POLITIK

Ini yang Tak Bisa Dilakukan TNI dalam Berantas Terorisme

Kontribusi TNI dalam pemberantasan terorisme harus sesuai kebutuhan.

Minggu, 24 Juli 2016 | 10:56 WIB

Oleh : Dedy Priatmojo, Reza Fajri

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo 

VIVA.co.id – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai mustahil, jika TNI juga ditugaskan menangani tindak pidana terorisme. Ia menegaskan, dalam hukum sipil, segala sesuatunya harus tunduk pada  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, pelaksana KUHAP adalah Polri.
"Kalau TNI menangkap teroris, proses hukumnya dilaksanakan oleh siapa?" Kata Bambang, Jakarta, Minggu 24 Juli 2016.
Bambang mengakui, kontribusi TNI dalam memerangi terorisme memang dibutuhkan. Bahkan, kata dia, bukan hanya TNI dan Polri, namun semua elemen rakyat, juga harus berkontribusi mewujudkan keamanan dan ketertiban umum.
"Namun, peran masing-masing elemen harus proporsional, sesuai peraturan perundang-undangan, serta derajat tantangannya," ujar dia.
Untuk itu, kontribusi TNI dalam memerangi terorisme harus disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, harus sesuai dengan perintah tertinggi.
"Harus berdasarkan perintah Presiden RI selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," tegas Bambang.
Sementara itu, politikus Golkar ini menjelaskan pemanfaatan negara atas kekuatan dan kemampuan TNI harus tetap berpijak pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan juga UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Selain itu, cakupan kebijakan dan strategi nasional dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sangat luas. Ia menyebut ada langkah pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional dan kerja sama internasional.
"Kalau TNI dilibatkan dalam tugas memerangi tindak pidana terorisme, konsekuensi logisnya pun akan sangat luas dan prinsipil. Semua konsekuensi itu harus dipatuhi dan dijalankan, karena penanganan pidana terorisme masuk dalam kerangka penegakan hukum," ujarnya.
Karena itu, Bambang menegaskan, menempatkan dan memberi wewenang TNI dalam penanganan terorisme ini menjadi tidak masuk akal. Hal itu juga menjadi tidak sejalan dengan agenda reformasi dalam mewujudkan keamanan dalam negeri.
"Agenda ini menyepakati penegakan hukum yang berpijak pada hukum sipil," kata Bambang.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa peran TNI tidak bisa dipandang sebelah mata dalam membantu operasi pemberantasan terorisme di dalam negeri.
Karena itu, dia berharap revisi UU Anti Terorisme yang sedang berjalan di DPR bisa melihat fakta dan peran TNI saat ini tersebut.
"Semoga revisi UU Anti Terorisme yang sedang berjalan di DPR, bisa melihat kenyataan bahwa peran TNI tidak bisa dihindari dalam membantu operasi-operasi pemberantasan terorisme," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jumat 22 Juli 2016. Selengkapnya di tautan ini.
(asp)

=======================

POLITIK

Pelibatan TNI dalam Berantas Terorisme Jangan Kebablasan

Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dinilai langkah mundur.

Minggu, 24 Juli 2016 | 09:58 WIB

Oleh : Dedy Priatmojo, Reza Fajri

Pasukan TNI di Poso (ANTARA FOTO/Zainuddin MN)

VIVA.co.id – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengkritik pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Tanah Air. Menurutnya, reformasi sektor keamanan seharusnya bergerak maju dengan menunjukkan konsistensi pada pendekatan hukum sipil  yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Karena itu, Bambang menilai, mendorong TNI ikut menangani tindak pidana terorisme adalah cara berpikir mundur dan kontraproduktif dengan agenda reformasi.
"Tidak ada urgensi menambah, atau memperluas tugas pokok dan fungsi TNI melalui revisi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Revisi undang-undang yang satu ini tidak boleh kebablasan," kata Bambang di Jakarta, Minggu 24 Juli 2016.
Politikus Golkar ini menjelaskan pemanfaatan negara atas kekuatan dan kemampuan TNI harus tetap berpijak pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan juga UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Selain itu, cakupan kebijakan dan strategi nasional dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sangat luas. Ia menyebut ada langkah pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional dan kerja sama internasional.
"Kalau TNI dilibatkan dalam tugas memerangi tindak pidana terorisme, konsekuensi logisnya pun akan sangat luas dan prinsipil. Semua konsekuensi itu harus dipatuhi dan dijalankan, karena penanganan pidana terorisme masuk dalam kerangka penegakan hukum," ujarnya.
Karena itu, Bambang menegaskan, menempatkan dan memberi wewenang TNI dalam penanganan terorisme ini menjadi tidak masuk akal. Hal itu juga menjadi tidak sejalan dengan agenda reformasi dalam mewujudkan keamanan dalam negeri.
"Agenda ini menyepakati penegakan hukum yang berpijak pada hukum sipil," kata Bambang.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa peran TNI tidak bisa dipandang sebelah mata dalam membantu operasi pemberantasan terorisme di dalam negeri.
Karena itu, dia berharap revisi UU Anti Terorisme yang sedang berjalan di DPR bisa melihat fakta dan peran TNI saat ini tersebut.
"Semoga revisi UU Anti Terorisme yang sedang berjalan di DPR bisa melihat kenyataan bahwa peran TNI tidak bisa dihindari dalam membantu operasi-operasi pemberantasan terorisme," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jumat 22 Juli 2016. Selengkapnya di tautan ini.
(asp)

=======================

NASIONAL

Luhut: Peran TNI dalam Berantas Terorisme Tak Bisa Dihindari

Oleh karena itu, ia ingin agar UU memperkuat keterlibatan TNI itu.

Jum'at, 22 Juli 2016 | 16:21 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari, Moh Nadlir

Prajurit TNI saat bertugas memburu teroris di Poso beberapa waktu silam.  (Mitha Meinansi)

VIVA.co.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa peran TNI tidak bisa dipandang sebelah mata dalam membantu operasi pemberantasan terorisme di dalam negeri. Karena itu, dia berharap revisi UU Anti Terorisme yang sedang berjalan di DPR bisa melihat fakta dan peran TNI saat ini tersebut.
"Semoga revisi UU Anti Terorisme yang sedang berjalan di DPR bisa melihat kenyataan bahwa peran TNI tidak bisa dihindari dalam membantu operasi-operasi pemberantasan terorisme," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jumat 22 Juli 2016.
Luhut juga mengatakan perlunya TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme, bersinergi dengan kepolisian. Ini untuk menanggapi masukan sejumlah pihak dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, agar TNI tidak perlu banyak ikut terlibat dalam soal terorisme.
Menurutnya, banyak pihak menolak partisipasi TNI dalam penanganan terorisme, karena adanya kekhawatiran akan bangkitnya dominasi kekuatan TNI seperti pada masa Orde Baru.
Untuk itu, dalam RUU Anti-Terorisme yang ditargetkan selesai pembahasannya Agustus mendatang, dia berharap TNI dapat ikut serta membantu kepolisian dalam pencegahan dan penanganan terorisme di dalam negeri.
(ren)