POLITIK

Terduga Santoso Tewas Tak Lantas Jadi Prestasi Kapolri Baru

Itu dinilai proses yang sudah dimulai sejak era Kapolri sebelumnya.

Selasa, 19 Juli 2016 | 12:20 WIB

Oleh : Ezra Natalyn, Lilis Khalisotussurur

Syarief Hasan (ANTARA/Wahyu Putro A)

VIVA.co.id – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menilai tewasnya teroris yang diduga Santoso merupakan buah keberhasilan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polisi yang telah bekerja dengan baik.
"Kami ucapkan selamat berarti dengan demikian terorisme di Sulawesi Tengah itu bisa selesai. Walaupun ada anak buahnya tetapi saya pikir dengan komandannya yang sudah tuntas, anak buahnya tidak terlalu sulit untuk memberantas," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 19 Juli 2016.
Meski begitu, ia tak menghubungkan hal tersebut semata dengan keberhasilan Kapolri Tito Karnavian yang baru menjabat. Syarief lebih memuji pada kerja sama aparat kedua korps yang tergabung dalam Satgas Operasi Tinombala.
"Tidak ada korelasi (dengan Tito). Tapi yang jelas aparat pemerintah itu bekerja dengan baik. Korelasi itu hanya kebetulan saja. Tapi yang jelas aparat bekerja dengan bagus. TNI, polisi itu bekerja dengan bagus," kata Syarief.
Menurutnya, sudah ada proses yang berkesinambungan baik dari TNI maupun Polri dalam pemberantasan terorisme. Hal itu bahkan sudah dilakukan sejak Kapolri sebelumnya. Proses itulah yang membuat Santoso dan kelompoknya terdesak.
"Mungkin dengan proses yang berjalan begitu lama terjadilah penembakan terhadap Santoso," kata Syarief.

=====================

DUNIA

Kebijakan Pertama PM Baru Inggris, Sukseskan Brexit

Butuh beberapa tahun agar Inggris sepenuhnya keluar dari Uni Eropa.

Rabu, 20 Juli 2016 | 17:34 WIB

Oleh : Lazuardhi Utama, Dinia Adrianjara

Rapat perdana Kabinet PM Inggris Theresa May. (REUTERS/Dan Kitwood/Pool)

VIVA.co.id – Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menggelar rapat perdana kabinetnya. Dalam rapat, ia mengungkapkan dua hal yang harus dijalankan, yakni menyukseskan proses Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) – seperti yang dimandatkan oleh referendum – dan membentuk tiga komite kabinet.
Menurut May, semua pihak harus bekerja keras untuk menyukseskan proses Brexit, dengan menunjuk beberapa pihak yang pro keluar Uni Eropa untuk menduduki beberapa posisi strategis, salah satunya Menteri Luar Negeri.
Jabatan itu kini diemban oleh Boris Johnson. "Kita harus mendorong keberhasilan proses Brexit dan 'pandangan baru' Inggris kepada dunia. Kita akan menjadikan pemerintahan yang dipandang atas reformasi sosial yang telah dilakukan," kata PM May, seperti dilansir dari situs Reuters, Rabu, 20 Juli 2016.
Selain itu, ia berencana untuk membentuk tiga komite kabinet baru, yaitu strategi industri, urusan Brexit, dan perdagangan serta reformasi sosial.
Menteri urusan Brexit, David Davis, mengatakan bahwa Inggris membutuhkan persiapan negosiasi untuk meninggalkan blok Benua Biru dan harus berkonsultasi secara luas sebelum memulai pembicaraan formal dengan pimpinan Uni Eropa.
Menteri Luar Negeri Inggris yang baru, Boris Johnson, meminta hasil referendum negaranya terhadap Uni Eropa harus dihormati. Berbicara di Kantor Luar Negeri dan Hubungan Persemakmuran, mantan Wali Kota London ini menetapkan visinya bagi Inggris untuk menjadi pemain global.
"Saya berpikir bahwa yang harus kita lakukan saat ini adalah fokus pada tujuan dan membentuk kembali profil global Inggris. Saya akan menjadikan Inggris sebagai pemain global yang besar," kata Johnson.
(ren)

====================== 

NASIONAL

Pemerintah Dikritik Gagal Penuhi Hak Kesehatan Warga

Penegakan hukum atas kasus vaksin palsu dinilai belum sentuh keadilan

.

Rabu, 20 Juli 2016 | 18:34 WIB

Oleh : Lis Yuliawati, Anwar Sadat

Kontras datangi orang tua korban vaksi palsu di RSHB (Viva.co.id/Bayu Nugraha)

VIVA.co.id – Wakil Koordinator Kontras, Puri Kencana Putri, menilai dalam kasus vaksin palsu ini pemerintah gagal penuhi hak kesehatan warga negara. "Dalam kasus ini negara telah gagal untuk menjamin pemenuhan hak atas standar kesehatan yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban kejahatan vaksin palsu," kata Puri di Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda di Jakarta Timur, Rabu, 20 Juli 2016.
Menurut Puri, upaya penegakan hukum yang dilakukan juga belum menyentuh keadilan. Negara pun cenderung mengkerdilkan kasus ini menjadi kejahatan antara produsen vaksin palsu dan pihak rumah sakit atau pun klinik.
“Negara belum berhasil mengungkap jalur peredaran vaksin palsu secara menyeluruh dan keterlibatan berbagai aktor di balik bisnis vaksin yang sudah terjadi cukup lama ini," ujarnya.
Puri mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian serius kepada para korban vaksin palsu, dengan menginstruksikan pihak kepolisian agar menuntaskan kasus vaksin palsu.
"Kami juga berharap adanya investigasi secara mendalam kasus vaksin palsu ini. Karena diduga memiliki jaringan suplai sampai distribusi yang melibatkan oknum di lembaga terkait," ujarnya.
Selain itu, menurut Puri, Kementerian Kesehatan harus melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan farmasi, dengan melakukan validasi terhadap distributor farmasi resmi.
(ren)

===================== 

Mr.Thinker: 

SUARA PAK JK TENTANG 

"tax amnesty"

BISNIS

JK: Ada yang Ingin Jegal, Tandanya Banyak Uang di Sana

Setiap negara, termasuk Singapura pasti ingin survive.

Kamis, 21 Juli 2016 | 13:50 WIB

Oleh : Rochimawati, Chandra G. Asmara

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. ( REUTERS/Beawiharta)

VIVA.co.id – Perbankan Singapura dikabarkan tengah melakukan berbagai cara untuk menjegal upaya pemerintah Indonesia memulangkan dana yang selama ini tersimpan di negara tersebut melalui program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty. Salah satunya, dengan menawarkan bunga deposito yang jauh lebih tinggi.
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengungkapkan, kabar itu semakin menguatkan analisa yang menyebutkan bahwa ada banyak dana warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini disimpan di Singapura. Artinya, menjadi suatu hal yang wajar jika perbankan Singapura melakukan cara-cara tersebut.
“Semua negara pasti ingin survive. Itu berarti membuktikan kebenaran suatu analisa, bahwa uang terbanyak di Singapura itu di Indonesia,” kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, saat ditemui di Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis 21 Juli 2016.
Namun, Wapres menegaskan, era keterbukaan informasi perbankan yang dalam waktu dekat segera diberlakukan, akan semakin memudahkan pemerintah Indonesia untuk mengakses data para Wajib Pajak yang selama ini menyimpan dananya di luar negeri.
Menurutnya, upaya Singapura diklaim akan berujung sia-sia. “Kamu tidak bisa lagi, karena sudah terbuka. Maka dari itu, kami akan bertindak lebih tegas dan keras dari ini,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengakui, perbankan Singapura memang menawarkan bagi para nasabah yang ingin mendeklarasikan dananya, akan mendapatkan bunga empat persen. (asp)

===================== 

BISNIS

     Wapres Ungkap Risiko        Wajib Pajak yang Tak Ikut     Tax Amnesty

Tax amnesty disebut pengampunan berjemaah

.

Kamis, 21 Juli 2016 | 12:51 WIB

Oleh : Raden Jihad Akbar, Chandra G. Asmara

Wakil Presiden Jusuf Kalla (VIVA.co.id/ Foe Peace Simbolon)

 VIVA.co.id – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla mengingatkan kepada seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan momentum program pengampunan pajak, atau tax amnesty yang diberikan pemerintah saat ini, Sebab, di era keterbukaan perbankan dua tahun mendatang, wajib pajak ‘nakal’ sudah tidak bisa bersembunyi lagi,
Kalla menjelaskan, pada era keterbukaan informasi perbankan yang diusung oleh Organization for Economic Cooperation and Development di 2018 mendatang, akses pemerintah Indonesia akan semakin luas, sehingga dapat lebih bisa mengakses keuangan wajib pajak. 
Terutama, dalam melacak dana-dana para pengusaha Indonesia, yang selama ini disimpan di luar negeri dengan jumlah hampir triliunan rupiah. Ketika saat itu tiba, wajib pajak yang terbukti nakal tidak menunaikan kewajiban pajaknya, ditegaskan akan ditindak sesuai prosedur. 
“Pilih mana? 2018 sudah mulai berlaku sistem informasi terbuka di bidang pajak. 2018 akan jadi musuh bersama siapa yang tidak bayar pajak,” ujar Kalla dalam sambutannya di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis 21 Juli 2016.
Berlakunya era tersebut, ditegaskan Wapres, merupakan salah satu alasan pemerintah pada tahun ini begitu menginginkan kebijakan tax amnesty diterapkan. Sehingga, para pengusaha nantinya tidak kelimpungan, karena ulah yang dilakukan oleh mereka sendiri.
“Jadi, ini kemurahan, agar kita tidur dengan enak,” katanya.
Pengampunan berjemaah
Lebih lanjut, Kalla menyadari, semua orang tidak luput dari kesalahan. Sebagai pengusaha, salah satu kesalahan terbesar yang bisa terjadi adalah mencurangi negara dengan tidak mengikuti aturan pajak yang berlaku. 
Karena itu, menurutnya, pemerintah mengelar program pengampunan pajak ini, dengan harapan wajib pajak nakal dapat sadar dan menjadi peserta program tersebut. 
“Amnesti ini, artinya pengampunan berjemaah, karena ada dosa berjemaah. Kami butuh anggaran untuk perbaikan negeri ini, dan untuk Anda (pengusaha). Itulah maka, negara harus punya kemampuan besar, dan kemampuan itu ada di tangan Anda semua,” katanya di depan para pengusaha. (asp)

==================== 
 

BISNIS

Ikut Tax Amnesty, JK : Ungkap, Tebus, Anda Tidur Nyenyak

Tax amnesty ibarat obral Lebaran dan kemewahan bagi wajib pajak.

Kamis, 21 Juli 2016 | 11:16 WIB

Oleh : Dusep Malik, Chandra G. Asmara

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. ( REUTERS/Beawiharta)

 VIVA.co.id – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengajak seluruh Wajib Pajak (WP), baik itu WP Orang Pribadi, atau WP Badan yang berada di Indonesia maupun luar negeri, agar 'berdamai' dengan pemerintah.
Ungkapan 'damai' yang dimaksud JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, adalah mendorong para WP untuk mengikuti program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty.
"Ungkap, tebus, Anda tidur nyenyak. Kalau menantang pemerintah, ungkit, tangkap, lemas," tegas JK di Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis 21 Juli 2016.
Wapres mengatakan, program tax amnesty merupakan kemewahan yang diberikan oleh pemerintah bagi WP. Bahkan, JK mengibaratkan program tax amnesty merupakan bentuk kecintaan negara terhadap seluruh elemen masyarakat.
"(Tax amnesty) tidak tiap tahun terjadi. Terakhir itu, 30 tahun yang lalu. Jangan harap, tahun 2017 ada lagi. Karena, kami mencintai. Kalau tidak, sudah didenda dan dipenjara," kata dia.
Pemerintah, ditegaskan JK, telah mengobral berbagai kemurahan yang tercantum dalam kebijakan tax amnesty. Misalnya, seperti pengampunan pajak yang selama ini terutang, sampai dengan kerahasiaan data para WP yang dijaga ketat.
"Ini seperti obral Lebaran. Jadi, namanya pemerintah tutup mata. Siapa yang tidak pakai obral, sombong namanya," ujar dia. (asp)