• Luhut Tak Setuju Ada Zona Bebas Korupsi 

  
  

  Whisnu Mardiansyah    •    Jumat, 16 Sep 2016 04:41 WIB

  

  Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. ANT/Yudhi Mahatma.

   
  Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tak setuju adanya wilayah zona bebas korupsi. Pasalnya, ia menilai saat ini banyak pejabat yang tidak hanya korupsi materi tetapi juga korupsi waktu dan fasilitas.
  
  "Kalau anda bilang zona bebas korupsi, saya nggak setuju. Karena kita banyak korupsi waktu, fasilitas banyak," kata Luhut di acara penandatangan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih di Aula BPPT, di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).
  

   

  Baca juga

  • Istri Menteri Kabinet Kerja Mengampanyekan Penolakan Terhadap Narkoba
  • Jokowi Segera Tunjuk Menteri ESDM Definitif
  • Luhut: Presiden segera Putuskan Menteri ESDM Definitif
  • Brandconnect Fi Asia 2016, Tingkatkan Laju Perdagangan Internasional dan Jaringan Bisnis Industri Makanan-Minuman  

   

  Luhut mengatakan, tak ada pejabat yang benar-benar bersih. Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu pun mengaku pernah melakukan korupsi, meski terlihat sepele.
  
  "Kita nggak usah bohong, kita juga jangan belaga bersih, saya kaya, tapi saya juga korupsi, korupsi waktu," jelas Luhut.
  
  Luhut menilai tidak mungkin seseorang 100 persen bisa bebas dari korupsi. Luhut mencontohkan bagaimana seorang prajurit TNI dan Polri bisa memiliki mobil dan rumah, padahal secara logika gajinya tidak mencukupi.
  
  "Kalo bisa bikin 80 persen diri tidak korupsi itu sudah bagus. Inilah yang kita harapkan kita jujur di bidang masing-masing aja, ya 85 persen. Kalau 100 persen di surga aja. Kalau mau pembuktian terbalik, masuk penjara semua," kata Luhut.
  
  Menurut Luhut yang terpenting saat ini adalah bagaiamana melakukan pencegahan dibandingkan penindakan. Salah satunya, menekankan kepada jajaran pegawai Kemenko Maritim untuk utamakan profesionalisme kerja.
  
  "Saya minta profesionalisme nomer satu. Kita bohongin diri kita S2, hanya untuk menaikkan nama, bukan sesuai dengan kompetensi. Saya ajak teman-teman saya, mari hidup jangan terlalu banyak topeng kemunafikan dengan jabatan," pungkas mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu. 

  
  (DRI)