NASIONAL

Kapolri Minta Polisi Beri Pelayanan Maksimal ke Publik

Polisi harus terjun langsung di tengah permasalahan masyarakat.

 

Jum'at, 5 Agustus 2016 | 17:38 WIB

Oleh : Lis Yuliawati, Dwi Royanto (Semarang)

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (VIVA.co.id / Dwi Royanto (Semarang))

 VIVA.co.id - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Tito Karnavian menginginkan, reformasi di tubuh Polri dilakukan dengan terjun langsung di tengah permasalahan masyarakat. Pelayanan publik itu dimaksudkan agar masyarakat merasakan langsung kehadiran polisi.

Hal itu diungkapkan Tito saat melakukan bakti sosial di kampung nelayan Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 5 Juli 2016.

Selain memerintahkan pelayanan maksimal kepada publik, Tito juga meminta agar pelayanan polisi menggunakan sistem berbasis ITE. Hal itu agar mampu merespons masalah masyarakat dengan cepat.

"Polisi juga humanis agar masyarakat merasakan kehadiran polisi. Misal di tempat macet, tidak perlu apel langsung bergerak ke tempat titik macet, supaya masyarakat merasa kehadiran polisi mencairkan kemacetan-kemacetan itu," kata Tito.

Di era kepemimpinannya, Tito berjanji, reformasi di tubuh Polri juga dilakukan dengan memaksimalkan pemberian reward and punishment dengan baik.

Salah satunya dengan memberikan penghargaan kenaikan pangkat kepada Bripka Bambang Adi Cahyanto, yang berjasa dalam menghalangi pelaku bom di Mapolresta Solo, beberapa waktu lalu.

"Saya memancing kepada Polda dan para Kapolres lain supaya mereka betul-betul memberikan reward anggotanya yang baik dan bekerja tulus serta berprestasi," ujarnya.

Sebaliknya, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu tak akan canggung untuk menghukum berat kepada anggota polisi yang berbuat salah dan membuat citra polisi menjadi buruk.

"Saya berikan arahan kepada jajaran Polda agar lebih profesional, khususnya dalam penegakan hukum. Jangan membuat mempersulit, membolak-balik kasus, memeras dan lain-lain," ujarnya menambahkan.

Tito menginginkan agar internal Polri tegas menghindari korupsi. Salah satu langkahnya dengan melaporkan harta kekayaan. "Menekan budaya koruptif, ada langkah-langkah kami termasuk LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), kemudian menekan budaya hedonis," ujar Tito.

Dalam kunjungannya di Polda Jawa Tengah, Tito berharap agar situasi  Kamtibmas, terutama terkait terorisme di wilayah itu bisa ditangani dengan upaya preventif, melalui pendekatan kepada semua tokoh, stakeholder, TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.

"Titik konflik-konflik massal agar dipetakan. Jangan menunggu respons setelah kejadian. Tapi sebelum, harus cepat ditangani. Babinsa harus turun."
(mus)

======================== 

NASIONAL

Kapolri: Jaringan Bahrun Naim Berencana Serang Singapura

Mereka juga merencanakan mengebom Batam.

Jum'at, 5 Agustus 2016 | 16:47 WIB

Oleh : Lis Yuliawati, Dwi Royanto (Semarang)

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (VIVA.co.id/ Dwi Royanto.)

VIVA.co.id - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan, enam terduga teroris jaringan Bahrun Naim yang ditangkap tim Densus 88 di Batam, Kepulauan Riau, telah merencanakan sejumlah aksi bom pada Desember 2016. Aksi itu akan dilakukan di Batam dan Singapura.

Tito menyatakan, enam orang jaringan Katibah Gigih Rahmat (KGR) ini diduga mendapat pendanaan dan perintah langsung dari Bahrun Naim yang berada di Suriah. Keenam tersangka berinisial GRD, TS, EK, T, HTY dan HTS.

"Perintahnya adalah melakukan serangan di Singapura dan Batam. Catat itu, itu rencana serangannya yang berhasil kami gagalkan," kata Tito di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 5 Agustus 2016.

Jaringan KGR dipimpin oleh tersangka GRD yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaku bom bunuh diri di Markas Polresta Solo, Nur Rohman. GRD dan Nur Rohman pernah menerima dua Uighur secara ilegal dari Malaysia ke Indonesia.

"Nur Rohman pernah datang ke Batam atas perintah Arif Hidayatullah yang kami tangkap di Bekasi untuk menyeberangkan dua orang Uighur bernama Ali dan Doni," kata Tito.

Saat ini, Ali masih ditahan di Jakarta. Dia bersama Arif Hidayatullah ditangkap Densus 88 di Bekasi, Jawa Barat. Sementara Doni  sudah dideportasi ke China.

Dengan ditangkapnya enam tersangka itu, menurut Tito, semakin memperjelas rencana kelompok jaringan Bahrun Naim. Termasuk diketahuinya rencana serangan bom di Batam dan Singapura.

"Jadi jelas ini terkait dengan bom Solo Nur Rohman maupun rencana pengeboman bulan Desember oleh Arif Hidayatullah yang terkait langsung dengan jaringan Uighur yang ada di Malaysia, China, Indonesia dan Thailand, " kata Tito.

======================== 

NASIONAL

Jaringan Bahrun Naim Sempat Ingin Meroket Marina Bay Sand

Marina Bay Sand merupakan salah satu ikon negeri Singapura.

Jum'at, 5 Agustus 2016 | 12:42 WIB

Oleh : Ezra Natalyn, Syaefullah

Anggota Densus 88 di lokasi penangkapan kakak Nur Rohman di Klaten. (Fajar Sodiq (Solo))

VIVA.co.id – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap enam orang terduga teroris jaringan Katibah Gigih Rahmat (KGR) di Batam, Kepulauan Riau. Enam orang tersangka itu berinisial GRD, TS, EK, T, HTY dan HTS.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengatakan, kelompok teroris KGR mempunyai keterlibatan dengan sejumlah kelompok teroris di Indonesia.
Boy menjelaskan, terduga teroris GRD berperan sebagai fasilitator keberangkatan para anggota dari Indonesia menuju Suriah melalui Turki yang dibantu oleh warga negara Indonesia yang berada di Turki.
"GRD diduga menjadi penerima dan penyalur dana untuk kegiatan radikalisme yang bersumber dari BN (Bahrun Naim). GRD dan Bahrun Naim pernah merencanakan untuk meluncurkan roket dari Batam dengan tujuan Marina Bay Singapura," kata Boy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2016.
Kemudian kata Boy, ada pula keterlibatan GRD dengan Ali warga Uighur China yang dijemput tersangka bom bunuh diri di Mapolresta Solo atas nama Nur Rohman dari Batam ke Bogor. Yang selanjutnya ke Bekasi dan dititipkan ke Abu Musab.
"Sebagai penumpang ada dua orang Uighur, Doni (yang sudah deportasi) dan Ali (yang tertangkap bersama Abu Musab di Bekasi)," kata Boy.
Bahrun Naim ditengarai menjadi salah satu dalang dari aksi teror di Kawasan Thamrin pada awal Januari 2016 dan hingga saat ini masih menjadi buronan. Bahrun diperkirakan masih berada di Timur Tengah.

 ========================

BISNIS

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Aturan ini diterbitkan OJK untuk dukung program pemerintah.

Jum'at, 5 Agustus 2016 | 14:48 WIB

Oleh : Raden Jihad Akbar

Ilustrasi formulir pajak (U-Report)

VIVA.co.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. 

Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal,  Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasional tentang pengampunan pajak atau tax amnesty.

"OJK menyadari bahwa pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak memerlukan dukungan penuh dan respon segera karena batasan waktu yang diatur dalam UU pengampunan pajak," ujarnya, Jumat 5 Agustus 2016. 

Dia mengatakan, OJK berharap penerbitan aturan ini dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh serta mampu menjawab beberapa kekhawatiran masyarakat, tentang produk investasi di bidang pasar modal sebagai pelaksanaan UU tersebut. 

Pokok-pokok isi POJK itu antara lain:

Pertama, penyederhanaan proses pembukaan rekening efek oleh wajib pajak (WP) yang telah memperoleh surat keterangan pengampunan pajak dengan menggunakan surat keterangan dimaksud sebagai dokumen utama dalam pembukaan rekening.

Kedua, relaksasi kewajiban adanya perusahaan sasaran bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada saat pencatatan sampai dengan tahun pertama. Relaksasi ini diperlukan untuk memberikan kesempatan pada manajer investasi untuk mencari perusahaan sasaran sebagai portofolio investasi RDPT tersebut.

Ketiga, relaksasi berupa penyesuaian nilai minimal investasi untuk setiap nasabah pada pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual (Kontrak Pengelolaan Dana/KPD) dari minimum Rp10 miliar menjadi Rp5 miliar. 

Hal ini untuk mengantisipasi WP yang melakukan repatriasi dana dalam jumlah kurang dari Rp10 miliar agar dapat diinvestasikan pada KPD.

Keempat, penyederhanaan dokumen dalam Pernyataan Pendaftaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), Kontrak Investasi Kolektif Efek Dana Investasi Real Estate, dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP).

Sehingga manajer investasi dan bank Kustodian dapat menyiapkan produk investasi dalam waktu yang selaras dengan batasan waktu pada UU tentang Pengampunan Pajak. Penyederhaan dokumen tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan kualitas informasi yang harus diketahui oleh pemodal.

Kelima, produk investasi di Bidang Pasar Modal yang diatur dalam POJK ini tidak hanya dapat digunakan sebagai instrumen investasi konvensional, tetapi dapat juga digunakan sebagai instrumen investasi berbasis syariah.

Keenam, POJK ini juga memberikan keleluasaan bagi pemodal untuk tetap menginvestasikan dananya pada produk investasi di Pasar Modal, meskipun jangka waktu wajib (holding period) yang diatur dalam program itu telah berakhir.

Sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang OJK, ada tiga pelaku jasa keuangan yang bisa menampung dana repatriasi hasil dana program pengampunan pajak. Yaitu, perbankan, perantara pedagang efek, dan manajer investasi.

(ren)