Arcandra Masih Mungkin Kembali Jadi Menteri
Arcandra ingin berkontribusi kepada lndonesia.
Rabu, 17 Agustus 2016 | 23:01 WIB
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)
VlVA.co.id - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar, masih mungkin untuk berkontribusi kepada negara lndonesia. Bahkan, dia menyebut Arcandra masih ada kemungkinan untuk kembali menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Ya, semua kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi, tidak menutup itu. Tapi semua berpulang pada penilaian dari Presiden," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 17 Agustus 2016.
Luhut yang sekarang menjabat Pelaksana Tugas Menteri ESDM itu meminta permasalahan Arcandra tidak hanya dilihat dari dwi kewarganegaraannya. Menurutnya, hal yang harus diperhatikan adalah Arcandra ingin berkontribusi kepada lndonesia.
Arcandra dinilai ahli dalam mengurai struktur biaya dalam bidang perminyakan. "Itu menghemat puluhan miliar dolar, dan itu akan menguntungkan kita, dan membuat harga-harga mungkin menjadi murah, karena kita bisa tahu strucuture cost dengan baik," kata Luhut.
Luhut lantas menyebut bahwa sebenarnya sudah banyak orang pintar asal Indonesia yang tengah berkiprah di negara lain, menyatakan komitmennya untuk kembali ke Tanah Air. Banyak profesor yang telah menyatakan akan membantu tanpa diketahui media.
Luhut menyebut sedikitnya 24 profesor atau para ahli di bidangnya telah menyatakan komitmen untuk memberikan sumbangsih kepada negaranya. Sebanyak delapan di antara mereka sudah menemui Presiden.
"Karena tidak pada level menteri, tidak kelihatan (diekspos media massa), sebagian dari mereka warga negara Amerika, ada yang ke Papua, Sumatera, dan juga kemarin sudah menghadap Presiden," ujarnya.
POLITIK
Jokowi Masih Kaji Pengganti Arcandra Tahar
Belum diketahui siapa yang akan menggantikan Arcandra.
Rabu, 17 Agustus 2016 | 18:14 WIB
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo masih melakukan kajian mendalam untuk mencari siapa yang tepat mengisi posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang ditinggalkan Arcandra Tahar setelah diberhentikan pada 16 Agustus 2016 kemarin.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, saat ini memang tanggung jawab di Kementerian ESDM masih dipercayakan kepada Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
"Tentunya pada waktunya Presiden mengkaji, mempertimbangkan dan kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden akan mempertimbangkan itu," kata Pramono Anung, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 17 Agustus 2016.
Pramono enggan merinci lebih lanjut, kapan Presiden akan mengangkat menteri ESDM yang definitif itu.
"Ya ini ‘kan masih 17 Agustus, mikir kemerdekaan saja," katanya mengelak.
Sementara itu, pelaksana tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah melakukan konsolidasi di internal kementerian. Ia mengaku, kondisi kementerian masih baik. Ia juga sudah memberi arahan kepada seluruh jajarannya, dalam menjalankan tugas setelah ditinggal Arcandra.
"Saya sudah briefing dengan para dirjen dan sekjen dan para pejabat Eselon I di ESDM kemarin," katanya.
Seperti diketahui, karena masalah dwi kewarganegaraan, Presiden Joko Widodo akhirnya memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Mensesneg Pratikno, di Kantor Presiden pada Senin, 15 Agustus 2016.
Arcandra menjadi Menteri ESDM pertanggal 27 Juli 2016, menggantikan Sudirman Said.
NASIONAL
Arcandra Tahar Datangi Istana, Ada Apa?
Arcandra baru sampai di Istana sore ini.
Rabu, 17 Agustus 2016 | 17:00 WIB
Arcandra Tahar sambangi Istana Merdeka. (Agus Rahmat/VIVA.co.id)
VIVA.co.id – Walau sudah diberhentikan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), namun Arcandra Tahir masih mendapat kesempatan untuk mengikuti upacara HUT ke-71 kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta.
Arcandra terlihat hadir sekitar pukul 15.00 WIB. Dia datang diantar menggunakan mobil golf oleh Paspampres, menuju panggung bagian barat Istana Merdeka.
Ia datang, menggunakan batik motif coklat dengan celana hitam. Tidak ada keterangan dari Arcandra, terkait kedatangannya ini.
Informasi yang dihimpun, Arcandra diundang oleh pihak Istana untuk mengikuti upacara penurunan bendera pusaka.
Arcandra diberhentikan secara terhormat oleh Presiden Joko Widodo sejak tanggal 16 Agustus 2016 kemarin, terkait dwi kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra. Sebab, syarat utama untuk menjadi menteri atau pejabat negara, adalah berstatus sebagai warga negara Indonesia.
Arcandra sendiri menjadi Menteri ESDM baru beberapa pekan, sejak dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Jokowi pada 27 Juli 2016. Ia menggantikan posisi Sudirman Said.
NASIONAL
Arcandra Tidak Paham Aturan Kewarganegaraan Indonesia?
Kemenkumham sebut kasus Arcandra tidak disengaja.
Rabu, 17 Agustus 2016 | 15:05 WIB
Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar bersama Sudirman Said (ANTARA/Muhammad Adimaja)
VIVA.co.id – Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Freddy Harris angkat biacara soal polemik status kewarganegaraan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar.
Menurutnya, permasalahan yang terjadi pada Arcandra ini bukanlah suatu kesengajaan. Sehinga tak ada yang patut disalahkan.
"Kami tahu bahwa memang ada proses yang harus diperbaiki, tapi semuanya tidak ada kesengajaan," kata Freddy di kantornya, Jakarta, Rabu, 17 Agustus 2016.
Freddy menjelaskan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Arcandra terkait kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS). Untuk mengklarifikasi terkait kewarganegaraan Arcandra di AS.
Menurutnya, ada perbedaan aturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia dan AS. Arcandra pun tidak mengerti mengenai hal tersebut.
"Jadi ketika dia mendapatkan Paspor AS, di UU Kewarganegaraan kan juga jelas, mengerti tidak Pasal 23 ayat a,f,h (UU No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan), dia jawab tidak mengerti, karena di Amerika di UU tidak melepas kewarganegaraan jadi dia berpatokan kepada itu, dia enggak mengerti makanya dia pegang dua-duanya," ujar Freddy.
Artinya, tegas Freddy, pihaknya menyimpulkan bahwa dalam kasus ini Arcandra dipastikan tak ada kebohongan yang disengaja. Karena itu, penunjukan Arcandra sebagai menteri dinilai bukanlah sebuah kelalaian.
"Karena ini ketidaktahuan. Tetapi dari hasil ketidaktahuan ini ada sebuah persoalan, itulah yang sedang kami perbaiki," ujarnya.
Laporan: Edwien Firdaus.
BISNIS
Bagaimana Nasib Ekspor Freeport Usai Arcandra Diberhentikan?
Dalam waktu dekat, Kementerian ESDM berunding kembali dengan Freeport.
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:01 WIB
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua (ANTARA/Muhammad Adimaja)
Jokowi Sudah Ambil Tanggung Jawab Berhentikan Arcandra
Publik diharapkan anggap masalah ini sudah selesai.
Selasa, 16 Agustus 2016 | 21:50 WIB
Presiden Joko Widodo (VIVA.co.id/Agus Rahmat)
VIVA.co.id – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sudah tepat dengan memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Publik pun diharapkan menganggap masalah tersebut telah selesai dan tidak memperpanjang isu tersebut.
Hal itu diutarakan oleh Freddy Alex Damanik, Tim Hukum dan Konstitusi PDIP Pro Jokowi dan Akbar Faisal, politisi partai Nasdem dalam dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Selasa 16 Agustus 2016. Freddy menegaskan bahwa masalah dwi kewarganegaraan Arcandra adalah sesuatu yang salah.
"Maka kami melihat langkah yang diambil Jokowi justru harus kita apresiasi karena begitu polemik ke publik, Presiden sadar ada sesuatu yang salah, dia jujur kepada rakyat. Dia ambil keputusan yang tepat memberhentikan menteri ESDM. Kami sangat mengapresiasi itu," kata Freddy.
Dia mengharapkan perangkat-perangkat pemerintahan dapat intropeksi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Sistem imigrasi harus mampu mendeteksi dwi kewarganegaraan.
"Kami melihat polemik ini sudah selesai dengan diberhentikannya menteri ESDM dan biarkan presiden kita bekerja. Beliau sudah mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan nasional," ujarnya.
Sementara itu, Akbar menilai presiden telah mengambil tanggung jawab dengan memberhentikan Arcandra sebagai menteri ESDM. Menurutnya persoalan Arcandra sangat krusial dan agak dramatik karena terkait nasionalisme, namun ia mengharapkan persoalan ini tidak berlanjut.
"Perdebatan ini sudah selesai karena pemimpin negara telah mengambil keputusan itu. Dia mengambil risiko meski ia marah kepada para pembantunya. Biarkan Presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap layak," ujar Akbar.
BISNIS
Luhut Bantah Istana Kecolongan Soal Arcandra Tahar
Luhut sebut ada informasi yang tidak utuh.
Selasa, 16 Agustus 2016 | 18:22 WIB
Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Menko Kemaritiman. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/nz/16)
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membantah, jika pihak Istana "kecolongan" mengangkat Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Luhut menyebut bahwa ada informasi yang tidak utuh.
"Kan, bisa saja terjadi, ada informasi yang tidak utuh. Misal saja, saya tadi bilang, kalau kamu makan pakai sendok, bisa saja tiba-tiba kegigit batu," kata Luhut di Kementerian ESDM, Selasa 16 Agustus 2016.
Luhut juga bilang bahwa dirinya belum tahu siapa kandidat kuat yang akan menjadi Menteri ESDM definitif. Dia menyebut, ia belum mendapat informasi dari Istana soal ini dan dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.
"Belum ada info, saya akan tanya Presiden kalau soal itu," ucap Luhut.
Luhut juga mengaku belum tahu, berapa lama kekosongan kursi Menteri ESDM definitif akan terjadi. Ia menegaskan, akan melanjutkan program kerja Arcandra terkait langkah-langkah startegis seperti pengembangan Blok Masela, Blok Mahakam, dan pembahasan soal izin ekspor Freeport.
"Saya akan meneruskan semua kebijakan pak Arcandra, karena apa yang dilakukan pak Arcandra itu menurut saya sangat baik," tuturnya. (asp)
POLITIK
Presiden Harus Segera Tunjuk Menteri ESDM Baru
Pembahasan RAPBN 2017 terhambat, jika Menteri ESDM belum ada.
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:06 WIB
Wakil Ketua BKSAP dan Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar
VIVA.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII Rofi Munawar meminta Presiden Jokowi segera menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang definitif, mengingat pembahasan Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2017 ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2016.
“Presiden harus segera menunjuk Menteri ESDM yang baru, agar pembahasan RAPBN 2017 bisa berjalan dan target-target yang telah dicanangkan di sektor ESDM dapat terealisasi“ demikian dikatakan Rofi Munawar seusai mendengarkan Pidato Presiden Jokowi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 di komplek Gedung DPR RI, Selasa 16 Agustus 2016.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden RI, Joko Widodo pada hari Senin (15/8). Adapun posisi yang ditinggalkan untuk sementara dipegang pelaksana tugas (Plt), Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.
Rofi Munawar yang juga anggota Panitia kerja (Panja) Migas ini meyakinkan, bahwa keberadaan Menteri ESDM diperlukan dalam penyusunan asumsi makro ekonomi dibidang energi. Berdasarkan nota keuangan, pemerintah menyampaikan asumsi makro untuk RAPBN 2017 terkait dengan harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$45 per barel. Adapun volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2017 ditargetkan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.
“Sektor energi merupakan bidang yang sangat vital serta memiliki dampak yang luar biasa, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan sangat menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kecepatan Presiden dalam menunjuk Menteri ESDM tentu tetap harus mempertimbangkan kapasitas dan kredibilitasnya,” kata Rofi.
Jika Presiden tidak segera menunjuk Menteri ESDM yang baru, selain akan menghambat pembahasan RAPBN 2017, juga akan berpotensi mengganggu berbagai target yang ditetapkan oleh pemerintah selama ini. Seperti, program 35.000 MW, kenaikan lifting migas nasional, peningkatan elektrifikasi nasional, hingga progress renegoisasi kontrak karya di sektor mineral dan batubara. Terakhir dirinya meminta, agar kejadian kemarin tidak terulang lagi. (webtorial)
POLITIK
Ketua DPR Sarankan Pengganti Arcandra Bukan dari Parpol
Arcandra diberhentikan sebagai Menteri ESDM karena berstatus warga AS.
Selasa, 16 Agustus 2016 | 15:19 WIB
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar (kiri). (VIVA.co.id/Fikri Halim)
VIVA.co.id - Ketua DPR Ade Komarudin mengingatkan agar proses perekrutan menteri nanti bisa dilakukan lebih baik lagi. Ia kaget dengan kontroversi dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar. Ia menyesalkan kenapa permasalahan ini tidak segera ditangani sejak dini.
"Kalau dari dulu diurus seharusnya Pak Arcandra ini bisa tidak bermasalah. Persoalannya belum terurus dengan baik," kata Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.
Namun, politikus Partai Golkar ini tetap mengapresiasi langkah Presiden Jokowi untuk segera memberhentikan secara hormat Arcandra sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Mungkin Presiden daripada nantinya menimbulkan kontroversi, nanti dianggap melanggar hukum, lebih bagus ambil sikap yang tegas," ujar Akom.
Sementara mengenai pengganti Arcandra, Akom mengatakan hal itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi sepenuhnya. Namun ia memiliki saran lain agar penggantinya tidak berasal dari partai politik.
"Lebih baik (kalangan) profesional untuk kemaslahatan," kata Akom.
Presiden Jokowi memutuskan untuk memberhentikan secara hormat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM karena merupakan warga negara Amerika Serikat. Jokowi kemudian menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM.
Arcandra diangkat sebagai menteri pada 27 Juli 2016 lalu, bersamaan dengan proses reshuffle jilid II. Dia menggantikan Sudirman Said.
(ren)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar