POLITIK
Dewan Minta RAPBN 2017 Lebih Realistis
Jangan mengejar pencitraan tapi melupakan kinerja penerimaan.
Rabu, 17 Agustus 2016 | 23:48 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra mengatakan, dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan terkait perencanaan anggaran yang amat kedodoran.Ia menilai, RAPBN 2017 yang diajukan pemerintah, kurang realistis.
“Melihat situasi ekonomi nasional dan global sekarang saya menilai APBN 2O17 kurang realistis, terlalu tinggi dalam merencanakan pendapatan maupun belanja,”katanya usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016–2017, dalam rangka Penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2016.
Politisi F-Gerindra memberikan contoh. Pada APBN 2015 yang lalu, realisasi pendapatan Negara hanya 84,66 persen, sementera belanja Negara hanya 91,22 persen. Menurutnya, capaian ini semakin terlihat buruk karena target tersebut sudah berkali-kali mengalami revisi.
“Sudah diturunkan targetnya tetap saja tidak tercapai, bahkan di 2016 ini realisasinya jauh sekali dari target,”ujar Sutan.
Politisi asal dapil Jambi ini khawatir, hal ini akan kondisi dua tahun sebelumnya, dimana tidak ada kepastian dalam perencanaan keuangan. Yang mengakibatkan, anggaran yang sudah disahkan, tak bisa dilaksanakan karena tak ada dana.
Sutan menilai, hal ini juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ketika realisasi mencapai 98 persen meskipun target telah dinaikkan. Misalnya pada APBN Perubahan 2012, dimana pendapatan di target sebesar Rp1.344 triliun, namun realisasinya terkumpul sampai 99,5 persen, atau Rp1.338 triliun.
Untuk itu, Sutan meminta dalam merumuskan asumsi APBN 2017 agar lebih realistis jangan mengejar pencitraan tapi melupakan kinerja penerimaan.
“Jika ini terus terjadi maka APBN kita akan terjebak hutang, ini kan membuat kita bangkrut,”ujar politisi yang akrab dipanggil SAH itu.
Sebagai mana dalam pidato Presiden di depan Anggota Dewan, Presiden menjelaskan pendapatan Negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut penerimaan pajak direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun.
Sementara penerimaan Negara bukan pajak 2017 ditargetkan sebesar Rp240,4 triliun. Sementara belanja Negara dialokasikan sebesar Rp2.070,5 triliun yang terdiri belanja pusat Rp1.310,4 triliun dan transfer daerah serta dana desa Rp760 triliun. Defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp322,8 triliun atau 2,41 dari PDB. (www.dpr.go.id)
=======================
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah asumsi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dalam pidato Nota Keuangan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di gedung DPR/MPR, Selasa 16 Agustus 2016.
Menurut Jokowi, dengan memperhitungkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi Indonesia ke depannya, pemerintah mengajukan asumsi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 diperkirakan dapat mencapai 5,3 persen.
Adapun dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah mengakui perlu kerja yang sangat keras, mengingat ketidakpastian bersumber dari pelambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara maju belum sesuai harapan.
"Dengan paket kebijakan ekonomi I hingga XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur," jelas Jokowi.
Kemudian, untuk laju inflasi 2017 Jokowi memperkirakan ada dikisaran 4,0 persen. Asumsi itu berdasarkan atas penguatan konektifitas yang mampu menciptakan efisiensi sistem logistik nasional sehingga mendukung terciptanya stabilitas harga komoditas.
"Sebagai komitmen pengendalian inflasi, Pemerintah menyediakan dana cadangan menjaga ketahanan pangan, serta stabilisasi harga. Alokasi dana akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan, seperti penyelenggaraan operasi pasar, serta penyediaan beras untuk rakyat miskin," tegasnya.
Sedangkan, untuk nilai tukar rupiah 2017, diperkirakan sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat. Asumsi ini didukung upaya penguatan di sektor keuangan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Sementara itu, untuk rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan pada 2017, pemerintah mengajukan asumsi sebesar 5,3 persen. (asp)
VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Wilgo Zainar menilai rencana pemerintah yang mengusulkan revisi APBNP 2016 sebagai cerminan kurang krediblenya pemerintah dalam mengelola anggaran.
Padahal, lanjut dia, hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya volume belanja negara.
"Saya kira ketidak cermatan pemerintah dalam menetapkan target penerimaan sehingga berdampak juga pada belanja yang expansive," kata politisi Gerindra ini, Selasa 16 Agustus 2016.
Ia menuturkan, optimisme boleh-boleh saja namun tetap realistis terhadap realita kondisi perekonomian nasional, regional dan global yang masih melambat saat ini.
"Mungkin pemerintah berpikir, lanjut dia, dengan adanya tax amnesty dapat menambal kekurangan dalam APBNP 2016. Namun kenyataannya tax amnesty Rp165 triliun yang diharapkan menjadi tumpuan pendapatan negara kita untuk menopang APBNP 2016 ini belum mampu mendongkrak defisit APBNP. Faktanya, Menkeu saat ini memilih langkah lebih konservatif untuk mengurangi belanja yang belum prioritas ketimbang nanti penerimaan yang diharapkan tidak dapat tercapai sehingga memperlebar defisit kita yang memang dibatasi oleh UU tidak boleh lebih dari 3 persen," ujarnya.
Memang tak dapat dipungkiri, katanya, tax amnesty sangat diharapkan keberhasilannya oleh pemerintah dan DPR.
"Namun demikian kita akan lihat progres pada priode I ini, bila tidak mencapai 40 persen maka tentunya target Rp165 triliun ini rasanya berat tercapai karena periodenisasi tahap I adalah pijakan awal dengan rate tebusan terendah baik repatriasi maupun deklarasi," katanya.
Selain itu, lanjutnya, perlunya pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya dalam mensukseskan program tax amnesty guna membantu defisit APBN saat ini.
"Saya kira kesiapan aparatur pajak khususnya dalam memahami tax amnesty ini harus linier dengan UU dan kebijakan pemerintah pusat melalaui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kalau tidak demikian, akan ada keraguan WP untuk ikut program TA ini," katanya.
Masalahnya saat ini, terang dia, implementasi program tax amnesty masih membuat masyarakat belum memahami secara utuh.
"Contoh soal BUPER (Bukti Permulaan) yang dikeluarkan beberapa Kantor Pelayan Pajak di daerah kepada WP pasca diundangkan TA ini cukup membingungkan disaat mereka akan melakukan TA namun terkendala oleh hal ini. Sedangkan edaran DJP mengatkan tidak ada law enforcement pada fase TA ini. Mungkin ini salah satu yang harus ditegaskan kembali mana yang sebenarnya pada WP dan publik," ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan pemerintah jika program tax amnesty yang awalnya ditujukan untuk menutup short fall APBN tidak tercapai.
"Bisa dua kemungkinan yakni menambah hutang LN dan atau menerbitkan obligasi pemerintah di dalam negeri. Atau kembali memotong anggaran lagi. Ini semua dilematis," ujarnya.
Yang jelas, sambungnya, usulan revisi tersebut mengingatkan bahwa perekonomian negara dalam taraf mengkhawatirkan.
"Perekonomian kita masih relatif berat tampak dari angka pengangguran, kemiskinan yang meningkat dan masih tinggi. Bukti nyata penerimaan pajak sejak 2015 sampai dengan saat ini selalu shortfall. Kita berharap target TA bisa tercapai minimal 70 persen sudah cukup bagus membantu APBN kita yang dalam kondisi berat ini," katanya. (webtorial)
VIVA.co.id – Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri, berharap HUT ke-71 RI menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla untuk kembali kepada janji mempertahankan ekonomi kerakyatan yang diucapkan sebelum pemilihan presiden (Pilpres) lalu.
"Harapan kami cukup besar kepada Presiden, walaupun sudah selama dua tahun tidak ada bukti sama sekali keberpihakan terhadap kami (para pedagang pasar tradisional). Tetapi, harapan itu tetap kami tumbuhkan, semoga Presiden dapat kembali ke janjinya," ucapnya kepada VIVA.co.id pada Selasa 16 Agustus 2016.
Ia berharap, momen merdeka itu akan berarti tidak ada penggusuran lahan pasar tradisional. Menurutnya, merdeka itu tidak ada kebakaran pasar. “Merdeka itu harga pangan terkendali. Merdeka itu tidak ‘dijajah’ ritel yang menggerogoti perekonomian kecil di daerah-daerah,” ujarnya.
Dia menilai, pemerintah selama ini tidak memberikan keadilan kepada pasar tradisional. "Seringkali, pasar tradisional digusur untuk digantikan ritel modern. Ritel modern diberi tempat terbaik. Padahal, ketika negeri ini dilanda krisis kami tetap mampu bertahan, justru ritel-ritel besar yang hengkang dari negeri ini," ungkapnya.
Selain itu, perputaran uang di pasar tradisional dinilai lebih pasti untuk kepentingan masyarakat dan daerah setempat. Namun, tidak demikian dengan ritel modern.
Ia mengatakan, membutuhkan waktu untuk memperbaiki sumber daya manusia pedagang pasar tradisional, dan berbenah secara keseluruhan untuk berdaya saing setara dengan ritel modern. Tanpa kesempatan, pembinaan, dan regulasi pemerintah yang jelas, persaingan pasar antara tradisional dan ritel modern adalah tidak adil.
Dia mengharapkan, pemerintah memberlakukan tiga kebijakan untuk ritel. Pertama, membatasi pendirian ritel modern. Kedua, zonasi, yaitu dengan menjaga jarak antara pasar tradisional dan ritel modern. Ketiga, jenis dagangan.
"Jangan sampai, ritel modern itu menjual bahan pangan seperti sayur, jual telur," ucapnya.
Lalu, keempat, pembatasan jam operasional. "Pasar tradisional dagang hanya sekitar lima jam, sedangkan ritel hampir 24 jam. Dengan begitu, tentu omzet kita semakin lama berkurang," tuturnya. (asp)
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo dalam jangka waktu dua tahun terakhir menyatakan, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Sampai dengan Maret 2016, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,56 persen, sedangkan angka pengangguran sekitar 5,5 persen.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan, pemerintah pada tahun anggaran 2017 mendatang, menargetkan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5,3-5,6 persen. Sementara angka kemiskinan, di rentang 9,5-10,5 persen.
“Ini tidak mudah, khususnya untuk pengangguran. Karena, daya serap tenaga kerja akhir-akhir ini tidak besar,” jelas Bambang dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Selasa 16 Agustus 2016.
Bambang mengatakan, fokus pemerintah pada tahun depan adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga secara otomatis akan mengurangi angka kemiskinan. Misalnya, seperti pembangunan infrastruktur, mendorong investasi, peningkatan pendidikan, dan penyaluran dana desa.
“Dana desa nantinya bisa tepat sasaran, sehingga bisa mengurangi pengangguran. Karena, pembangunan infrastruktur di desa,” katanya.
Selain itu, Bambang pun menjabarkan, bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Pertama, adalah perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat melalui program-program seperti bantuan tunai, sampai dengan "kartu sakti" Presiden Joko Widodo.
Penyaluran subsidi, ditegaskan mantan Menteri Keuangan itu pun juga akan tetap dilakukan. Namun, kali ini, pemerintah akan memfokuskan diri, agar penyaluran subsidi tepat sasaran, dan dirasakan oleh masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya.
“Ketiga bantuan pangan. 2017 kami akan transformasi di 44 kota,” ucap Bambang. (asp)
VIVA.co.id - Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto, tetap optimistis target produksi industri 5,4 persen dapat tercapai pada 2017. Namun, tentu akan dilihat situasi global dan investasi, terutama untuk komponen daya saing.
"Salah satu komponen daya saing kalau untuk industri petrochemical dan makanan itu, kan, salah satunya gas," kata Airlangga di kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta pada Selasa, 16 Agustus 2016.
Kementerian akan melakukan pendalaman struktur terhadap value chain industri. "Jadi dari rantai produksi industri akan kita lihat. Yang masih bolong-bolong kita akan mintakan untuk joint promotion dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan itu nanti kita lihat," ujarnya.
Bila sejauh ini industri lebih mendorong bagian hulu, Kementerian akan lebih memperhatikan rantai antara hulu dengan hilir. Dia akan memberikan fasilitas tax allowance atau keringanan pembayaran pajak, tentu setelah pengkajian. Hal ini diharapkan agar ada harmonisasi terhadap tarif fiskal.
"Nanti kita lihat tax allowance dan tax holiday (pembebasan pajak dengan jangka waktu tertentu) per sektor, sedang kita kaji. Kita monitor perkembangannya sampai tiga bulan ke depan," ujarnya.
VIVA.co.id - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasi Lembong, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2017 yang bergantung investasi adalah suatu proses eliminasi.
Menurutnya, seperti yang sudah diterangkan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, ekonomi hanya mempunyai empat komponen, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
"Kenapa bergantung, ini karena proses eliminasi. Salah satu komponennya (ekspor) mengalami kelesuan, sehingga pemerintah sedang dihadapkan pada tantangan terhadap anggaran dan harus melakukan penghematan," kata Thomas di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Selasa, 16 Agustus 2016.
Adapun strategi khusus yang fundamental, menurut Lembong, pemerintah harus terus melakukan reformasi ekonomi. Strategi itu pun dianggap memiliki sisi positif, terutama untuk sentimen investor.
"Jadi syukur reshuffle (perombakan) kabinet yang merupakan sinyal kuat bahwa akan ada kelanjutan reformasi ekonomi, dan bahkan akselerasi reformasi ekonomi. Ini sangat positif untuk sentimen investor," katanya.
Mantan Menteri Perdagangan itu juga mengatakan bahwa tidak hanya Indonesia yang mengalami kelesuan di bidang ekspor. Penghasilan pemerintah pun mengalami penurunan dan tinggal mengandalkan investasi.
=======================
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengajukan asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia, atau Indonesia Crude Price (ICP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar US$45 per barel.
Menurut Jokowi, asumsi ICP yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah melihat adanya peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global, sehingga menjadi faktor utama yang akan memengaruhi harga minyak sepanjang 2017
"Peningkatan kebutuhan energi dunia dalam pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang akan pengaruhi harga minyak dunia pada tahun depan," jelas Jokowi, dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2017 di gedung DPR/MPR, Selasa 16 Agustus 2016.
Sementara itu, untuk volume minyak dan gas bumi (migas) yang siap dijual sepanjang tahun depan, Jokowi memperkirakan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari.
Volume migas tersebut, terdiri dari produksi minyak bumi yang mencapai 780 ribu barel per hari dan gas bumu yang mencapai 1,15 juta barel setara minyak per hari.
"Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut mencerminkan kondisi perekonomian terkini, serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga diharapkan akan lebih realistis dan kredibel," tambahnya. (asp)
TEKNOLOGI
Tarif Interkoneksi Turun Bisa Ancam Pendapatan Negara
Itu akan berdampak negatif kepada Telkom sebagai BUMN telekomunikasi.
Rabu, 17 Agustus 2016 | 15:58 WIB
perawatan BTS 4G (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)
Ekonomi Belum Baik, Pemerintah Pasang Target Optimis di 2017
Pemerintah mengakui perlu kerja yang sangat keras
.
Selasa, 16 Agustus 2016 | 14:49 WIB
Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2015 (VIVA.co.id/Muhamad Solihin)
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah asumsi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dalam pidato Nota Keuangan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di gedung DPR/MPR, Selasa 16 Agustus 2016.
Menurut Jokowi, dengan memperhitungkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi Indonesia ke depannya, pemerintah mengajukan asumsi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 diperkirakan dapat mencapai 5,3 persen.
Adapun dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah mengakui perlu kerja yang sangat keras, mengingat ketidakpastian bersumber dari pelambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara maju belum sesuai harapan.
"Dengan paket kebijakan ekonomi I hingga XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur," jelas Jokowi.
Kemudian, untuk laju inflasi 2017 Jokowi memperkirakan ada dikisaran 4,0 persen. Asumsi itu berdasarkan atas penguatan konektifitas yang mampu menciptakan efisiensi sistem logistik nasional sehingga mendukung terciptanya stabilitas harga komoditas.
"Sebagai komitmen pengendalian inflasi, Pemerintah menyediakan dana cadangan menjaga ketahanan pangan, serta stabilisasi harga. Alokasi dana akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan, seperti penyelenggaraan operasi pasar, serta penyediaan beras untuk rakyat miskin," tegasnya.
Sedangkan, untuk nilai tukar rupiah 2017, diperkirakan sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat. Asumsi ini didukung upaya penguatan di sektor keuangan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Sementara itu, untuk rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan pada 2017, pemerintah mengajukan asumsi sebesar 5,3 persen. (asp)
=======================
POLITIK
Revisi APBNP 2016 Cerminan Kurang Krediblenya Pemerintah
Dapat berdampak pada berkurangnya volume belanja negara.
Selasa, 16 Agustus 2016 | 13:52 WIB
Suasana rapat Komisi XI DPR. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Wilgo Zainar menilai rencana pemerintah yang mengusulkan revisi APBNP 2016 sebagai cerminan kurang krediblenya pemerintah dalam mengelola anggaran.
Padahal, lanjut dia, hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya volume belanja negara.
"Saya kira ketidak cermatan pemerintah dalam menetapkan target penerimaan sehingga berdampak juga pada belanja yang expansive," kata politisi Gerindra ini, Selasa 16 Agustus 2016.
Ia menuturkan, optimisme boleh-boleh saja namun tetap realistis terhadap realita kondisi perekonomian nasional, regional dan global yang masih melambat saat ini.
"Mungkin pemerintah berpikir, lanjut dia, dengan adanya tax amnesty dapat menambal kekurangan dalam APBNP 2016. Namun kenyataannya tax amnesty Rp165 triliun yang diharapkan menjadi tumpuan pendapatan negara kita untuk menopang APBNP 2016 ini belum mampu mendongkrak defisit APBNP. Faktanya, Menkeu saat ini memilih langkah lebih konservatif untuk mengurangi belanja yang belum prioritas ketimbang nanti penerimaan yang diharapkan tidak dapat tercapai sehingga memperlebar defisit kita yang memang dibatasi oleh UU tidak boleh lebih dari 3 persen," ujarnya.
Memang tak dapat dipungkiri, katanya, tax amnesty sangat diharapkan keberhasilannya oleh pemerintah dan DPR.
"Namun demikian kita akan lihat progres pada priode I ini, bila tidak mencapai 40 persen maka tentunya target Rp165 triliun ini rasanya berat tercapai karena periodenisasi tahap I adalah pijakan awal dengan rate tebusan terendah baik repatriasi maupun deklarasi," katanya.
Selain itu, lanjutnya, perlunya pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya dalam mensukseskan program tax amnesty guna membantu defisit APBN saat ini.
"Saya kira kesiapan aparatur pajak khususnya dalam memahami tax amnesty ini harus linier dengan UU dan kebijakan pemerintah pusat melalaui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kalau tidak demikian, akan ada keraguan WP untuk ikut program TA ini," katanya.
Masalahnya saat ini, terang dia, implementasi program tax amnesty masih membuat masyarakat belum memahami secara utuh.
"Contoh soal BUPER (Bukti Permulaan) yang dikeluarkan beberapa Kantor Pelayan Pajak di daerah kepada WP pasca diundangkan TA ini cukup membingungkan disaat mereka akan melakukan TA namun terkendala oleh hal ini. Sedangkan edaran DJP mengatkan tidak ada law enforcement pada fase TA ini. Mungkin ini salah satu yang harus ditegaskan kembali mana yang sebenarnya pada WP dan publik," ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan pemerintah jika program tax amnesty yang awalnya ditujukan untuk menutup short fall APBN tidak tercapai.
"Bisa dua kemungkinan yakni menambah hutang LN dan atau menerbitkan obligasi pemerintah di dalam negeri. Atau kembali memotong anggaran lagi. Ini semua dilematis," ujarnya.
Yang jelas, sambungnya, usulan revisi tersebut mengingatkan bahwa perekonomian negara dalam taraf mengkhawatirkan.
"Perekonomian kita masih relatif berat tampak dari angka pengangguran, kemiskinan yang meningkat dan masih tinggi. Bukti nyata penerimaan pajak sejak 2015 sampai dengan saat ini selalu shortfall. Kita berharap target TA bisa tercapai minimal 70 persen sudah cukup bagus membantu APBN kita yang dalam kondisi berat ini," katanya. (webtorial)
=======================
BISNIS
Asosiasi Pedagang Tradisional Tagih Janji Ekonomi Kerakyatan
Pemerintah tidak memberikan keadilan kepada pasar tradisional.
Selasa, 16 Agustus 2016 | 16:33 WIB
Ilustrasi Ritel jual Produk Lokal (Antara/Wahyu Putro)
VIVA.co.id – Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri, berharap HUT ke-71 RI menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla untuk kembali kepada janji mempertahankan ekonomi kerakyatan yang diucapkan sebelum pemilihan presiden (Pilpres) lalu.
"Harapan kami cukup besar kepada Presiden, walaupun sudah selama dua tahun tidak ada bukti sama sekali keberpihakan terhadap kami (para pedagang pasar tradisional). Tetapi, harapan itu tetap kami tumbuhkan, semoga Presiden dapat kembali ke janjinya," ucapnya kepada VIVA.co.id pada Selasa 16 Agustus 2016.
Ia berharap, momen merdeka itu akan berarti tidak ada penggusuran lahan pasar tradisional. Menurutnya, merdeka itu tidak ada kebakaran pasar. “Merdeka itu harga pangan terkendali. Merdeka itu tidak ‘dijajah’ ritel yang menggerogoti perekonomian kecil di daerah-daerah,” ujarnya.
Dia menilai, pemerintah selama ini tidak memberikan keadilan kepada pasar tradisional. "Seringkali, pasar tradisional digusur untuk digantikan ritel modern. Ritel modern diberi tempat terbaik. Padahal, ketika negeri ini dilanda krisis kami tetap mampu bertahan, justru ritel-ritel besar yang hengkang dari negeri ini," ungkapnya.
Selain itu, perputaran uang di pasar tradisional dinilai lebih pasti untuk kepentingan masyarakat dan daerah setempat. Namun, tidak demikian dengan ritel modern.
Ia mengatakan, membutuhkan waktu untuk memperbaiki sumber daya manusia pedagang pasar tradisional, dan berbenah secara keseluruhan untuk berdaya saing setara dengan ritel modern. Tanpa kesempatan, pembinaan, dan regulasi pemerintah yang jelas, persaingan pasar antara tradisional dan ritel modern adalah tidak adil.
Dia mengharapkan, pemerintah memberlakukan tiga kebijakan untuk ritel. Pertama, membatasi pendirian ritel modern. Kedua, zonasi, yaitu dengan menjaga jarak antara pasar tradisional dan ritel modern. Ketiga, jenis dagangan.
"Jangan sampai, ritel modern itu menjual bahan pangan seperti sayur, jual telur," ucapnya.
Lalu, keempat, pembatasan jam operasional. "Pasar tradisional dagang hanya sekitar lima jam, sedangkan ritel hampir 24 jam. Dengan begitu, tentu omzet kita semakin lama berkurang," tuturnya. (asp)
=======================
BISNIS
Langkah Pemerintah Tekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran
Fokus pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja.
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:56 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro (raudhatul zannah/viva)
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo dalam jangka waktu dua tahun terakhir menyatakan, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Sampai dengan Maret 2016, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,56 persen, sedangkan angka pengangguran sekitar 5,5 persen.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan, pemerintah pada tahun anggaran 2017 mendatang, menargetkan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5,3-5,6 persen. Sementara angka kemiskinan, di rentang 9,5-10,5 persen.
“Ini tidak mudah, khususnya untuk pengangguran. Karena, daya serap tenaga kerja akhir-akhir ini tidak besar,” jelas Bambang dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Selasa 16 Agustus 2016.
Bambang mengatakan, fokus pemerintah pada tahun depan adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga secara otomatis akan mengurangi angka kemiskinan. Misalnya, seperti pembangunan infrastruktur, mendorong investasi, peningkatan pendidikan, dan penyaluran dana desa.
“Dana desa nantinya bisa tepat sasaran, sehingga bisa mengurangi pengangguran. Karena, pembangunan infrastruktur di desa,” katanya.
Selain itu, Bambang pun menjabarkan, bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Pertama, adalah perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat melalui program-program seperti bantuan tunai, sampai dengan "kartu sakti" Presiden Joko Widodo.
Penyaluran subsidi, ditegaskan mantan Menteri Keuangan itu pun juga akan tetap dilakukan. Namun, kali ini, pemerintah akan memfokuskan diri, agar penyaluran subsidi tepat sasaran, dan dirasakan oleh masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya.
“Ketiga bantuan pangan. 2017 kami akan transformasi di 44 kota,” ucap Bambang. (asp)
=======================
BISNIS
Menperin Yakin Target Produksi 5,4 Persen Tercapai
Dilihat situasi global dan investasi, terutama komponen daya saing.
Selasa, 16 Agustus 2016 | 21:17 WIB
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (VIVA.co.id/Purna Karyanto)
VIVA.co.id - Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto, tetap optimistis target produksi industri 5,4 persen dapat tercapai pada 2017. Namun, tentu akan dilihat situasi global dan investasi, terutama untuk komponen daya saing.
"Salah satu komponen daya saing kalau untuk industri petrochemical dan makanan itu, kan, salah satunya gas," kata Airlangga di kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta pada Selasa, 16 Agustus 2016.
Kementerian akan melakukan pendalaman struktur terhadap value chain industri. "Jadi dari rantai produksi industri akan kita lihat. Yang masih bolong-bolong kita akan mintakan untuk joint promotion dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan itu nanti kita lihat," ujarnya.
Bila sejauh ini industri lebih mendorong bagian hulu, Kementerian akan lebih memperhatikan rantai antara hulu dengan hilir. Dia akan memberikan fasilitas tax allowance atau keringanan pembayaran pajak, tentu setelah pengkajian. Hal ini diharapkan agar ada harmonisasi terhadap tarif fiskal.
"Nanti kita lihat tax allowance dan tax holiday (pembebasan pajak dengan jangka waktu tertentu) per sektor, sedang kita kaji. Kita monitor perkembangannya sampai tiga bulan ke depan," ujarnya.
=======================
BISNIS
Kepala BKPM: Pertumbuhan Ekonomi adalah Proses Eliminasi
Tidak hanya Indonesia yang mengalami kelesuan di bidang ekspor.
Selasa, 16 Agustus 2016 | 22:21 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasi Lembong. (viva.co.id/Chandra G. Asmara)
VIVA.co.id - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasi Lembong, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2017 yang bergantung investasi adalah suatu proses eliminasi.
Menurutnya, seperti yang sudah diterangkan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, ekonomi hanya mempunyai empat komponen, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
"Kenapa bergantung, ini karena proses eliminasi. Salah satu komponennya (ekspor) mengalami kelesuan, sehingga pemerintah sedang dihadapkan pada tantangan terhadap anggaran dan harus melakukan penghematan," kata Thomas di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Selasa, 16 Agustus 2016.
Adapun strategi khusus yang fundamental, menurut Lembong, pemerintah harus terus melakukan reformasi ekonomi. Strategi itu pun dianggap memiliki sisi positif, terutama untuk sentimen investor.
"Jadi syukur reshuffle (perombakan) kabinet yang merupakan sinyal kuat bahwa akan ada kelanjutan reformasi ekonomi, dan bahkan akselerasi reformasi ekonomi. Ini sangat positif untuk sentimen investor," katanya.
Mantan Menteri Perdagangan itu juga mengatakan bahwa tidak hanya Indonesia yang mengalami kelesuan di bidang ekspor. Penghasilan pemerintah pun mengalami penurunan dan tinggal mengandalkan investasi.
=======================
BISNIS
Asumsi Harga Minyak Indonesia 2017 US$45/Barel
Pemulihan ekonomi dunia pengaruhi harga minyak dunia tahun depan.
Selasa, 16 Agustus 2016 | 14:50 WIB
Rig Minyak. (CNBC)
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengajukan asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia, atau Indonesia Crude Price (ICP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar US$45 per barel.
Menurut Jokowi, asumsi ICP yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah melihat adanya peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global, sehingga menjadi faktor utama yang akan memengaruhi harga minyak sepanjang 2017
"Peningkatan kebutuhan energi dunia dalam pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang akan pengaruhi harga minyak dunia pada tahun depan," jelas Jokowi, dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2017 di gedung DPR/MPR, Selasa 16 Agustus 2016.
Sementara itu, untuk volume minyak dan gas bumi (migas) yang siap dijual sepanjang tahun depan, Jokowi memperkirakan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari.
Volume migas tersebut, terdiri dari produksi minyak bumi yang mencapai 780 ribu barel per hari dan gas bumu yang mencapai 1,15 juta barel setara minyak per hari.
"Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut mencerminkan kondisi perekonomian terkini, serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga diharapkan akan lebih realistis dan kredibel," tambahnya. (asp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar