Menteri Luhut: 70 Anggota Din Minimi Akan Dapat Amnesti  

Kamis, 21 Juli 2016 | 20:35 WIB

Juha Christensen, fasilitator perundingan damai Gerakan Aceh Merdeka-RI bersama Din Minimi dan pasukannya di kamp perlawanan di hutan Aceh. (Dokumen Juha Christensen)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan pemerintah akan mengabulkan permintaan pengampunan atau amnesti dari anggota kelompok separatis Nurdin Ismail atau Din Minimi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut dia, amnesti akan diterima oleh 70 anggota kelompok separatis.

"(Yang menerima) Jumlahnya 70 orang, terbagi atas 21 dan 49, yang 21 orang ada di penjara, yang 49 sekarang sudah ada di masyarakat," katanya di depan kantornya, Kamis, 21 Juli 2016.

Luhut mengatakan pemberian amnesti menjadi langkah pemerintah mengurangi munculnya aksi pemberontakan dari kelompok separatis. "Kami mengambil keputusan (pemberian amnesti) ini setelah diskusi panjang."

Namun Luhut memastikan proses hukum sejumlah pengikut Din Minimi, yang melakukan pelanggaran pidana, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku.

"Kalau masih ada yang bermasalah secara hukum, kami akan selesaikan dulu proses hukumnya," katanya.

Pihak TNI tidak mempermasalahkan amnesti. Namun mereka menuntut penegakan hukum atas anggota Din Minimi yang terbukti membunuh sejumlah prajurit TNI.

Hal itu diungkapkan Mayor Jenderal Setyo Sularso, yang datang menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dalam rapat Komisi Hukum DPR soal pemberian amnesti.

Din Minimi menyerahkan diri pada 29 Desember 2015 setelah bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso. Saat itu, Din Minimi meminta pemerintah tidak lagi memburu kelompoknya yang dituding sebagai kelompok kriminal.
YOHANES PASKALIS

=======================

NASIONAL

Akhirnya Pemerintah Beri Pengampunan 70 Pengikut Din Minimi

21 orang masih ada di penjara, sedangkan 49 sisanya sudah bebas.

Jum'at, 22 Juli 2016 | 00:40 WIB

Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Moh Nadlir

Kepala BIN Berfoto Bersama Din Minimi Cs (Istimewa)

VIVA.co.id – Sebanyak 70 anggota kelompok bersenjata asal Aceh pimpinan Nurdin bin Ismail Amat alias Din Minimi, akan terima amnesti atau pengampunan.
"Jumlahnya 70 anggota, yang 21 orang masih ada di penjara sedangkan 49 sisanya sekarang sudah ada di masyarakat. Itu sudah dipilah," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis 21 Juli 2016.
Hanya saja, menurut Luhut, untuk anggota kelompok Din Minimi yang masih bermasalah hukum, amnesti baru diberikan setelah status hukumnya diputuskan.
"Kalau masih ada yang bermasalah hukum, kita selesaikan proses hukumnya," ujar Luhut.
Dasar pemberian amnesti dan abolisi bagi anggota kelompok Din Minimi yakni Pasal 14 ayat 2 UUD 1945. Bunyinya Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebelumnya, Luhut berujar usulan pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi dinilai merupakan solusi tepat untuk menghentikan gerakan separatis kelompok tersebut di Aceh.
Menurutnya, jika pemerintah terlalu keras menghadapi kelompok separatis, kelompok seperti Din Minimi dikhawatirkan akan tetap mengangkat senjata dan melakukan perlawanan. Untuk itu demi kemanusiaan, pemberian amnesti dianggap penting.
Selain mengusulkan pemberian amnesti kepada Din Minimi, pemerintah juga mengusulkan pemberian amnesti bagi mantan Panglima OPM Goliath Tambuni yang telah menyerahkan diri pada 2015.

=======================

NASIONAL

Din Minimi: Jokowi Tak Mungkin Khianati Janji

Din Minimi tak akan naik gunung lagi. Meski tak dapat amnesti.

Kamis, 21 Juli 2016 | 23:00 WIB

Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Zulkarnaini Muchtar (Banda Aceh)

Ilustrasi/Kelompok sipil bersenjata Din Minimi di Aceh (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

VIVA.co.id – Nurdin Ismail alias Din Minimi, mantan pimpinan kelompok bersenjata di Aceh Timur, menyatakan, sangat yakin Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan memberikan amnesti kepada dirinya dan pengikutnya.
Menurut Din Minimi, Jokowi akan memenuhi perjanjian yang pernah disepakati sebelum dia menyerahkan senjata dan turun dari  hutan bersama anggota yang pernah mengangkat senjata.
"Tidak mungkin Presiden Jokowi mengkhianati janji. Dan Pak Sutiyoso tidak mungkin bohongi saya, saya akan tunggu janji itu," kata Din Minimi, saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis 21 Juli 2016.
Din Minimi mengaku, tidak akan menagih janji amnesti kepada Presiden Jokowi. Dia bersama anggotanya akan menunggu hasil perjanjian yang pernah diutarakan Jokowi melalui Kepala Badan Interjen Negera (BIN), Sutiyoso.
Saat ditanyakan jika pemerintah menolak amnesti, Din Minimi mengaku, tidak akan naik gunung lagi. Sebab dia sangat yakin dengan janji amnesti yang akan diberikan Jokowi.

======================

NASIONAL

Din Minimi Ditinju Orang yang Pernah Disanderanya

Orang yang pernah disanderanya itu meminta uang tebusan dikembalikan.

Kamis, 28 April 2016 | 15:34 WIB

Oleh : Mohammad Arief Hidayat, Zulfikar Husein (Lhokseumawe)

Din Minimi saat masih bergerilya menentang pemerintah Aceh di hutan. (VIVA.co.id/ Zulkarnaini)

VIVA.co.id - Nama Nurdin Ismail alias Din Minimi kembali mencuat. Kali ini bukan karena perlawanannya dengan mengangkat senjata atau pun permohonan amnesti yang sedang ia tunggu dari pemerintah, tapi karena tinju seseorang.
Din Minimi dipukul Ridwan, seorang korban penculikan Din Minimi saat masih bergerilya di hutan. Warga Teupin Nyareng, Kecamatan Idi Rayek, Aceh Timur, itu baru dibebaskan setelah membayar tebusan Rp60 juta kepada Din Minimi dan kawan-kawan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun VIVA.co.id, pemukulan terjadi saat Din Minimi baru saja usai menonton pertandingan sepak bola. Turnamen yang digelar Komite Peralihan Aceh di Gampong Tanoh Abe, Kecamatan Idi Rayek, Rabu sore, 27 April 2016.
Seusai pertandingan, Din Minimi dihampiri Ridwan. Mantan sanderanya itu meminta kembali tebusan yang pernah ia berikan sebesar Rp60 juta. Din Minimi yang tak menyangka kehadiran Ridwan, mengatakan, akan membayar uang Ridwan setelah dia sukses.
Mendapati jawaban itu, Ridwan kemudian melayangkan tinjunya ke wajah Din Minimi. Warga yang menyaksikan pertengkaran itu kemudian melerai mereka. Beberapa saat kemudian, Ridwan dan Din Minimi membuat laporan kepada Kepolisian. Din Minimi mengadu ke Markas Polres Aceh Timur, sementara Ridwan mendatangi Polsek setempat.
Kepolisian membenarkan kejadian tersebut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur, Ajun Komisaris Polisi Budi Nasuha Waruwu, mengatakan bahwa petugas telah menerima laporan dari Din Minimi. Laporan itu sedang diproses.
“Kita sedang menunggu hasil visum. Terkait kasus ini nanti juga kita periksa saksi-saksi yang melihat kejadian pemukulan itu,” ujar Budi Nasuha pada Kamis, 28 April 2016.
Nurdin Ismail alias Din Minimi, pemimpin kelompok bersenjata di Aceh, mengakhiri konfrontasi atau pemberontakannya terhadap pemerintah Aceh pada 28 Desember 2015.
Ia menyerah setelah dibujuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso. Orang nomor satu di BIN itu menjemput Din Minimi yang kala itu sedang bergerilya di hutan. Kelompok Din Minimi juga menyerahkan semua senjata yang digunakan selama melakukan perlawanan.

==============

NASIONAL

Din Minimi Ditinju Orang yang Pernah Disanderanya

Orang yang pernah disanderanya itu meminta uang tebusan dikembalikan.

Kamis, 28 April 2016 | 15:34 WIB

Oleh : Mohammad Arief Hidayat, Zulfikar Husein (Lhokseumawe)

Din Minimi saat masih bergerilya menentang pemerintah Aceh di hutan. (VIVA.co.id/ Zulkarnaini)

VIVA.co.id - Nama Nurdin Ismail alias Din Minimi kembali mencuat. Kali ini bukan karena perlawanannya dengan mengangkat senjata atau pun permohonan amnesti yang sedang ia tunggu dari pemerintah, tapi karena tinju seseorang.
Din Minimi dipukul Ridwan, seorang korban penculikan Din Minimi saat masih bergerilya di hutan. Warga Teupin Nyareng, Kecamatan Idi Rayek, Aceh Timur, itu baru dibebaskan setelah membayar tebusan Rp60 juta kepada Din Minimi dan kawan-kawan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun VIVA.co.id, pemukulan terjadi saat Din Minimi baru saja usai menonton pertandingan sepak bola. Turnamen yang digelar Komite Peralihan Aceh di Gampong Tanoh Abe, Kecamatan Idi Rayek, Rabu sore, 27 April 2016.
Seusai pertandingan, Din Minimi dihampiri Ridwan. Mantan sanderanya itu meminta kembali tebusan yang pernah ia berikan sebesar Rp60 juta. Din Minimi yang tak menyangka kehadiran Ridwan, mengatakan, akan membayar uang Ridwan setelah dia sukses.
Mendapati jawaban itu, Ridwan kemudian melayangkan tinjunya ke wajah Din Minimi. Warga yang menyaksikan pertengkaran itu kemudian melerai mereka. Beberapa saat kemudian, Ridwan dan Din Minimi membuat laporan kepada Kepolisian. Din Minimi mengadu ke Markas Polres Aceh Timur, sementara Ridwan mendatangi Polsek setempat.
Kepolisian membenarkan kejadian tersebut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur, Ajun Komisaris Polisi Budi Nasuha Waruwu, mengatakan bahwa petugas telah menerima laporan dari Din Minimi. Laporan itu sedang diproses.
“Kita sedang menunggu hasil visum. Terkait kasus ini nanti juga kita periksa saksi-saksi yang melihat kejadian pemukulan itu,” ujar Budi Nasuha pada Kamis, 28 April 2016.
Nurdin Ismail alias Din Minimi, pemimpin kelompok bersenjata di Aceh, mengakhiri konfrontasi atau pemberontakannya terhadap pemerintah Aceh pada 28 Desember 2015.
Ia menyerah setelah dibujuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso. Orang nomor satu di BIN itu menjemput Din Minimi yang kala itu sedang bergerilya di hutan. Kelompok Din Minimi juga menyerahkan semua senjata yang digunakan selama melakukan perlawanan.

======================

POLITIK

DPR Usulkan Din Minimi Diberi Grasi, Bukan Amnesti

Pemberian amnesti Din Minimi jadi perdebatan DPR dan pemerintah

Senin, 15 Februari 2016 | 20:18 WIB

Oleh : Dedy Priatmojo, Eka Permadi

Din Minimi alias Nurdin bin Ismail. (VIVA.co.id/ Zulkarnaini)

VIVA.co.id - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Sidiq, mengungkapkan pemberian amnesti pada kelompok separatis Papua dan Din Minimi tengah menjadi perdebatan antara DPR dan Pemerintah. Atas dasar itu, DPR belum bersedia memberi masukan akan rencana Presiden Joko Widodo memberikan amnesti.

"Din Minimi dan amnesti ke tahanan politik Papua jadi perdebatan. Apakah memang sampai sekarang masih ada orang-orang yang bersatu tahanan atau narapidana politik," kata Mahfudz di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 15 Februari 2016.

Mahfudz menambahkan DPR baru akan merespon pemberian amnesti oleh Presiden Jokowi setelah mendapat penjelasan status yang akan mendapatkan amnesti dari pemerintah. Apakah mereka narapidana kriminal atau politik.

Politisi PKS ini mencontohkan amnesti sebelumnya yang diberikan pada para kombatan GAM mengacu pada perjanjian Helsinki. Perjanjian tersebut ditandatangani pemerintah Indonesia pada 2005, yang kemudian dituangkan dalam peraturan presiden (Perpres) untuk memberi amnesti pada para anggota GAM.

"Din Minimi kelompok kriminal bersenjata. Sulit diperlakukan sesuai MoU Helsinki. Dalam Perpres 2005 ditegaskan bahwa aksi yang melibatkan mantan GAM dan kelompok bersenjata tidak dikategorikan dalam MoU Helsinki," ungkapnya. 

Mahfudz menambahkan Komisi I melihat pemerintah sendiri belum sepaham terkait pemberian amnesti. BIN mengatakan telah ada kesepahaman dengan pemerintah, sedangkan Polri masih menganggap Din Minimi dan kelompok separatis Papua sebagai kelompok bersenjata. 

"DPR sendiri melihat ini sebagai kelompok kriminal bersenjata. Kalau mau diberi pengampunan ya bukan amnesti, tapi grasi atau abolisi," kata dia. (ren)

======================

POLITIK

Pemberian Amnesti Diragukan Jadi Solusi Separatisme

Bisa memunculkan kelompok lain bertindak hal sama

Senin, 15 Februari 2016 | 17:34 WIB

Oleh : Ezra Natalyn, Eka Permadi

Kepala BIN Berfoto Bersama Din Minimi Cs (Istimewa)

VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi III, Benny Kabur Harman mempertanyakan dasar pemberian amnesti oleh Presiden Joko Widodo terhadap kelompok gerakan separatis di Papua dan Aceh. Komisi III meragukan bahwa pemberian amnesti  akan bisa menyelesaikan kasus separatisme di Indonesia.

"Pemerintah mungkin mencari solusi, tetapi apakah tidak ada efek negatif atas solusi tersebut. Saya takut ini akan memunculkan kelompok lain, atau jadi alasan kelompok lain untuk bertindak," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin 15 Februari 2016.
Menurut politikus Partai Demokrat ini, untuk mengeluarkan amnesti terhadap separatis, maka pemerintah harus mengacu pada Undang Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang mana undang-undang tersebut memang disiapkan khusus bagi para pejuang Republik yang dianggap masih memberontak pada saat itu.
Namun, Undang-undang Sementara tahun 1950 sendiri sudah tidak berlaku, karena pemerintah telah kembali pada Undang Undang Dasar 1945.
"Saya takut amnesti ini jadi membenarkan pemberontakan di Papua. Apalagi, pak Jaksa Agung belum lama ini kirim surat ke dewan untuk minta pertimbangan soal amnesti untuk teman-teman kita yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan politik," katanya lagi.
Benny mengingatkan, agar aparat penegak hukum yang menangani masalah separatisme berhati-hati dalam mengambil langkah, sehingga dasar hukumnya pada waktu ke depan tak menjadi masalah. "Kalau enggak ada bukti, lepaskan, jangan permainkan HAM orang," tegasnya.
Hal tersebut disampaikan Benny menyusul rencana Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada eks pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Din Minimi dan komplotannya. (asp)