DUNIA

DPR Kagumi Sikap Cepat Presiden Erdogan atas Kudeta Turki

Komisi I DPR RI akan selalu memantau perkembangan di Turki.

Sabtu, 16 Juli 2016 | 12:12 WIB

Oleh : Beno Junianto, Eka Permadi

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace/Handout)

VIVA.co.id – Anggota Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, mendukung langkah kementerian luar negeri yang langsung melakukan pengecekan Warga Negara Indonesia (WNI) usai kudeta militer Turki yang gagal. Tantowi meminta WNI yang berada di Turki mengikuti maklumat yang disampaikan kedutaan Indonesia di Turki.
"Ada peringatan yang dikeluarkan oleh dubes kita di Ankara yang meminta kepada seluruh WNI agar tidak keluar dari rumah, kecuali ada sesuatu sifatnya darurat dan selalu membawa paspor," kata Tantowi saat dihubungi, Sabtu 16 Juli 2016.
Politikus partai Golkar ini menambahkan Komisi I DPR RI akan selalu memantau perkembangan di Turki. Hal ini demi keselamatan WNI di sana.
Tantowi mengaku salut kepada Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang langsung kembali dari kunjungan kenegaraan dan langsung menguasai situasi di negaranya begitu mendengar ada kudeta militer.
"Saya menarik kesimpulan, bahwa presiden Erdogan itu masih kuat, dicintai serta didukung oleh rakyatnya. Kecintaan rakyat terhadap dia, itu bisa menggagalkan usaha kudeta. Kalau Erdogan tidak kuat, tidak di cintai dan didukung tentu tidak bisa mengendalikan rakyatnya," papar Tantowi.
Sebelumnya sejak menerima informasi awal dari Duta Besar RI di Ankara, Menteri Luar Negeri RI terus memantau situasi di Turki pasca kudeta gagal. Dia juga telah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar RI di Ankara serta Konsulat Jenderal RI di Istanbul.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta agar kedua perwakilan memastikan situasi dan kondisi warga negara Indonesia, baik yang tinggal di Turki maupun yang kemungkinan sedang transit, khususnya mereka yang saat ini terjebak di Bandara Attaturk, Istanbul.
Perkembangan terakhir diperoleh informasi dari otoritas setempat, bahwa situasi secara umum sudah kondusif, dan ibu kota Ankara sudah dikuasai barisan pro pemerintah. Baku tembak antara kedua pasukan militer, maupun manuver jet tempur juga sudah mereda.
(ren)

======================

POLITIK

PKS Kecam Kudeta Militer di Turki

Kudeta hanya melahirkan konflik berkepanjangan.

Sabtu, 16 Juli 2016 | 21:26 WIB

Oleh : Dedy Priatmojo, Eka Permadi

Militer Turki gagal lancarkan kudeta. (REUTERS)

VIVA.co.id – Ketua fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengecam faksi militer Turki yang melakukan kuedeta. Menurutnya kudeta militer itu jelas-jelas berseberangan dengan tatanan demokrasi yang sudah berjalan dengan baik selama hampir dua dasawarsa terakhir di Turki.
"Kami prihatin terhadap upaya kudeta militer di Turki. Kami tegas menolak kudeta militer," kata Jazuli saat dihubungi, Sabtu 16 Juli 2016.
PKS kata Jazuli, mengecam kudeta karena merupakan gaya kuno yang akan menghadirkan konflik berkepanjangan, yang berdampak pada kesengsaraan dan penderitaan rakyat sipil di Turki serta kawasan di sekitarnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengakui Turki memiliki sejarah panjang aksi-aksi kudeta. Terakhir terjadi pada tahun 1997, dimana kudeta militer mendepak kekuasaan demokratis yang dipimpin Perdana Menteri Necmettin Erbakan.
"Rakyat Turki yang makin maju dan moderat kian sadar akan makna penguatan demokrasi. Dan di bawah pemerintahan Erdogan demokratisasi kian kokoh hingga empat kali pemilu," ungkapnya.
Jazuli berharap Turki dapat melampaui masa-masa kelamnya, baik krisis ekonomi ataupun bayang-bayang kudeta militer. Pemerintahan demokratis Turki hari ini adalah yang menyelamatkan negara ini sejak krisis ekonomi 2001, juga mendapat dukungan 40 persen lebih dalam empat kali pemilu.
"Wajar kalau negara-negara sahabat tentu berharap mereka stabil karena juga menguntungkan secara internasional," ucapnya.
Legislator daerah pemilihan Banten ini merasa bersyukur saat mendapatkan kabar aksi kudeta militer Turki dapat digagalkan oleh pemerintah yang sah yang didukung oleh rakyatnya. "Saya percaya pemerintah Turki sekarang dapat mengatasi masalah dengan membuka lebar kanal komunikasi yang baik dengan berbagai potensi dan kekuatan," ujar Jazuli.
Baginya, di era demokrasi sekarang ini militer harus bersatu bersama rakyat dan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan bangsa dan negara yang kuat bukan terjebak dengan politik praktis.
"Kita mendorong pemerintah Indonesia untuk ikut proaktif dalam menghadirkan perdamaian dunia dengan civil society dan penegakan sendi-sendi demokrasi, sambil memastikan bahwa warga negara Indonesia (WNI) tidak terkena masalah di Turki paska kudeta militer yang gagal ini," tegasnya.

===========================

POLITIK

Fadli Zon Kutuk Kudeta Militer Turki

 

Hanya berlangsung selama beberapa jam sebelum berhasil ditumpas.

 

Sabtu, 16 Juli 2016 | 13:17 WIB

Oleh : Beno Junianto, Eka Permadi

Fadli Zon (Istimewa)

VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyesalkan upaya kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah di Turki. Apalagi Indonesia mempunyai hubungan yang baik selama ini dengan pemerintah Turki.
"Kita harus mengutuk keras upaya kudeta militer di Turki yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah dan telah menimbulkan korban," kata Fadli saat dihubungi Sabtu, 16 Juli 2016.
Politikus partai Gerindra ini menjelaskan sangat penting bagi semua pihak untuk mengakui pemerintah yang terpilih secara demokratis dan menghindari kekerasan serta pertumpahan darah. Di mana pemerintahan Turki yang sah berada di bawah Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.
Selain itu, Fadli salut kepada kepemimpinan Erdogan yang didukung penuh oleh rakyat Turki, sehingga kudeta militer bisa digagalkan. "Saya yakin upaya kudeta ini tak mendapat respons positif dari rakyat Turki dan pemerintahan Erdogan bisa mengatasi keadaan dengan cepat," paparnya.
Fadli berharap seluruh pihak terkait dalam konflik di Turki untuk menyelesaikan dinamika politik yang ada secara damai dan konstitusional. Menurut, Fadli Turki sebagai negara  besar, sahabat Indonesia, memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas di level regional dan juga global.
"Upaya kudeta terhadap pemerintahan yang sah, hanya menimbulkan dampak negatif, tak hanya bagi perkembangan demokrasi di Turki namun juga masyarakat internasional," lanjut dia.
(ren)