NASIONAL
Jokowi: Kita Harus Prioritaskan Rakyat Marginal
"Negara harus hadir ketika warganya tidak merasa aman."
Kamis, 11 Agustus 2016 | 15:24 WIB
Presiden Joko Widodo (Biro Pers Kepresidenan)
VIVA.co.id – Presiden
Joko Widodo secara resmi membuka The 3rd Congress Association of Asia
Constitutional Courts and Equivalent Institutions di Nusa Dua, Bali.
Dalam sambutannya, Presiden mengisahkan reformasi kontitusi di Indonesia
dimulai pada 1999 silam. Kala itu, negara berkomitmen menempatkan hak
warga agar dijamin kontitusi.
Menurut Jokowi, reformasi konstitusi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat ketika hak-hak konstitusi rakyat menjadi prioritas utama.
"Saya berharap, konsistensi undang-undang harus semakin baik. Indonesia bukan negara undang-undang, tetapi negara hukum. Yang ditunggu oleh rakyat adalah makmur dan sejahtera, rasa adil dan aman. Kita harus prioritaskan rakyat yang marginal. Negara harus hadir ketika warganya tidak merasa aman dan tidak adil," kata Jokowi di hadapan para peserta kongres, Kamis, 11 Agustus 2016.
Presiden melanjutkan, meski Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun segala keputusan hukum tidak disandarkan pada agama. Seluruh keputusan diambil berdasarkan konstitusi negara.
Pada kesempatan ini, Presiden juga mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang telah bekerja maksimal dan konsisten. Untuk itu, Jokowi meminta masyarakat agar ikut serta menguatkan pemenuhan hak konstitusional warga.
"Kalau ada yang tidak mau, atau merasa dirugikan oleh undang-undang, silakan saja gugat ke Mahkamah Konstitusi. Memang ada yang diterima, tetapi ada yang ditolak. Banyak yang dikabulkan, tetapi ada yang tidak dikabulkan."
(mus)
Menurut Jokowi, reformasi konstitusi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat ketika hak-hak konstitusi rakyat menjadi prioritas utama.
"Saya berharap, konsistensi undang-undang harus semakin baik. Indonesia bukan negara undang-undang, tetapi negara hukum. Yang ditunggu oleh rakyat adalah makmur dan sejahtera, rasa adil dan aman. Kita harus prioritaskan rakyat yang marginal. Negara harus hadir ketika warganya tidak merasa aman dan tidak adil," kata Jokowi di hadapan para peserta kongres, Kamis, 11 Agustus 2016.
Presiden melanjutkan, meski Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun segala keputusan hukum tidak disandarkan pada agama. Seluruh keputusan diambil berdasarkan konstitusi negara.
Pada kesempatan ini, Presiden juga mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang telah bekerja maksimal dan konsisten. Untuk itu, Jokowi meminta masyarakat agar ikut serta menguatkan pemenuhan hak konstitusional warga.
"Kalau ada yang tidak mau, atau merasa dirugikan oleh undang-undang, silakan saja gugat ke Mahkamah Konstitusi. Memang ada yang diterima, tetapi ada yang ditolak. Banyak yang dikabulkan, tetapi ada yang tidak dikabulkan."
(mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar