15-8-16'DPR Konsisten Sandang Predikat Lembaga dengan Kinerja Buruk

Dewan lebih mengedepankan kepentingan parpolnya ketimbang rakyat

Senin, 15 Agustus 2016 | 18:00 WIB

Oleh : Dedy Priatmojo, Rifki Arsilan

Gedung Nusantara DPR/MPR RI

VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) disebut sebagai salah satu lembaga negara yang konsisten menyandang predikat buruk dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara.
Hal itu disampaikan oleh Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, dalam sebuah diskusi dengan topik “Evaluasi Kinerja DPR RI semester I tahun 2016“ di Kantor Formappi Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur.
Lucius menilai, Formappi tidak melihat adanya perubahan yang cukup signifikan dalam menjalankan kinerja sebagai legislator yang dilakukan oleh anggota DPR RI hingga berakhir masa sidang V DPR RI bulan Juli 2016 lalu.
"Sebenarnya kita melihat tidak ada gerak perubahan sama sekali dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh DPR RI. Itu makanya kita katakan DPR RI konsisten dalam kinerja buruknya," kata Lucius Karus di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin 15 Agustus 2016.
Indikasi konsistensi dalam menyandang predikat buruk itu kata Lucius, dapat dilihat dari capaian kinerja DPR RI tiap masa sidang yang sudah ditentukan.
Sejak masa sidang ketiga tahun 2016, Lanjutnya, DPR RI hanya mampu mengesahkan tiga Undang-Undang. Bahkan, di masa sidang keempat, DPR RI sama sekali tidak menghasilkan Undang-Undang sama sekali. Dan pada masa sidang kelima DPR RI hanya mampu mengetuk empat Undang-Undang.
"Jadi memang hingga saat ini belum bisa memenuhi lima undang-undang yang dihasilkan dalam satu masa sidang. Sementara yang ditargetkan itu sangat besar (50 Undang-Undang sepanjang tahun 2016)," ujarnya.
Bahkan, tahun sebelumnya, lanjut Lucius, dalam empat masa sidang DPR RI hanya mampu menghasilkan tiga undang-undang saja.
Ia pun menuding, faktor utama penyebab DPR RI selalu "tidak naik kelas" disebabkan oleh hilangnya kepedulian kader-kader partai politik yang ada di parlemen dalam menyikapi kondisi realitas masyarakat.
Menurutnya, para politisi di Senayan itu cenderung lebih mengedepankan kepentingan parpol atau individunya masing-masing dibandingkan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya.
"Itu saja yang selalu dipelihara dan itu juga kemudian yang diwarisi kepada politisi-politisi yang ada di DPR saat ini. Jadi tidak ada visi dalam kerja-kerja DPR RI. Jadi sangat pragmatis kalkulasinya," kata Lucius.
(ren)

POLITIK

DPR Diragukan Bakal Selesaikan Target 50 UU dalam Setahun

Masa kerja tahun 2016 ini hanya tinggal beberapa bulan lagi.

Senin, 15 Agustus 2016 | 16:54 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari, Rifki Arsilan

Rapat Paripurna DPR.

VIVA.co.id - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai target menyelesaikan 50 undang-undang yang ditetapkan DPR selama 2016 ini irasional atau tidak masuk akal. Alasannya, masa kerja DPR sampai akhir tahun nanti hanya sekitar beberapa bulan ke depan.
"Waktu kerja yang efektif yang tersedia untuk melakukan pembahasan itu hanya sekitar 48 hari kerja. Itu sudah dipotong masa reses. Artinya, target yang dicanangkan itu sangat tidak masuk akal," kata Lucius di Kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin 15 Agustus 2016.
Lucius meminta DPR realistis dalam menyelesaikan tugasnya sebagai legislator. Menurutnya, dalam sisa waktu yang sangat sempit itu, mereka hanya bisa menyelesaikan 11 undang-undang atau satu undang-undang per satu komisi.
"11 undang-undang sampai akhir tahun ini. Di masa sidang semester pertama tahun ini kan ada 7 undang-undang (yang sudah selesai), berarti 18 undang-undang sepanjang tahun 2016. Itu yang lebih masuk akal ketimbang 43 UU dari total 50 UU yang ditargetkan tahun ini," ujarnya.
Lucius menuturkan, selama dua tahun, kinerja anggota DPR periode 2014-2019 dalam menjalankan fungsi legislasi jauh dari harapan publik. Tercatat, hanya 10 RUU Prolegnas yang baru disahkan.
Kemudian, pada 2015, DPR hanya menghasilkan tiga produk undang-undang yaitu, UU Pilkada, UU Pemda, dan UU Penjaminan. Sementara sepanjang Januari- Juli 2016, mereka mengesahkan tujuh undang-undang.
"Saya pikir ke depan, DPR harus lebih realistis dalam membuat perencanaan," kata Lucius.

(ren)