POLITIK 

Mr.Thinker Hasibuan: 

"Pilkada Bukan Hanya Sekedar Ganti Kepala Daerah, Tapi Juga Ganti Sistemnya Dengan Sistem Yang Jauh Lebih Baik Untuk Kepentingan Anak Bangsa, Bukan Kepentingan Pribadi Atau Golongan".

(Written By: Ust.H.Rayyan Syahrial Hasibuan Si Mr.Thinker Hasibuan)
 

MISI: 

"THINKER FOR SOLUTION",

"SOLUTION FOR THE NATION AND STATE" / 

"PEMIKIR UNTUK SOLUSI", 

"SOLUSI UNTUK BANGSA DAN NEGARA".

VISI: 

"RELIGIOUS THINKER, THE NATION AND STATE" / 

"PEMIKIR AGAMA, BANGSA DAN NEGARA". 

0812 1545 2500
  
(http://ust-rayyan.blogspot.com)  
(www.ust-rayyan.blogspot.com)

(ust-rayyan.blogspot.co.id)

(e-mail: rayyan.syahrial@gmail.com)

Pilkada Bukan Hanya Sekedar Ganti Kepala Daerah tapi Juga Ganti Sistemnya

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2016/02/12/42229/pilkada-bukan-hanya-sekedar-ganti-kepala-daerah-tapi-juga-sistemnya/#sthash.w4roS1U1.dpuf

Pilkada Bukan Hanya Sekedar Ganti Kepala Daerah tapi Juga Ganti Sistemnya

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2016/02/12/42229/pilkada-bukan-hanya-sekedar-ganti-kepala-daerah-tapi-juga-sistemnya/#sthash.w4roS1U1.dpuf

Pilkada Bukan Hanya Sekedar Ganti Kepala Daerah tapi Juga Ganti Sistemnya

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2016/02/12/42229/pilkada-bukan-hanya-sekedar-ganti-kepala-daerah-tapi-juga-sistemnya/#sthash.w4roS1U1.dpuf

Fadli Zon: Masyarakat Kapok pada Pemimpin Durhaka Kayak Ahok

'Jangan sampai mendukung kutu loncat lagi,' kata dia.

Selasa, 9 Agustus 2016 | 10:01 WIB

Oleh : Aryo Wicaksono, Lilis Khalisotussurur

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. (ANTARA/M Agung Rajasa)

VIVA.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, memastikan partai berlambang kepala garuda ini, akan lebih memperhatikan latar belakang bakal calon gubernur dan wakil gubernur, untuk didukung maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Jangan sampai mendukung kutu loncat lagi," kata Fadli di Gedung DPR, Senin, 8 Agustus 2016.

Fadli menegaskan Gerindra tak ingin lagi mencalonkan orang yang berpotensi 'durhaka' pada partainya. Hal ini merujuk pada tindakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang meninggalkan partai pendukungnya saat Pilkada DKI Jakarta 2012, begitu sudah terpilih. Kala itu, Ahok menjadi calon wakil gubernur dengan dukungan Partai Gerindra, berpasangan dengan Joko Widodo sebagai calon gubernur, yang diusung PDIP.

Wakil Ketua DPR ini juga meyakini, masyarakat kapok dengan model pemimpin seperti ini.

"Dia (Ahok) sebagai seorang pemimpin tak mencerminkan apa yang harus menjadi teladan. Berbagai kasus masih jadi publik domain," kata Fadli.

Dia mencontohkan sejumlah kasus yang saat ini masih menjadi polemik, karena menjadi perkara hukum, diantaranya pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, dan pembelian bus Transjakarta.

"Terlalu banyak kasus yang dia harus pertanggungjawabkan," ujarnya.

Untuk diketahui, saat ini Ahok akan maju mencalonkan diri menggunakan jalur dukungan partai politik, padahal sebelumnya menyatakan akan mengambil jalur independen dan mengumpulkan KTP warga Jakarta.

Setelah ada kepastian mendapatkan satu juta dukungan KTP melalui Teman Ahok, tim relawan pendukungnya, Gubernur DKI ini memastikan diri maju dengan didukung Partai Golkar, Hanura dan Nasdem.

(ren)

===================================== 

METRO

Ahok Tuduh Ada Anak Buahnya Sengaja Gagalkan Pemerintahan

"Halus mainnya di sini. Tujuannya apa?"

Selasa, 9 Agustus 2016 | 14:12 WIB

Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Fajar Ginanjar Mukti

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (VIVAnews/Ahmad Rizaluddin)

VIVA.co.id - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mencurigai ada sejumlah anak buahnya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sengaja menghambat jalannya roda pemerintahan.

Ahok, sapaan akrab Basuki, menyebut pihak itu berasal dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI itu mempersulit proses lelang konsolidasi untuk sejumlah proyek. Akibatnya, serapan anggaran DKI hingga pertengahan tahun 2016, rendah.

Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI menunjukkan, serapan anggaran DKI hingga akhir bulan Juli 2016 hanya Rp19,8 triliun. DKI, baru bisa menggunakan 33,06 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 sebesar Rp67,1 triliun.

"Saya bilang, memang nih, BPPBJ kami bermasalah total," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa 9 Agustus 2016.

Ahok mengatakan, hal ini ia ketahui dari laporan seorang pejabat Dinas Tata Air DKI. Menurutnya, sejumlah pejabat yang memiliki wewenang untuk mengusulkan lelang di Dinas Tata Air juga memiliki perangai yang sama dengan pejabat di BPPBJ DKI.

Ahok menuduh, hal itu sengaja dilakukan. Kecilnya serapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinannya bisa digunakan lawan politik untuk menyerang dengan menyatakan dirinya gagal menjadi Gubernur DKI.

"Halus mainnya di sini. Tujuannya apa? Memang supaya bikin kita gagal," ujar Ahok.
(ren)

 =====================================

POLITIK

Pilkada Jakarta 2017

Koalisi Penantang Ahok Diprediksi Tak Bakal 'Berumur' Lama

"Tapi feeling saya enggak bakal utuh Koalisi Kekeluargaan itu."

Selasa, 9 Agustus 2016 | 13:03 WIB

Oleh : Ezra Natalyn, Reza Fajri

Tujuh Partai bentuk Koalisi Kekeluargaan (VIVA.co.id/Muhammad Solihin)

VIVA.co.id – Politikus Golkar yang juga pendukung Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, Nusron Wahid mengatakan, adanya Koalisi Kekeluargaan oleh partai-partai politik yang bukan pendukung Ahok justru menunjukkan kualitas Ahok, calon petahana itu.  Lahirnya koalisi tersebut menurut Nusron tidak mengejutkan.
"Kan gitu, namanya jagoan pasti dikeroyok. Ahok ini kan jagoan  pasti dikeroyok dong, udah biasa," ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 9 Agustus 2016.
Para pendukung Ahok termasuk Partai Golkar, Partai NasDem dan Partai Hanura kata dia tidak memiliki strategi khusus untuk memenangkan Ahok. Termasuk belum menentukan calon pasangan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.
"Soal wakil gubernur kami simulasi sama Pak Ahok. Kalau nanti PDIP masuk siapa wakilnya. Kalau tidak masuk siapa wakilnya," kata Nusron menyinggung masih mungkinnya PDIP bergabung mendukung Ahok.
Namun kata dia, soal dukungan terhadap Ahok tersebut sangat bergantung pada keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Lebih jauh, Koalisi Kekeluargaan dianggapnya bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Bahkan mantan Anggota DPR itu memprediksi bahwa koalisi itu tak bakal bertahan lama.
"Saya juga melihat koalisi itu terbentuk hanya karena emosi sesaat, mencoba melakukan simulasi. Tapi feeling saya enggak bakal utuh Koalisi Kekeluargaan itu."
(mus)