METRO

Vaksin Palsu Tak Pakai Bahan Berbahaya, Ungkap IDI

Hanya mengandung cairan infus dan antibiotik garamicin, asalkan steril

 

Sabtu, 16 Juli 2016 | 12:35 WIB

Oleh : Rochimawati, Lilis Khalisotussurur

Penemuan vaksin yang diduga palsu.  (VIVA.co.id/Dwi Royanto)

 

VIVA.co.id – Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDI), Soedjatmiko, menilai vaksin palsu yang diberikan pada anak-anak tidaklah berbahaya. Sebab, berdasarkan informasi dari Bareskrim Polri, Kementerian Kesehatan, dan BPOM, hingga kini vaksin palsu tersebut hanya mengandung cairan infus dan antibiotik jenis garamicin.
"Antibiotik jenis garamicin merupakan anti bakteri untuk membunuh kuman. Kalau betul hanya infus dan garamicin, dampak ke tubuh anak tak dapat apa-apa asal pembuatannya steril," kata Soedjatmiko dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 16 Juli 2016.
Sementara, kalau dalam pembuatan vaksin palsu tidak steril maka kemungkinan dampaknya pada anak bisa terjadi bengkak merah hingga demam. Tapi menurutnya hingga kini belum ada laporan adanya negatif tersebut dari orang tua yang anaknya terpapar vaksin palsu.
"Tak akan ada dampak yang berarti. Hanya kekebalan tubuh si anak yang tidak mendapatkan apa-apa sehingga rawan terserang penyakit. Kekebalan yang mestinya kebal malah enggak dapat apa-apa," kata Soedjatmiko.
Ia memahami kegelisahan orang tua yang tak mendapatkan penjelasan mengenai dampak vaksin palsu bagi anaknya. Tapi ia tetap mengimbau agar orang tua tak perlu ketakutan. Ia menganjurkan agar dilakukan vaksinasi ulang.
"Seyogyanya divaksin ulang tapi tentu ada penjadwalannya," kata Soedjatmiko.
(ren)

==========================

NASIONAL

Dua Rumah Sakit Ini Tunggu Keputusan Kemenkes

Dua RS tersebut RS Bhineka Bhakti Husada dan RSIA Mutiara Bunda.

 

Jum'at, 15 Juli 2016 | 20:36 WIB

Oleh : Jujuk Ernawati, Anissa Maulida (Tangerang)

Ilustrasi vaksin atau jarum suntik (Pixabay/Chillsoffear)

 

VIVA.co.id – Pengelola Rumah Sakit (RS) Bhineka Bhakti Husada, Pondok Cabe Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengakui adanya inspeksi mendadak (sidak) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Menurut Direktur Utama PT Bhineka Bhakti Husada, dr Fajar Siddiq, rumah sakitnya disidak oleh BPOM pada 23 Juni 2016. Dari sidak tersebut didapati 22 antitetanus serum yang diduga palsu.
"Dibilang palsu karena kami mendapatkan antitetanus serum itu bukan dari distributor resmi yang ditetapkan Kemenkes," kata Fajar, Jumat, 15 Juli 2016.
Selanjutnya, sebanyak 12 dari 22 antitetanus serum yang ilegal tersebut langsung diamankan. Sementara sisa 10 antitetanus serum lainnya ditinggalkan dalam kondisi disegel oleh BPOM, sehingga tidak dapat digunakan oleh rumah sakit.
Sidak berikutnya dilakukan pada 28 Juni 2016 oleh Kemenkes. Kemenkes menemukan 10 antitetanus serum yang sebelumnya sudah disegel oleh BPOM. Dengan alasan yang sama, akhirnya 10 serum tersebut dibawa oleh Kemenkes dan dijadikan barang bukti.
Sementara itu, Fajar mengatakan yang dibawa hanya antitetanus serum, bukan vaksin dasar. "Semuanya legal berasal dari distributor resmi yang sudah ditetapkan Kemenkes," kata dia.
Sementara itu, vaksin yang dinyatakan ilegal berasal dari distributor Langgeng Wijaya. Alasan rumah sakit mengambil vaksin dari distributor tersebut, karena pada pertengahan 2014 saat peralihan pelayanan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), rumah sakit tersebut kehabisan antitetanus serum.
"Lalu menghubungi distributor resmi, stok mereka lagi kosong, jadi kami mencari sendiri distributor lain yang menyediakannya agar pelayanan kami tidak terhambat. Ketemulah Langgeng Wijaya ini," kata Fajar.
Terakhir, pemesanan dilakukan pada awal 2015 sebanyak 25 serum. Namun yang baru digunakan tiga serum, dan sisanya 22 serum langsung disita BPOM dan Kemenkes beberapa waktu lalu.
Sampai saat ini pihaknya belum menerima hasil resmi laboratorium dari BPOM atau Kemenkes, apakah serum yang dipakai itu benar ilegal atau mengandung bahan berbahaya atau tidak.
"Sampai saat ini rumah sakit belum mendapat hasil resmi dari tes sampel yang diambil dari kita, masih ditunggu," kata dia.
Sementara itu, RSIA Mutiara Bunda yang berada di Jalan H Mencong, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, yang juga masuk daftar pengguna vaksin palsu, langsung melakukan klarifikasi. Dalam penjelasannya, vaksin yang dibeli adalah jenis difteri pertusis tetanus (DPT).
"Dari Januari 2016, vaksin DPT kosong, kemudian pada bulan Juni, saya ditawarkan oleh sales yang sudah menjadi langganan. Dan vaksin tersebut saya beli," kata Dr Toniman, Direktur Utama RSIA Mutiara Bunda.
Dia menjelaskan bahwa dirinya membeli vaksin tersebut tidak mengetahui kalau itu palsu. "Saya tidak mengetahui kalau itu palsu, karena bukan kapasitas saya untuk meneliti apakah itu palsu atau bukan. Namun ketika satu sampel dibawa oleh Kementrian Kesehatan ternyata vaksin tersebut diduga palsu," ucapnya.
Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah. Namun semua pasien yang sudah telanjur tersuntik vaksin tersebut akan dilakukan pendataan dan akan divaksin ulang. (ase)

======================

NASIONAL

Kontras: Kasus Vaksin Palsu Masalah Negara

"Saya rasa masalahnya bukan vaksin ulang."

 

Sabtu, 16 Juli 2016 | 00:38 WIB

Oleh : Jujuk Ernawati, Herdi Muhardi , Bayu Nugraha

Kontras datangi orang tua korban vaksi palsu di RSHB (Viva.co.id/Bayu Nugraha)

 VIVA.co.id – Anggota Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Puri Kencana Putri mengatakan bahwa masalah vaksin palsu harus diselesaikan secara hukum.
"Dan saya rasa masalahnya bukan vaksin ulang, tapi ada proses hukum yang harus ditempuh," kata dia di RS Harapan Bunda, Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat malam, 15 Juli 2016.
Dia menilai bahwa permasalahan vaksin palsu merupakan permasalahan negara, dan bukan masalah personal setiap orang tua. "Masalah vaksin palsu ini bukan dialami keluarga X dan Y, tapi ini masalah negara yang krusial, yang harus dihadapi bersama-sama," kata Puri.
Karena itu, dia menuturkan, Kontras bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) akan memberikan bantuan hukum kepada orang tua, yang anaknya menjadi korban pemberian vaksin palsu.
"Besok (Sabtu, 16 Juli 2016) kami akan lihat perkembangannya. Besok kami akan bantu komunikasi dengan negara, bagaimana membangun komunikasi dengan RS, dan bagaimana membangun pendidikan kepada publik bahwa akses kesehatan itu akses universal. Ada kurang lebih tiga organisasi yang akan bantu, pertama Kontras, lalu LBH atau YLBHI dan YLKI," tutur dia. (ase)

==========================

METRO

Ini Tuntutan Orang Tua Korban Vaksin Palsu RS Harapan Bunda

Mereka kecewa klaim RS yang hanya mengakui vaksin palsu sejak 2016.

 

Jum'at, 15 Juli 2016 | 18:08 WIB

Oleh : Suryanta Bakti Susila, Herdi Muhardi

Keterangan RS Harapan Bunda Terkait Vaksin Palsu (VIVA.co.id/Muhamad Solihin)

 VIVA.co.id – Sejumlah orang tua korban vaksin palsu masih bertahan meminta penjelasan di Rumah Sakit Harapan Bunda (RSHB), Kramat Jati, Jakarta Timur. Meski sempat mendapatkan penjelasan dari pihak rumah sakit, mereka tak lantas menerimanya.
Menurut perwakilan keluarga korban vaksin palsu, August Siregar, manajemen RSHB, yang diwakili dr Seto sebagai Komite Etik dan dr Harmo sebagai salah satu dokter anak, telah memberikan pernyataan. Namun penyataan itu masih jauh dari harapan keluarga korban?.
"Di mana dalam salah satu poin, mereka berkeras hanya mengakui adanya vaksin palsu untuk periode Maret-Juni 2016. Padahal kita ketahui bersama, apa yang disampaikan menteri kesehatan penggunaan vaksin palsu ada sejak 2003, artinya apa? Kita tidak tahu apakah sejak 2003, RSHB menggunakan vaksin palsu, tidak terbatas hanya pada anak-anak," ungkap August saat ditemui wartawan di RSHB, Jumat 15 Juli 2016.
Hal ini pula yang membuat para orang tua korban vaksin palsu? menuntut kepada RSHB agar dapat memenuhi keingan para korban vaksin palsu.
Berikut 7 tuntutan orang tua korban vaksin palsu.
1. Menerbitkan daftar pasien yang di imunisasi di RS Harapan Bunda Periode 2003-2016 terlebih sampai (15 Juli 2016).
2. Untuk mengetahui vaksin palsu atau asli harus dilakukan medical chek up di RS yang lain. Untuk biaya medical chek up, seluruh biaya ditanggung RSHB. Tempat RS yang akan dilakukan medical chek up ditentukan oleh orang tua korban.
3. Vaksin ulang yang harus dilakukan apabila hasil dari medical chek up, ternyata pasien terindikasi vaksin palsu dan semua biaya ditanggung RSHB.
4. Segala atau semua akibat dari vaksin palsu yang berdampak kepada para pasien, maka menjadi tanggung jawab? RSHB, berupa jaminan kesehatan full cover sampai waktu yang tidak ditentukan.
5. Bagi anak lewat yang sudah lewat usia vaksinasi, maka RSHB berkewajiban memberikan asuransi kesehatan untuk para pasien sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
6. Pihak manajemen RSHB harus memberikan informasi terkini kepada orang tua korban tidak terbatas, baik informasi dari pihak pemerintah, pihak polisi, kementerian kesehatan dengan bersifat proaktif.
7. Adapun hal-hal lainnya yang belum tercantum dalam poin-poin di atas akan disampaikan selanjutnya.
(ren)

============================

METRO

Korban Vaksin Palsu Diminta Lapor ke Dinas Kesehatan Bekasi

Pendataan secara massal akan dilakukan untuk penanganan lebih lanjut.

 

Jum'at, 15 Juli 2016 | 16:58 WIB

Oleh : Eko Priliawito

Pengungkapan Kasus Vaksin Palsu di Kota Bekasi. (VIVA.co.id/M. Ali. Wafa)

 

VIVA.co.id – Pemerintah Kota Bekasi membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menindaklanjuti temuan adanya keterlibatan sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi yang menggunakan vaksin palsu. Satgas dalam waktu dekat segera melakukan sidak ke rumah sakit yang ada di Bekasi.

"Kita membuat Satgas yang melakukan penelusuran dengan cara sidak ke rumah sakit - rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu," kata Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu, saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jumat 15 Juli 2016.

Sebelum satgas bergerak, tim dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi sudah melakukan pemeriksaan di rumah sakit yang memang sudah terindikasi menggunakan vaksin palsu. Namun tidak ditemukan bukti langsung vaksin palsu yang sebelumnya mereka beli dari CV Azka Medika.

"Memang ketika disidak kita tidak menemukan vaksin-vaksin palsu itu. Tapi kita temukan faktur pembelian dan ternyata benar ada temuan pembelian vaksin dari distributor yang memang tidak direkomendasikan Dinas Kesehatan," ujarnya.

Selain itu, Syaikhu juga menyatakan, pihaknya telah membuat posko pengaduan masyarakat untuk melayani serta menerima pengaduan masyarakat yang merasa menerima atau menggunakan vaksin palsu yang diperoleh dari tiga rumah sakit yang teridentifikasi menggunakan vaksin palsu di Bekasi.

"Jadi kami juga telah membuat posko pengaduan masyarakat di bawah kontrol langsung Dinkes Pemerintah Kota Bekasi. Silahkan masyarakat yang merasa mendapatkan vaksin palsu untuk melapor ke posko agar segera mendapatkan penanganan oleh tim Dinkes Kota Bekasi," katanya.

Laporan: Rifki Arsilan

(ren)