL

Pemilihan Pelaksana Tugas Ketua KPU

Selasa, 12 Juli 2016 | 15:31 WIB

Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (kiri), Ida Budhiati (kedua kiri), Sigit Pamungkas (ketiga kiri), Hadar Nafis Gumay (ketiga kanan), Juri Ardiantoro (kedua kanan), Ferry Kurnia Rizkiyannsyah (kanan) berfoto bersama usai penetapan ket Foto : VIVA.co.id/M. Ali. Wafa

VIVA.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunjuk Hadar Nafis Gumay sebagai pelaksana tugas (plt) menggantikan sementara Ketua KPU Husni Kamil Manik yang telah meninggal dunia. Penunjukan diputuskan secara musyawarah oleh enam komisioner KPU dalam rapat pleno yang digelar hari ini di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 12 Juli 2016. Hadar menjadi ketua pelaksana sementara Ketua KPU, hingga terpilihnya Ketua definitif.

======================

POLITIK

KPU Gelar Rapat Bahas Pengganti Husni Kamil Manik

Rapat akan menentukan Plt Ketua KPU.

 

Selasa, 12 Juli 2016 | 11:48 WIB

Oleh : Ezra Natalyn, Moh Nadlir

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay  (VIVA.co.id/ Moh. Nadlir)

 

VIVA.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno untuk menentukan pelaksana tugas (plt) ketua KPU menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Husni Kamil Manik yang meninggal dunia pada Kamis, 7 Juni 2016.
Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan pelaksana tugas bertanggung jawab untuk memimpin rapat pleno serta menandatangani sejumlah berkas yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu.
"Ya, ada rapat pleno menunjuk pelaksana tugas. Itu hanya salah satu agenda saja," ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Juli 2016.
Untuk anggaran dan juga Peraturan KPU (PKPU) harus ditandatangani oleh Ketua KPU definitif. Hadar mengatakan, saat ini posisi ketua definitif memang tidak terlalu mendesak. Oleh karena itu, tugas-tugas yang diemban bisa dilakukan oleh Plt Ketua KPU.
"Kami yakin kalau minggu ini belum akan memerlukan ketua KPU definitif. Tapi kalau Plt sudah pasti dibutuhkan," ujar Hadar.
Sementara itu, Komisioner KPU Arief Budiman mengungkapkan bahwa para komisioner tidak akan menunggu proses pergantian antar waktu (PAW) dari Presiden Joko Widodo untuk mengisi kekosongan jabatan di pimpinan KPU itu.
Alasannya, penunjukan ketua definitif yang baru bisa dilakukan sendiri oleh KPU. Akan tetapi, Arief juga mengakui bahwa Presiden yang memiliki kewenangan untuk melantik ketua KPU.
"Ini kan cukup dari kita oleh kita saja untuk menunjuk ketua KPU. Kalau menunggu Presiden kan belum tahu jadwalnya kapan. Sedangkan sudah harus ada ketua definitif minggu depan," kata Arif.
Sedangkan untuk kandidat pengganti ketua KPU akan ditentukan sesuai nomor urut hasil fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan para komisioner KPU pada periode 2012 lalu. Selanjutnya Presiden akan menentukan pengganti antarwaktu (PAW) yang dianggap paling tepat.
"Itu nanti urusan Presiden masalah PAW, bukan urusan KPU. Pengisi berikutnya harus dari nomor urut yang ada, kalau tidak layak, berarti nomor urut berikutnya lagi," katanya. (ase)