20-8-16' POLITIK

Aduh, Arcandra...

(Bagian 1 - 7)

VIVA.co.id –
Setelah heboh dengan kabar memiliki kewarganegaraan ganda, Arcandra Tahar akhirnya diberhentikan dari posisinya sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), terhitung Selasa 16 Agustus 2016.

VIDEO TERKAIT:

Klick dibawah ini:

VIDEO FOTO KOMIK TVONE ANTV

Sabtu, 20 Agustus 2016 | 17:41 WIB

0 ka

Cover Story: Arcandra Korban Istana? (Bagian 1 - 2)

VIVA.co.id – Kursi Menteri ESDM disebut menjadi rebutan setelah Presiden Joko Widodo memberhentikan Arcandra Tahar. Sejumlah nama politisi dikabarkan tengah mengantre, termasuk beberapa calon dari kalangan profesional. Kasus kewarganegaraan ganda Arcandra Tahar dinilai sebagai buah dari konflik lingkungan kerja yang tidak sehat.

VIDEO TERKAIT:

Klick dibawah ini:

index

JK: Arcandra Ingin Jadi WNI, Pemerintah Butuh Keahliannya

Ini Dukungan untuk Arcandra Tahar

Rabu, 17 Agustus 2016 | 13:02 WIB

3 Menteri dengan Masa Jabatan Supersingkat

0 kali

Rabu, 17 Agustus 2016 | 12:58 WIB

Mengenal Lebih Dekat Arcandra Tahar

0 kali

Rabu, 17 Agustus 2016 | 12:50 WIB

Langkah Jokowi Copot Arcandra Dinilai Tepat

0 kali

Rabu, 17 Agustus 2016 | 12:47 WIB

Arcandra: Tidak Ada Jabatan yang Kekal

0 kali

Selasa, 16 Agustus 2016 | 12:01 WIB

Komentar Yusril Soal Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar

0 kali

Selasa, 16 Agustus 2016 | 11:01 WIB

Heboh Menteri WNA, JK: Perbaiki Administrasi Kewarganegaraan

0 kali

Selasa, 16 Agustus 2016 | 10:05 WIB

Presiden Jokowi Copot Menteri ESDM Arcandra Tahar

0 kali

POLITIK

'Jika dari Parpol, ESDM Bakal Jadi Sasaran Korupsi'

Oleh karena itu, Menteri ESDM disarankan dari kalangan profesional.

Sabtu, 20 Agustus 2016 | 14:50 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari

'Jika dari Parpol, ESDM Bakal Jadi Sasaran Korupsi'

Arcandra Tahar. (ANTARA/Yudhi Mahatma)

VIVA.co.id – Presiden Jokow Widodo diminta tetap menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berlatar profesional dan bukan dari partai politik. Langkah itu untuk menghindari kerugian negara dalam pengambilan keputusan pemanfaatan sektor tersebut.
"Kalau orang partai dikhawatirkan ini menjadi sasaran korupsi bagi partainya. Jadi saya tegaskan untuk posisi Menteri ESDM sebaiknya bukan dari orang partai," kata Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radhi dalam diskusi 'Geger Arcandra dan Nasib Sektor ESDM' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Agustus 2016.
Menurut Fahmi, meskipun anggaran Kementerian ESDM relatif kecil, tetapi kebijakannya terkait minyak dan gas bumi (migas) dan minerba, nilainya bisa mencapai ribuan triliun rupiah.
"Kalau dia orang parpol, dikhawatirkan dia tidak bebas dalam memutuskan dan bisa saja dia meminta imbalan. Kemudian blok-blok yang sudah habis masa kontraknya harus dikembalikan ke negara, tetapi kalau orang partai bisa saja diperpanjang. Seperti Jero Wacik itu hampir saja memperpanjang Blok Masela untuk Total," kata Fahmi.
Kecuali, sistem kepartaian di Indonesia sudah berjalan baik. Tidak seperti saat ini, karena untuk menjadi ketua parpol saja harus mengeluarkan dana yang besar. "Makanya yang aman itu saat ini menteri ESDM dari non partai," kata Fahmi.
Presiden Jokowi resmi memberhentikan secara hormat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Senin, 16 Agustus 2016. Tahar diberhentikan lantaran berkewarganegaraan Amerika Serikat. Jokowi pun menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pelaksana tugas (Plt). (ase)

Polemik Menteri Jokowi

Ini Alasan Posisi Menteri ESDM

Jangan Ditempati Orang Partai Politik

Sabtu, 20 Agustus 2016 13:41 WIB

Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com

Fahmi Radhi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Presiden Joko Widodo diminta memilih Menteri Energi Sumber Daya Energi (ESDM) bukan berasal dari partai politik, guna menghindarkan kerugian negara dalam pengambilan keputusan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radhi mengatakan, walaupun anggaran Kementerian ESDM relatif kecil, tetapi keputusan Menteri ESDM terkait industri migas dan minerba nilainya mencapai ribuan triliun rupiah.
"Kalau orang partai dikhawatirkan ini menjadi sasaran korupsi bagi partai tadi‎, jadi saya tegaskan untuk posisi Menteri ESDM bukan dari orang partai," kata Fahmi dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (20/8/2016).
Menurut Fahmi, orang-orang partai akan tergoda dengan nilai ribuan triliun dari industri yang ditangani oleh Kementerian ESDM, misalnya keputusan ekspor kondensat yang dilakukan Freeport yang jumlahnya tidak kecil.
"Kalau dia orang partai, dia tidak bebas dalam memutuskan dan bisa saja dia meminta imbalan, kemudian blok-blok yang sudah habis masa kontraknya harus dikembalikan ke negara. Tetapi kalau orang partai bisa saja diperpanjang, Jero Wacik itu hampir saja memperpanjang Blok Masela oleh Total," tutur Fahmi.
Lebih lanjut dia mengatakan, orang-orang partai dapat dipilih menjadi Menteri ESDM jika organisasi kepartaian di Indonesia sudah berjalan dengan baik, karena saat ini untuk menjadi ketua partai politik harus mengeluarkan dana besar dan masih banyak kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri.
"Makanya yang aman non partai, kecuali sistem kepartaian kita sudah berubah dengan baik, coba dari mana uangnya untuk jadi ketua partai, kalau dia jadi Menteri ESDM dikhawatirkan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia," ujar Fahmi.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono

Editor: Johnson Simanjuntak

Joko Widodo

Fahmi Radhi

Menteri ESDM

Berita Terkait:

Polemik Menteri Jokowi

DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport
Menteri ESDM Seharusnya Berasal dari Kalangan Profesional
Kurtubi Siap Jika Ditunjuk Menjadi Menteri ESDM
Pemerintah Disarankan Keluarkan Perppu Migas
Arcandra Tahar Bisa Jadi Menteri Lagi

Pilih Pengganti Arcandra, Energi Watch: Jangan dari Parpol

Selasa, 16 Agustus 2016 | 09:38 WIB

Menteri ESDM Archandra Tahar. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera memilih orang yang tepat untuk menggantikan posisi Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Lebih bagus Presiden sekarang memilih pengganti Arcandra dari jajarannya yang sudah ada di dalam jajaran Kementerian ESDM," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 16 Agustus 2016.
Ferdinand mengimbau Presiden agar tidak lagi berspekulasi dan mencari nama-nama baru yang justru akan menimbulkan polemik serupa maupun polemik berbeda nantinya. Sebab, menurut dia, spekulasi justru hanya akan menghambat pembangunan pada sektor energi dan sumber daya mineral. "Sudah cukup Presiden menunjuk orang-orang yang tidak bekerja profesional," ucapnya.
Baca: Presiden Jokowi Berhentikan Arcandra sebagai Menteri ESDM
Ferdinand menuturkan sebaiknya Presiden juga tidak memilih pengganti Arcandra dari partai politik. Sebab, menurut dia, pengelolaan ESDM ini akan semakin kacau jika diserahkan kepada orang partai. "Sebaiknya memilih internal saja, di sana itu kan banyak yang mampu. Ada banyak direktorat jenderal yang punya kapasitas-kapabilitas yang layak," ujarnya.
Presiden Joko Widodo memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mulai Selasa, 16 Agustus 2016. Menteri Arcandra diduga diberhentikan dengan hormat oleh Presiden lantaran diterpa kabar memiliki dua kewarganegaraan. Arcandra, yang puluhan tahun tinggal di Amerika Serikat, dikabarkan telah menanggalkan status WNI-nya.
Menteri Arcandra baru dilantik Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2016 menggantikan menteri sebelumnya, Sudirman Said. Kini posisi Menteri ESDM untuk sementara dipegang Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat ini menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman.
ABDUL AZIS

Menteri ESDM Jangan Dari Parpol

Politik JUM'AT, 19 AGUSTUS 2016 , 08:45:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

RMOL. Pasca dicopotnya Arcandra Tahar karena kasus kewarganegaraan ganda, saat ini beredar spekulasi mengenai siapa penggantinya yang akan menduduki kursi Menteri ESDM. Banyak kalangan menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih menteri dari kalangan profesional dan bukan dari partai politik.

Berita Terkait

Menteri ESDM Mesti Berjiwa Merah Putih

Keahlian Jangan Jadi Pertimbangan Utama Jokowi Menunjuk Menteri ESDM

Tahukah Arcandra Akar Masalah ESDM Indonesia Ada Di Kepemilikan?

"Sebaiknya Menteri ESDM yang menggantikan Arcandra Tahar adalah orang yang profesional, non partisan terhadap kelompok apapun. Dan juga bukan dari partai," kata pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/8).

Menurutnya, kondisi Kabinet Kerja akan terus gaduh jika Jokowi kembali merekrut menteri dari prarpol pendukung sehingga terjadi perdebatan politik yang panjang. Apalagi bila Menteri ESDM berasal dari Golkar, mengingat saat Pemilu 2014 lalu partai itu tidak berkeringat sama sekali dalam upaya memenangkan Jokowi.

"Jadi pasti akan kesulitan untuk meredam marahnya para pendukung Jokowi yang berkeringat waktu itu, tiba-tiba mantan lawan politik itu malah diberikan tempat," kata Igor.

Meski sebagai salah satu upaya Jokowi untuk mendapatkan dukungan politik dari Golkar tapi secara etika politik jelas tidak fair dan tidak adil bagi parpol dan relawan yang setia mengawalnya. Sebelumnya beredar kabar bahwa politisi Golkar yang juga anggota Komisi VII DPR RI Setya Widya Yudha masuk dalam nominasi pengganti Arcandra. Begitu rekan sejawatnya Dito Ganinduto.

"Kondisi obyektif sekarang justru yang dibutuhkan adalah figur yang bisa merangkul semua pihak. Mengingat sektor energi amat strategis, harus dipilih orang yang tenang tapi terampil bekerja," jelas Igor.

Selain itu, menurutnya, calon Menteri ESDM juga harus memahami semua prosedur kontrak investasi sektor pertambangan, membangun fondasi regulasi yang jelas dan mampu secara aktif mengarahkan ke arah mana sektor energi bergerak.

Lanjut Igor, meski dari kalangan profesional yang memahami kontrak-kontrak investasi, sebaiknya dipilih yang sudah ahli di bidang permodalan. Karena sektor energi sangat memerlukan pemahaman mendalam bagaimana struktur modal bekerja.

"Lebih bagus lagi jika berlatar belakang pendidikan Geologi sehingga memiliki pemahaman mendasar soal sektor energi pada umumnya. Selain itu jelas soal kejujuran dan karakter, nasionalisnya tinggi," bebernya.

Karena itu, dia meminta Presiden Jokowi dapat memilih Menteri ESDM secara hati-hati dan jangan terburu-buru.

"Serta menghindari bisikan dari orang sekelilingnya yang sudah membuat rekomendasi yang salah dalam kasus Arcandra," tegas Igor yang juga direktur Survey & Polling Indonesia (Spin). [wah]
Calon Menteri ESDM Baru Jangan dari Parpol

Rawan Sasaran Korupsi

Dian Ihsan Siregar • 20 Agustus 2016 14:11 WIB

Ilustrasi Gedung ESDM. (FOTO: MTVN/Patricia Vicka)

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak memilih orang partai politik (parpol) untuk mengisi kursi Menteri ESDM yang baru. Tujuannya, untuk menghindarkan kerugian yang akan ditanggung negara suatu saat nanti, khususnya dalam pengambilan keputusan pemanfaatan sumber daya alam (SDA).

P‎engamat Ekonomi Energi UGM, Fahmi Radhi mengatakan, meski anggaran di Kementerian ESDM sangat kecil, tapi keputusan Menteri ESDM di industri Migas dan Minerba sangat penting, karena nilainya sangat besar yaitu mencapai ribuan triliun rupiah.
Baca juga
"Kalau orang partai, saya khawatirkan menjadi sasaran korupsi bagi partai tadi. Jadi saya tegaskan untuk posisi Menteri ESDM jangan dari orang partai," ungkap Fahmi, ‎ditemui diskusi 'Geger Arcandra & Nasib Sektor ESDM', di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (20/8/2016).

Orang parpol, menurut Fahmi, sangat rentan tergoda rayuan nilai uang ribuan triliun rupiah dari sektor yang ditangani Kementerian ESDM, seperti keputusan ekspor kondensat yang dilakukan Freeport yang nilainya tidak kecil.

"Kalau dia orang partai, dia tidak bebas dalam memutuskan dan bisa saja dia meminta imbalan, kemudian blok-blok yang sudah habis masa kontraknya harus dikembalikan ke negara. Tetapi kalau orang partai bisa saja diperpanjang, contohnya Jero Wacik pada saat menjabat hampir saja memperpanjang Blok Masela," tegas Fahmi.

‎Pemilihan dari orang partai untuk kursi Kementerian ESDM bisa saja, Fahmi menegaskan, jika organisasi kepartaian di Indonesia sudah berjalan baik. Karena, pada saat ini untuk menjadi Ketua parpol harus mengeluarkan dana yang besar.

"Makanya yang aman nonpartai, kecuali sistem partai di sini sudah berjalan baik. Coba dari mana uangnya untuk jadi ketua partai, kalau dia jadi Menteri ESDM dikhawatirkan bisa manfaatkan kekayaan alam di Indonesia," pungkas Fahmi.

‎Sebelumnya, Anggota DEN Syamsir Abduh mengatakan, calon menteri ESDM yang baru harus mempelajari berbagai jenis aturan, undang-undang dan kebijakan dalam sektor yang sangat krusial.

"Memang berat dan harus mengerti semuanya, karena selain pengalaman, harus juga mempelajari keseluruhan ESDM, karena untuk mempelajari ESDM harus membutuhkan waktu enam bulan. Saya kira semua orang setuju kalau mempelajari ESDM membutuhkan waktu yang tidak sebentar," tutup Syamsir Abduh.(AHL)

Ini Saran buat Presiden Jokowi Sebelum Mengangkat Menteri ESDM

Sabtu, 20 Agustus 2016 | 20:02 WIB

KOMPAS.com / Iwan Supriyatna Diskusi mengenai pengelolaan sektor migas dan pertambangan, Sabtu (20/8/2016)

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengangkatan dan pencopotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar yang dilakukan dalam waktu singkat dinilai beberapa kalangan sebagai keteledoran pemerintah.
Agar pemerintah tidak lagi kecolongan dalam menentukan Menteri ESDM, sejumlah kalangan memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan jajarannya.
Anggota Dewan Energi Nasional, Syamsir Abduh mengatakan, calon menteri ESDM nantinya haruslah memiliki kemampuan yang luas di bidang energi serta paham akan alur politik negara.
"Pesan saya Menteri ESDM harus mampu mendorong tercapainya visi misi energi kita dengan kemampuan teknis yang luas, serta paham juga perpolitikan kita," ujar Syamsir di Jakarta, Sabtu (20/8/2016).
Selain itu, DEN juga meminta Menteri ESDM memiliki kemampuan berkoordinasi dengan kementerian lain.
"Menteri harus memiliki kemampuan berkoordinasi dengan kementerian lain," ucap Syamsir.
Pengamat Ekonomi Energi UGM yang juga mantan anggota tim anti mafia migas, Fahmi Radhi meminta Presiden Jokowi untuk terlebih dahulu memastikan calon Menteri ESDM memiliki integritas dan jiwa kebangsaan serta bebas dari partai politik.
"Integritas dan jiwa kebangsaan harus dimiliki, orang asing tidak boleh jadi menteri ESDM, menteri ini jangan partisipan partai politik," tandas Fahmi.
Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi juga meminta Presiden agar memastikan terlebih dahulu identitas dan asal usul calon menteri agar tidak lagi kecolongan.
"Seorang menteri ESDM haruslah seorang nasionalis, sebab dia akan mengelola energi yang harus dikuasai oleh negara. Siapa pun orangnya harus memiliki pemahaman soal energi," pungkas Kurtubi.

NASIONAL

Jokowi Diminta Cari Menteri ESDM yang Nasionalis

Pencopotan terhadap Arcandra yang merupakan warga AS, diapresiasi.

Sabtu, 20 Agustus 2016 | 13:01 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari

Jokowi Diminta Cari Menteri ESDM yang Nasionalis

Presiden Jokowi. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

VIVA.co.id - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, berpendapat seorang menteri tidak cukup hanya ahli di bidangnya. Tetapi dia juga harus memiliki integritas dalam memimpin institusinya.
"Yang paling utama, menteri tersebut memiliki integritas dan kepemimpinan. Kalau hanya bicara profesional saja, itu tidak cukup," ujar Komaidi dalam diskusi bertajuk 'Geger Arcandra dan Nasib Sektor ESDM' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Agustus 2016.
Pernyataan Komaidi ini menanggapi pencopotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar oleh Presiden Joko Widodo, karena status dua warga negara.
Menurut Komaidi, peristiwa pencopotan itu harus menjadi pembelajaran. Sehingga, ke depan, Menteri ESDM dijabat oleh sosok yang memiliki integritas dan kepemimpinan.
"Di tantangan ini, kita butuh seorang sosok yang memiliki integritas dan kepemimpinan. Kalau memiliki keahlian saja kan bisa dibantu oleh bawahannya. Tapi integritas dan kepemimpinan tidak bisa digantikan. Itu hal personal, masing-masing orang," ujar Komaidi.
Senada, mantan Anggota Tim Mafia Migas, Fahmi Rahdi, dalam kesempatan yang sama juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mencopot dengan hormat Arcandra Tahar dari Menteri ESDM.
Menurutnya, itu langkah yang tepat. Sebab soal kewarganegaraan Arcandra bisa berdampak luas terhadap kebijakannya. "Saya kira itu langkah tepat, dari pada nantinya berlarut-larut jadi meluas," ujar Fahmi.
Meski begitu, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gajah Mada ini berharap Presiden Jokowi segera mencari pengganti Arcandra. Persoalan ESDM di Tanah Air sangat krusial, sehingga kurang elok jika hanya dijabat pelaksana tugas. Terlebih, Luhut Pandjaitan yang kini ditunjuk sebagai Plt Menteri ESDM juga mengurusi bidang kemaritiman.
Presiden, kata Fahmi, juga harus memastikan Menteri ESDM baru nanti memiliki jiwa merah putih atau jiwa nasional kebangsaan. Sebab, sektor ESDM bersinggungan langsung dengan kekayaan alam Tanah Air.
"Kalau menterinya nanti memiliki jiwa kebangsaan, dia akan memutuskan segala sesuatunya untuk rakyat dari pada ke asing. Dengan jiwa nasional itu menteri baru harus mengembalikan kejayaan alam rakyat Indonesia," ujar Fahmi. (ase)
Laporan: Edwin Firdaus

Izin Freeport Diperpanjang, DPR Segera Panggil Pemerintah

Kementerian ESDM harus bisa menjelaskan alasan perpanjangan.

Sabtu, 20 Agustus 2016 | 13:17 WIB

Oleh : Rochimawati

Tolak perpanjangan kontrak Freeport (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)

VIVA.co.id – Komisi VII DPR RI segera memanggil pemerintah terkait izin PT Freeport Indonesia yang mendapat perpanjangan izin ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017. Izin ekspor konsentrat Freeport ini sebelumnya telah berakhir pada 8 Agustus 2016.
Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, menyebutkan bahwa pihaknya perlu mendapat penjelasan yang detail dari pemerintah mengenai perpanjangan izin tersebut.
"Komisi VII akan minta penjelasan dari menteri (ESDM) definitif apa alasan dan argumentasi diberikannya izin ekspor konsentrat oleh pemerintah kepada Freeport," kata Kurtubi saat diskusi bertema 'Geger Arcandra dan Nasib Sektor ESDM' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Agustus 2016.
Politikus dari Partai Nasional Demokrat itu menyebutkan dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Minerba sudah sangat jelas, bahwa semua perusahaan tambang harus terlebih dahulu mengolah produknya sebelum diekspor. Karena itu, dia mempertanyakan alasan Kementerian ESDM melonggarkan peraturan ini untuk Freeport.
"UU Minerba kan sudah jelas, tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah atau setengah jadi. Tujuanya agar manfaat kekayaan tambang minerba ini maksimal untuk bangsa dan negara," tuturnya. (ase)
Laporan: Edwien Firdaus

TERKAIT:

Bagaimana Nasib Ekspor Freeport Usai Arcandra Diberhentikan?

Fakta di Balik Kinerja 20 Hari Mantan Menteri ESDM Arcandra

Kementerian ESDM Perpanjang Izin Ekspor Freeport?

Menteri Arcandra Bicara Masa Depan Freeport

Negosiasi Divestasi Saham Freeport Masih Alot

Freeport Tolak Tawaran Turunkan Nilai Divestasi Saham

Ini yang Bikin Istana Disebut Kecolongan soal Arcandra

Rabu, 17 Agustus 2016 | 06:05 WIB

Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka usai acara Upacara Pengukuhan Paskibraka di Istana Merdeka, Jakarta, 15 Agustus 2016. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pencopotan Arcandra Tahar dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral lantaran mengantongi paspor Amerika Serikat membuat publik terhenyak.

Apakah begitu longgar mekanisme seleksi dan pengecekan data pribadi para calon menteri? Padahal Presiden RI memiliki kewenangan dan perangkat untuk mencari data tentang para menterinya. Sejumlah politikus di Dewan Perwakilan Rakyat pun langsung menyuarakan perlunya hak interpelasi (hak meminta penjelasan kepada Presiden) untuk mengetahui duduk perkara penunjukan Arcandra. Baca: Menteri Yasonna: Menteri Arcandra Punya Paspor AS

Ternyata, Badan Intelijen Negara, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tak mengetahui secara detail sosok dan latar belakang Arcandra. Menurut Kepala BIN Sutiyoso, pihaknya baru mengetahui Arcandra ditunjuk menjadi menteri sesaat sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle kabinet pada akhir Juli 2016.
"Penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Kami semua baru mengetahui beberapa saat sebelum dilantik," kata Sutiyoso lewat pesan pendek kepada Tempo pada Selasa, 16 Agustus 2016. Baca: Soal Arcandra, Johan Budi: Istana Jangan Disebut Kebobolan

Sutiyoso tak menjawab ketika ditanya terbongkarnya kepemilikan paspor ganda Arcandra, yakni Amerika dan Indonesia.

Undang-Undang Imigrasi menyebutkan, seseorang serta-merta hilang kewarganegaraan RI-nya jika menjadi warga negara asing. Informasi soal status kewarganegaraan Arcandra diperoleh Tempo pada Jumat malam pekan lalu, 12 Agustus 2016. Baca: Yasonna: Arcandra Datang Pakai Paspor Indonesia

Sutiyoso memastikan keputusan Presiden Jokowi mencopot Arcandra pada Senin malam, 15 Agustus 2016, sudah melalui pertimbangan matang. "Dalam konteks kasus AT (Arcandra Tahar), Presiden sudah membuat keputusan cepat dan tepat. Masyarakat bisa memahami," tutur Sutiyoso.

Arcandra diberhentikan dengan hormat setelah 20 hari bekerja. Posisi Menteri ESDM yang kosong kini dijabat Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penjabat sementara. Baca: Luhut Bantah Usulkan Nama Arcandra Tahar ke Jokowi

Menanggapi masalah Arcandra, Wakil Ketua Komisi Luar Negeri DPR Meutya Hafid mengatakan kasus serupa tak boleh terjadi lagi. BIN semestinya tak boleh luput memberikan masukan dan informasi kepada Presiden yang akan memutuskan masalah-masalah penting.

"Kemarin agak terlambat, (kewarganegaraan Arcandra) baru diketahui beberapa lama,” ujar Meutya di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016. “Saya rasa polemiknya harus segera diselesaikan.” Baca: Fadli Zon Minta DPR Tak Interpelasi Kasus Arcandra

Di sisi lain, politikus Partai Golkar itu menilai, Presiden Jokowi telah bertindak tegas menyelesaikan polemik ini. "Saya rasa tinggal cari menteri yang pas dengan Presiden," katanya.

Meutya menyarankan Presiden Jokowi menggunakan prinsip kehati-hatian memilih menteri pengganti, terutama melihat latar belakangnya. "Kalau mau disalahkan, kami tidak tahu siapa yang kasih masukan (soal Arcandra) ini," ucap Meutya. YOHANES PASKALIS | ARKHELAUS W.

Terpopuler:
Mertua Arcandra: Setahu Saya Hanya Paspor Indonesia
Presiden Jokowi Berhentikan Arcandra sebagai Menteri ESDM
Arcandra Punya Paspor AS, Ruhut: Jokowi Tidak Kebobolan

Sabtu, 20 Agustus 2016

Aduh, Arcandra...

(Bagian 1 - 7)

Cover Story: Arcandra Korban Istana? (Bagian 1 - 2)

Cover Story: Arcandra Korban Istana? (Bagian 2)

Ini Dukungan untuk Arcandra Tahar

3 Menteri dengan Masa Jabatan Supersingkat

Mengenal Lebih Dekat Arcandra Tahar

Langkah Jokowi Copot Arcandra Dinilai Tepat

Arcandra: Tidak Ada Jabatan yang Kekal

Komentar Yusril Soal Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar

Heboh Menteri WNA, JK: Perbaiki Administrasi Kewarganegaraan

Presiden Jokowi Copot Menteri ESDM Arcandra Tahar

'Jika dari Parpol, ESDM Bakal Jadi Sasaran Korupsi'

Pilih Pengganti Arcandra, Energi Watch: Jangan dari Parpol

Menteri ESDM Jangan Dari Parpol

Calon Menteri ESDM Baru Jangan dari Parpol

Rawan Sasaran Korupsi

Terkait

Ketua DPR Minta Pemerintah Segera Perjelas Status Arcandra

Ketua DPR: Kualitas Anggota DPR Zaman Orde Baru Lebih Baik

Tidak ada komentar:

Posting Komentar