NASIONAL

Panglima TNI: Bayar Tebusan Abu Sayyaf Berarti Kita Pengecut

TNI siap mengerahkan semua kekuatan, tapi menghormati Filipina.

Sabtu, 2 Juli 2016 | 04:02 WIB

Oleh : Mohammad Arief Hidayat, Eka Permadi

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (Puspen TNI.)

VIVA.co.id - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Gatot Nurmantyo, mengaku selalu siap untuk melakukan operasi militer membebaskan warga Indonesia yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. Namun hal itu baru bisa dilakukan setelah Indonesia dan Filipina menandatangani kesepakatan kerja sama. "Semuanya ini baru pembicaraan saja. Operasinya belum. Kemudian harus ditindaklanjuti, duduk bersama, buat MoU (kesepakatan kerja sama). Belum sampai situ, belum merumuskan formulasinya bagaimana," kata Gatot di kantor Menkopolhukam, Jakarta, pada Jumat, 1 Juli 2016.

Gatot menegaskan, TNI didesain untuk selalu siaga melakukan opersi militer, termasuk pembebasan sandera di mana pun. Namun setiap operasi militer harus dipikirkan dan disiapkan secara matang.
"Kita selalu memperkirakan segala kemungkinan dan menyiapkan opsi-opsinya. Selain perintah Presiden, saya tidak akan lakukan, karena yang punya tanggung jawab Presiden," ujarnya.
Ia menambahkan, kekuatan TNI untuk melakukan operasi militer tidak boleh diragukan. TNI selalu memperkirakan semua kemungkinan dan menyiapkan berbagai opsi untuk menyelesaikannya.
"Kita punya pesawat. Kita terbangkan saja selesai, mau terjun, bawah laut. Tapi kita ini bangsa yang bertetangga. Tiap negara punya hukum masing-masing," ujarnya.
Menurut Gatot, tujuh warga Indonesia yang disandera Abu Sayyaf telah dipecah menjadi dua kelompok. Namun dia enggan menjelaskan di mana saja keberadaan mereka.
"Sekarang saya bilang tahu, besok berubah lagi tempatnya, geser lagi. Sekarang ini negosiasi sama siapa. Kita mencari benar (atau) tidak yang dibicarakan itu. Ini harus bener-benar kita cari," katanya.
Gatot menegaskan menolak pembebasan sandera dengan cara memenuhi tebusan yang diminta Abu Sayyaf. "Saya sangat amat menentang dengan cara pembayaran, karena menunjukkan bangsa pengecut dan sapi perah. Jangan mau kita bayar," ujarnya.

================

 NASIONAL

WNI Disandera, Pemerintah Utamakan Jalur Perundingan

Meski siapkan dua opsi, perundingan menjadi langkah utama.

Jum'at, 1 Juli 2016 | 23:47 WIB

Oleh : Rendra Saputra, Eka Permadi

Kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina Selatan (www.worldbulletin.net)

VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan perkembangan upaya pembebasan sandera oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Menurut Luhut, ada dua poin penting yang didapat usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Kita baru mendapat penjelasan dari Bu Menlu dan Menhan. Menlu dan Menhan telah bertemu dengan otoritas di sana (Filipina)," kata Luhut di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat malam, 1 Juli 2016.
Menurut Luhut, dua poin penting hasil pertemuan menlu dan menhan dengan pemerintah Filipina beberapa waktu lalu. Pertama, mengenai kerja sama antarkedua negara untuk mengamankan jalur ekonomi. "Perjanjiannya kita boleh taruh tentara di kapal," ucapnya.
Poin kedua, mengenai pembebasan tujuh warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf. "Belum banyak yang bisa saya ungkap. Karena kita masih melakukan perundingan," ujarnya.
Namun, Purnawirawan Jenderal TNI itu memastikan, pemerintah tetap menyiapkan dua opsi mengenai pembebasan sandera dan mengutamakan perundingan. "Opsi militer masih dikesampingkan. Kita enggak mungkin masuk begitu saja karena konstitusi di sana," paparnya.

 ================

NASIONAL

TNI Boleh 'Serbu' ke Filipina, Pasukan Raider Siaga

Filipina merestui Indonesia untuk ikut mengejar kelompok Abu Sayyaf

Selasa, 28 Juni 2016 | 17:43 WIB

Oleh : Harry Siswoyo, antv/tvOne

Ilustrasi/Latihan pasukan TNI di Tarakan (Puspen TNI)

VIVA.co.id – Prajurit TNI di Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman mengaku belum mendapatkan informasi berkaitan dengan kesepakatan Indonesia dan Filipina untuk terlibat dalam proses pembebasan sandera yang dilakukan kelompok bersenjata Abu Sayyaf.
"Kami masih belum terima surat atau pun telegram dari Mabes TNI terkait masalah itu," kata Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman, Letkol Inf Subagiyo, Selasa 28 Juni 2016.
Pekan lalu, di Filipina. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Pertahanan Filipina Gazmin T. Voltaire memang telah membuat kesepakatan kerjasama keamanan laut dari aksi perompakan.
Salah satu kesepakatan adalah diizinkannya Indonesia untuk bisa ‘menyerbu’ atau melakukan pengejaran kepada pelaku kejahatan terhadap warga negara Indonesia ke Filipina. Dasarnya adalah perjanjian bilateral antara RI dan Filipina pada tahun 1975.
"Bagaimana perencanaannya, mereka setuju untuk kita masuk ke laut kemudian nanti bagaimana kita ke darat," kata Ryamizard di Jakarta, Selasa 28 Juni 2016.
Baca Juga:
Filipina Izinkan Indonesia Masuk Wilayahnya Bebaskan Sandera
Direstui Filipina Masuk, DPR Minta TNI Bikin Jera Abu Sayyaf
Meski demikian, hasil pertemuan itu, kata Ryamizard, baru bisa direalisasikan untuk pembebasan sandera di kemudian hari, bukan untuk pembebasan sandera kali ini.
"Untuk sandera ini (7 ABK WNI) kan sudah kejadian. Kemarin itu, yang akan datang tidak boleh terjadi lagi," ujar dia
Terlepas dari itu, Subagiyo memastikan bahwa personel TNI, khususnya dari kesatuan Raider, akan terjun ke Filipina jika memang sewaktu-waktu dibutuhkan.
"Kami sampai saat ini masih monitor dan mengikuti perkembangan," katanya.
Iqbal Abdullah/Balikpapan


                ================



NASIONAL

Menlu: Kesepakatan Bebaskan Sandera Abu Sayyaf Belum Matang

Presiden baru Filipina Rodrigo Duterte baru saja dilantik.

Sabtu, 2 Juli 2016 | 03:48 WIB

Oleh : Mohammad Arief Hidayat, Eka Permadi

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi. (REUTERS/Darren Whiteside)

 VIVA.co.id - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, telah bertemu Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Rivas Yasay Jr, di Manila untuk membahas upaya pembebasan warga Indonesia yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf. Retno langsung melaporkan hasil pertemuan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan.
"Semuanya ini baru pembicaraan saja, operasinya belum," kata Retno di kantor Menko Polhukam, Jakarta, pada Jumat, 1 Juli 2016.
Ratno menjelaskan pertemuan itu belum mengarah pada sebuah kesepakatan kedua negara untuk membebaskan sandera. Hal itu karena Filipina baru saja melantik Rodrigo Duterte sebagai Presiden.
"Bagaimana pun kita harus menghargai pergantian dan pelantikan Presiden Filipina yang baru dilaksanakan tanggal 30 (Juni 2016) kemarin," katanya.
Sebelumnya Menteri Luhut Binsar Panjaitan menilai Presiden baru Filipina akan lebih tegas terhadap kelompok Abu Sayyaf. "Presiden Duterte sepertinya lebih tegas dibanding presiden sebelumnya," katanya.
Menurut Luhut, Duterte mempunyai hubungan dengan Nur Misuari, seorang politikus dan pendiri Front Pembebasan Nasional Moro (MILF). Misuari sudah lama menjalin kontak dengan kelompok Abu Sayyaf.
Pemerintah Indonesia masih mengandalkan semua upaya, termasuk informasi intelijen, terkait keberadaan para sandera dari pemerintah Filipina.
"Kita masih bertumpu dengan intelijen Filipina. Sandera masih sehat. Kita enggak mau spekulasi membuat tidak nyaman Filipina," ujarnya.

 ================

NASIONAL

Bahas Pembebasan Sandera, Sejumlah Menteri Rapat Mendadak

Rapat digelar di kantor Kemenkopolhukam.

Jum'at, 1 Juli 2016 | 22:23 WIB

Oleh : Rendra Saputra, Eka Permadi

Menkopolhukam Luhut Pandjaitan. (VIVA.co.id/ Zahrul Darmawan.)

VIVA.co.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, melakukan rapat mendadak mengenai pembebasan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina, Jumat, 1 Juli 2016.
Dari pantauan VIVA.co.id, rapat mendadak itu juga turut serta melibatkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso.
Tidak ada menteri yang bersedia menjawab pertanyaan wartawan. Mereka langsung masuk ke ruang pertemuan.
Sebelumnya, Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menginformasilkan kabar terbaru terkait tujuh WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Ketujuh sandera dikatakan saat ini berada di Pulau Sulu, Filipina.
"Hingga saat ini TNI terus memonitor perkembangan terkait kasus penyanderaan tujuh WNI yang disandera oleh kelompok teroris dan apa saja yang menjadi tuntutannya. Saat ini, ketujuh WNI tersebut telah diketahui keberadaannya, hanya saja ketujuh WNI tersebut posisinya terpisah dan tidak menjadi satu,” kata Panglima TNI melalui siaran persnya.
Terkait pengerahan pasukan TNI ke Filipina, Gatot Nurmantyo menyampaikan masih dalam tahap pembahasan. Di mana sebelumnya Menhan RI Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu telah berkoordinasi dengan menhan Filipina terkait rencana operasi yang dilakukan TNI untuk membebaskan tujuh WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
 
Menurut Panglima TNI, ini merupakan informasi yang positif, di mana menhan Filipina mengizinkan TNI untuk dapat melakukan operasi pembebasan tujuh WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. “Hasil koordinasi antara menhan RI dan menhan Filipina nantinya akan ditindaklanjuti oleh panglima Angkatan Bersenjata Filipina dan panglima TNI,” ujarnya

======================