POLITIK
Tertangkapnya Irman Gusman Ungkap Fakta Baru soal Korupsi
Irman diduga menerima suap dalam kasus impor dan distribusi gula.
Minggu, 18 September 2016 | 12:21 WIB
Ketua DPD Irman Gusman. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)
VIVA.co.id -
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius
Karus menilai, tertangkapnya Ketua DPD Irman Gusman oleh KPK merupakan
bukti bahwa korupsi sudah merajalela.
Menurut dia, kejahatan tersebut sudah masuk ke semua lini kehidupan para elite negeri ini. "Penangkapan Irman Gusman melalui OTT KPK tak hanya menampar martabat lembaga senator itu, tetapi juga memunculkan fakta baru tentang korupsi yang masih terus masif dan menyebar ke semua lini institusi tertinggi Republik ini," kata Lucius kepada VIVA.co.id, Minggu, 18 September 2016.
Lucius menuturkan, kasus Irman merupakan tamparan serius bagi DPD. Sebab sebelumnya, KPK tidak pernah menyentuh lembaga tersebut. "Dan tak main-main yang diringkus dari sana, langsung pimpinan tertinggi lembaga," katanya.
Ia menambahkan, penangkapan Irman juga meruntuhkan citra DPD yang selama ini masih cukup bangga dengan fakta tak adanya anggota mereka yang terjaring KPK. "Sekalinya KPK mengarah ke DPD, malah langsung ke jantung lembaga yang diwakili pimpinan."
Sebelumnya, satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinas Irman pada Jumat, 16 September 2016, malam. Bersama Irman juga diamankan tiga orang lain yakni XSS, MMI (istri XSS) dan WS yang langsung dibawa ke Gedung KPK, Sabtu dini hari.
KPK kemudian menetapkan Irman sebagai tersangka penerima suap. Irman diduga menerima suap dalam kasus kuota impor gula dan distribusi gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan barang bukti berupa uang tunai Rp100 juta.
(mus)
NASIONAL
VIVA.co.id – Kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dianggap tak berdiri sendiri. Kasus ini diduga melibatkan sejumlah aktor lain di belakangnya.
Menurut pimpinan KPK era 2007-2011 Haryono Umar, lembaga antirasuah itu tentu memiliki rekaman panjang, di mana sangat dimungkinkan terkait dengan kasus-kasus lainnya.
Kata Haryono, sebelum kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Irman Gusman, diketahui ada juga pengungkapan kasus impor gula di Sumatera Barat pada 27 April 2016 lalu. Dia sendiri mengaku tahu betul cara kerja KPK, di mana tak serta-merta melakukan OTT sebelum melakukan penelusuran panjang.
"Sebetulnya jauh sebelum itu, KPK cukup panjang kerjanya. Jadi tak mungkin uang ditaruh begitu saja, pejabat kan harusnya curiga, apalagi barang itu sudah diambil dibawa ke kamar," kata Haryono Umar kepada tvOne, Minggu, 18 September 2016.
Wakil ketua KPK di era Antasari Azhar itu berpendapat, inilah betapa petingnya penyadapan yang bisa dilakukan KPK, dan diminta tak dihapuskan sebagai bagian dari kelengkapan tugas mereka.
Menurutnya, selama ini memang banyak kekuasaan yang kemudian diperdagangkan oleh oknum pejabat publik untuk mengeruk keuntungan. Terlebih, 'pasarnya' ada, alias ada saja pihak yang menginginkan memanfaatkan pejabat untuk kepentingan tertentu.
"Uang terima kasih kan pasti ada sesuatu yang dia anjikan, misal hubungi Bulog. Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, seseorang menerima janji atau barang dalam rangka melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu (disebut) suap, baik itu PNS maupun pejabat tinggi," katanya.
"Inilah yang kita sayangkan, satu sisi dia (Irman Gusman) bagus, namun integritas hilang karena Rp100 juta."
(mus)
VIVA.co.id – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengaku tak habis pikir dengan kasus yang menjerat Ketua DPD Irman Gusman terkait dugaan suap kuota impor gula.
Refly mengatakan, sejauh ini DPD dianggap bersih dari praktik demikian. Namun kini nampak berbeda di mana sekali diamankan, langsung sekelas ketua lembaganya.
"DPD kena juga, kalau DPR kan sudah biasa, sekalinya kena langsung ketua. Padahal, selama ini saya sangat berharap kasus demikian tidak dialami dan dilakukan DPD," kata Refly Harun kepada tvOne, Minggu 18 September 2016.
Menurut Refly, meski Irman Gusman tak punya kewenangan secara langsung terkait kasus yang menderanya, namun dia tentu memiliki kemampuan memengaruhi kebijakan melalui sejumlah relasi yang dia miliki. "Jabatan yang bersangkutan inilah yang kemudian digunakan oleh penyuap untuk memenangi kebijakan. Saya sesalkan Pak Irman," ujarnya menambahkan.
Refly menduga, meski uang suap yang disebut KPK kecil, yakni Rp100 juta, namun uang itu dianggap sebagai uang terima kasih karena melakukan perannya sebagai pejabat publik untuk memengaruhi kebijakan.
"Apakah ini karena terpeleset? Uang terima kasih kadang tidak dianggap suap, uang tengkyu, tapi kalau ini sudah berkali-kali ini sudah menjadi penyakit. Biasanya ini jarang berdiri sendiri, ada runtutannya, yang melibatkan aktor-aktor termasuk Irman Gusman ini," katanya.
Refly menilai, terkadang banyak pejabat publik yang tak sadar jika uang yang diberikan dari pihak lain tentu memiliki motif tertentu. Terkait ini, Irman Gusman yang dikenal sebagai pejabat ternama, termasuk pengusaha dimungkinkan mengambil uang karena merasa tak ada yang salah dengan uang tersebut.
"Ini sekadar uang tengkyu atau moral hazardnya mereka yang berpikiran apa salahnya diambil, yang begini-begini ini pejabat publik harus aware, honor di luar gaji dari pihak manapun pasti suap.”
(mus)
Nama Lengkap : Irman Gusman
Alias : Irman
Profesi : Politisi
Agama : Islam
Tempat Lahir : Padang Panjang
Tanggal Lahir : Minggu, 11 Februari 1962
Zodiac : Aquarius
Warga Negara : Indonesia
Istri : Liestyana Rizal
Anak : Irviandari Alestya Gusman, Irviandra Fathan Gusman, Irvianjani Audria Gusman
BIOGRAFI
ARSIP BERITA:
Menurut dia, kejahatan tersebut sudah masuk ke semua lini kehidupan para elite negeri ini. "Penangkapan Irman Gusman melalui OTT KPK tak hanya menampar martabat lembaga senator itu, tetapi juga memunculkan fakta baru tentang korupsi yang masih terus masif dan menyebar ke semua lini institusi tertinggi Republik ini," kata Lucius kepada VIVA.co.id, Minggu, 18 September 2016.
Lucius menuturkan, kasus Irman merupakan tamparan serius bagi DPD. Sebab sebelumnya, KPK tidak pernah menyentuh lembaga tersebut. "Dan tak main-main yang diringkus dari sana, langsung pimpinan tertinggi lembaga," katanya.
Ia menambahkan, penangkapan Irman juga meruntuhkan citra DPD yang selama ini masih cukup bangga dengan fakta tak adanya anggota mereka yang terjaring KPK. "Sekalinya KPK mengarah ke DPD, malah langsung ke jantung lembaga yang diwakili pimpinan."
Sebelumnya, satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinas Irman pada Jumat, 16 September 2016, malam. Bersama Irman juga diamankan tiga orang lain yakni XSS, MMI (istri XSS) dan WS yang langsung dibawa ke Gedung KPK, Sabtu dini hari.
KPK kemudian menetapkan Irman sebagai tersangka penerima suap. Irman diduga menerima suap dalam kasus kuota impor gula dan distribusi gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan barang bukti berupa uang tunai Rp100 juta.
(mus)
NASIONAL
Gara-gara Rp100 Juta, Integritas Hilang
Haryono Umar pastikan kasus ini melibatkan sejumlah pihak lainnya.
Minggu, 18 September 2016 | 08:23 WIB
Irman Gusman (Antara/ Widodo S Jusuf)
VIVA.co.id – Kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dianggap tak berdiri sendiri. Kasus ini diduga melibatkan sejumlah aktor lain di belakangnya.
Menurut pimpinan KPK era 2007-2011 Haryono Umar, lembaga antirasuah itu tentu memiliki rekaman panjang, di mana sangat dimungkinkan terkait dengan kasus-kasus lainnya.
Kata Haryono, sebelum kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Irman Gusman, diketahui ada juga pengungkapan kasus impor gula di Sumatera Barat pada 27 April 2016 lalu. Dia sendiri mengaku tahu betul cara kerja KPK, di mana tak serta-merta melakukan OTT sebelum melakukan penelusuran panjang.
"Sebetulnya jauh sebelum itu, KPK cukup panjang kerjanya. Jadi tak mungkin uang ditaruh begitu saja, pejabat kan harusnya curiga, apalagi barang itu sudah diambil dibawa ke kamar," kata Haryono Umar kepada tvOne, Minggu, 18 September 2016.
Wakil ketua KPK di era Antasari Azhar itu berpendapat, inilah betapa petingnya penyadapan yang bisa dilakukan KPK, dan diminta tak dihapuskan sebagai bagian dari kelengkapan tugas mereka.
Menurutnya, selama ini memang banyak kekuasaan yang kemudian diperdagangkan oleh oknum pejabat publik untuk mengeruk keuntungan. Terlebih, 'pasarnya' ada, alias ada saja pihak yang menginginkan memanfaatkan pejabat untuk kepentingan tertentu.
"Uang terima kasih kan pasti ada sesuatu yang dia anjikan, misal hubungi Bulog. Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, seseorang menerima janji atau barang dalam rangka melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu (disebut) suap, baik itu PNS maupun pejabat tinggi," katanya.
"Inilah yang kita sayangkan, satu sisi dia (Irman Gusman) bagus, namun integritas hilang karena Rp100 juta."
(mus)
Wakil Ketua DPD Terkejut Penangkapan Irman Gusman
NASIONAL
Suap Rp100 Juta Irman Gusman Dianggap 'Uang Tengkyu'
"DPD kena juga, kalau DPR sudah biasa, sekalinya kena langsung ketua."
Minggu, 18 September 2016 | 07:51 WIB
Irman Gusman terjerat kasus suap (Istimewa)
VIVA.co.id – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengaku tak habis pikir dengan kasus yang menjerat Ketua DPD Irman Gusman terkait dugaan suap kuota impor gula.
Refly mengatakan, sejauh ini DPD dianggap bersih dari praktik demikian. Namun kini nampak berbeda di mana sekali diamankan, langsung sekelas ketua lembaganya.
"DPD kena juga, kalau DPR kan sudah biasa, sekalinya kena langsung ketua. Padahal, selama ini saya sangat berharap kasus demikian tidak dialami dan dilakukan DPD," kata Refly Harun kepada tvOne, Minggu 18 September 2016.
Menurut Refly, meski Irman Gusman tak punya kewenangan secara langsung terkait kasus yang menderanya, namun dia tentu memiliki kemampuan memengaruhi kebijakan melalui sejumlah relasi yang dia miliki. "Jabatan yang bersangkutan inilah yang kemudian digunakan oleh penyuap untuk memenangi kebijakan. Saya sesalkan Pak Irman," ujarnya menambahkan.
Refly menduga, meski uang suap yang disebut KPK kecil, yakni Rp100 juta, namun uang itu dianggap sebagai uang terima kasih karena melakukan perannya sebagai pejabat publik untuk memengaruhi kebijakan.
"Apakah ini karena terpeleset? Uang terima kasih kadang tidak dianggap suap, uang tengkyu, tapi kalau ini sudah berkali-kali ini sudah menjadi penyakit. Biasanya ini jarang berdiri sendiri, ada runtutannya, yang melibatkan aktor-aktor termasuk Irman Gusman ini," katanya.
Refly menilai, terkadang banyak pejabat publik yang tak sadar jika uang yang diberikan dari pihak lain tentu memiliki motif tertentu. Terkait ini, Irman Gusman yang dikenal sebagai pejabat ternama, termasuk pengusaha dimungkinkan mengambil uang karena merasa tak ada yang salah dengan uang tersebut.
"Ini sekadar uang tengkyu atau moral hazardnya mereka yang berpikiran apa salahnya diambil, yang begini-begini ini pejabat publik harus aware, honor di luar gaji dari pihak manapun pasti suap.”
(mus)
 |
|
| Ketua Dewan Perwakilan Daerah ke-2 | |
| Petahana | |
| Mulai menjabat 1 Oktober 2009 | |
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo |
| Didahului oleh | Ginandjar Kartasasmita |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 11 Februari 1962
 Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Suami/istri | Liestyana Rizal Gusman |
| Anak | Irviandari Alestya Gusman Irviandra Fathan Gusman Irvianjani Audria Gusman |
| Tempat tinggal | Kompleks Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan |
| Alma mater | Universitas Kristen Indonesia University of Bridgeport |
| Pekerjaan | Politisi, |
| Agama | Islam |
Nama Lengkap : Irman Gusman
Alias : Irman
Profesi : Politisi
Agama : Islam
Tempat Lahir : Padang Panjang
Tanggal Lahir : Minggu, 11 Februari 1962
Zodiac : Aquarius
Warga Negara : Indonesia
Istri : Liestyana Rizal
Anak : Irviandari Alestya Gusman, Irviandra Fathan Gusman, Irvianjani Audria Gusman
BIOGRAFI
Kiprah Irman Gusman di kancah perpolitikan Indonesia sudah dimulai
cukup lama. Pada tahun 2000 silam, Irman sudah menjadi Penasehat Majelis
Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Sumatera Barat. Dia juga
menjadi anggota Dewan Pakar Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah
serta Dewan Penyantun Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
Kemudian pada 2001, Irman menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemasyarakatan Bulutangkis Pengurus Besar PBSI. Irman sendiri juga sempat menjadi anggota Dewan Pakar Gebu Minang, menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah, Dewan Pengurus Pengusaha Hutan, Wakil Ketua Forum Komunikasi Usahawan Serantau, Ketua Yayasan Amal Bhakti Mukmin Indonesia, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer Padang, Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Hipmi Pusat, Anggota/Pengurus Kamar Dagang Industri Indonesia, dan Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat.
Hingga akhirnya Irman pun menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2009-2014. Pakar ekonomi ini dikenal sebagai salah seorang penggagas sistem politik dua kamar atau bikameral pada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Irman sendiri sebelumnya meniti karir dari nol sebagai seorang usahawan. Pada tahun 1999, dia dipercaya oleh Fraksi TNI/Polri DPRD Sumatera Barat sebagai utusan daerah untuk duduk di lembaga tertinggi Indonesia, MPR. Di MPR, Irman mulai terlibat dalam sejumlah amandemen konstitusi. Setelah lolos pada pemilihan keanggotaan DPD Sumatera Barat pada tahun 2004, Irman terus melaju ke proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPD. Pada masa bakti 2004-2009, Irman menjabat sebagai Wakil Ketua DPD bersama dengan La Ode Ida untuk mendampingi Ketua DPD saat itu, Ginandjar Kartasasmita.
Selain dikenal sebagai penggagas sistem politik dua kamar, Irman juga dikenal sebagai pelobi yang berhasil membuat dilakukannya pembentukan Fraksi Utusan Daerah MPR pada tahun 2001, padahal sebelumnya fraksi tersebut sempat dibekukan. Setelah itu, Irman juga berjuang untuk menuntut adanya seorang anggota Utusan Daerah duduk sebagai Wakil Ketua MPR. Kemudian, Irman bersama rekan-rekannya di Fraksi Utusan Daerah dan fraksi-fraksi lain melakukan sejumlah amandemen konstitusi, termasuk menerapkan pelaksanaan pemilihan umum presiden, wakil presiden dan kepala daerah secara langsung. Pencapaian lain adalah adanya amandemen untuk membentuk lembaga tinggi negara baru, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD ini sendiri dibuat untuk membangun kesetaraan dan persamaan pembangunan nasional melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di segala bidang secara konstitusional.
Uniknya, dalam peringatan setengah abad usianya, 11 Februari 2012 lalu, Irman meluncurkan buku otobiografi berjudul Irman Gusman, Jiwa yang Merajut Nusantara. Ketua DPD ini meluncurkan bukunya itu di Hotel Sahid Jaya yang dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, sebut saja Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam otobiografinya tersebut, dituturkan aktivitas Irman dalam usaha menyempurnakan tata cara pengelolaan negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, buku ini merekam jejak langkah Irman mulai dari tanah kelahirannya di Sumatera Barat hingga pendidikan, aktivitas bisnis, dan aktivitas sosial politik serta partisipasinya dalam dinamika demokrasi dalam 12 tahun terakhir. Bahkan Wakil Presiden Boediono menyebut buku ini sebagai inspirasi sebuah perjalanan demokrasi.
Riset dan Analisa oleh Ratri Adityarani
Kemudian pada 2001, Irman menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemasyarakatan Bulutangkis Pengurus Besar PBSI. Irman sendiri juga sempat menjadi anggota Dewan Pakar Gebu Minang, menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah, Dewan Pengurus Pengusaha Hutan, Wakil Ketua Forum Komunikasi Usahawan Serantau, Ketua Yayasan Amal Bhakti Mukmin Indonesia, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer Padang, Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Hipmi Pusat, Anggota/Pengurus Kamar Dagang Industri Indonesia, dan Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat.
Hingga akhirnya Irman pun menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2009-2014. Pakar ekonomi ini dikenal sebagai salah seorang penggagas sistem politik dua kamar atau bikameral pada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Irman sendiri sebelumnya meniti karir dari nol sebagai seorang usahawan. Pada tahun 1999, dia dipercaya oleh Fraksi TNI/Polri DPRD Sumatera Barat sebagai utusan daerah untuk duduk di lembaga tertinggi Indonesia, MPR. Di MPR, Irman mulai terlibat dalam sejumlah amandemen konstitusi. Setelah lolos pada pemilihan keanggotaan DPD Sumatera Barat pada tahun 2004, Irman terus melaju ke proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPD. Pada masa bakti 2004-2009, Irman menjabat sebagai Wakil Ketua DPD bersama dengan La Ode Ida untuk mendampingi Ketua DPD saat itu, Ginandjar Kartasasmita.
Selain dikenal sebagai penggagas sistem politik dua kamar, Irman juga dikenal sebagai pelobi yang berhasil membuat dilakukannya pembentukan Fraksi Utusan Daerah MPR pada tahun 2001, padahal sebelumnya fraksi tersebut sempat dibekukan. Setelah itu, Irman juga berjuang untuk menuntut adanya seorang anggota Utusan Daerah duduk sebagai Wakil Ketua MPR. Kemudian, Irman bersama rekan-rekannya di Fraksi Utusan Daerah dan fraksi-fraksi lain melakukan sejumlah amandemen konstitusi, termasuk menerapkan pelaksanaan pemilihan umum presiden, wakil presiden dan kepala daerah secara langsung. Pencapaian lain adalah adanya amandemen untuk membentuk lembaga tinggi negara baru, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD ini sendiri dibuat untuk membangun kesetaraan dan persamaan pembangunan nasional melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di segala bidang secara konstitusional.
Uniknya, dalam peringatan setengah abad usianya, 11 Februari 2012 lalu, Irman meluncurkan buku otobiografi berjudul Irman Gusman, Jiwa yang Merajut Nusantara. Ketua DPD ini meluncurkan bukunya itu di Hotel Sahid Jaya yang dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, sebut saja Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam otobiografinya tersebut, dituturkan aktivitas Irman dalam usaha menyempurnakan tata cara pengelolaan negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, buku ini merekam jejak langkah Irman mulai dari tanah kelahirannya di Sumatera Barat hingga pendidikan, aktivitas bisnis, dan aktivitas sosial politik serta partisipasinya dalam dinamika demokrasi dalam 12 tahun terakhir. Bahkan Wakil Presiden Boediono menyebut buku ini sebagai inspirasi sebuah perjalanan demokrasi.
Riset dan Analisa oleh Ratri Adityarani
PENDIDIKAN
- S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (FE - UKI) Jurusan Ekonomi Perusahaan (1985)
- S-2 Majoring in Marketing School of Business University of Bridgeport, Connecticut, AS (1987)
KARIR
- Direktur Utama PT Prinavin Prakarsa,
- Komisaris Utama PT Padang Industrial Park, Komisaris Utama PT Khage Lestari Timber, Komisaris Utama PT Guthrie Pasaman Nusantara, Komisaris Utama PT Sumatera Korea Motor, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
SOCIAL MEDIA
http://www.irmangusman.com/
ARSIP BERITA:
-
Minggu, 18 September 2016 14:57:11 KPK: Irman Gusman sudah tahu bingkisan diterima berisi uang
Pengacara keluarga Irman Gusman, Tommy Singh menilai ada kejanggalan terkait kasus tersebut. Menurutnya, uang Rp 100 juta terbilang kecil dan bukan kelas dari seorang Irman Gusman. Penyidik KPK pasti sudah memiliki info matang sebelum bergerak ke rumah Irman. -
Minggu, 18 September 2016 14:47:00 Irman Gusman jadi tersangka, BK DPD anggap musibah besar
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD AM Fatwa mengatakan, kejadian ini menjadi musibah terbesar pada lembaga DPD. -
Minggu, 18 September 2016 14:03:00 KPK: Rekomendasi uang suap ke Irman Gusman melalui telepon
Namun, pihak KPK sampai saat ini belum membeberkan pejabat Bulog yang berkomunikasi dengan Irman. -
Minggu, 18 September 2016 13:33:42 Nasib Irman sebagai Ketua DPD ditentukan lewat sidang pleno besok
Namun Fatwa masih belum tahu sanksi yang akan diberikan kepada Irman. -
Minggu, 18 September 2016 13:02:14 PBNU: Ditangkapnya Irman Gusman memalukan lembaga DPD
"Ini sangat tragis dan menyedihkan yah," kata Robikin. -
Minggu, 18 September 2016 12:39:05 DKPP soal OTT Irman Gusman: Jangan remehkan uang Rp 100 juta
"Kita juga tidak boleh mengecilkan atau remehkan karena duit Rp 100 juta. Ya salah tetap salah," ungkap Jimly. -
Minggu, 18 September 2016 05:33:00 Dukung hukuman mati bagi koruptor, Irman Gusman malah ditangkap KPK
Dukung hukuman mati bagi koruptor, Irman Gusman malah ditangkap KPK. Kabar mengejutkan datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sabtu (17/9) pagi. Ketua DPD Irman Gusman diciduk tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan di rumah dinasnya Jalan Denpasar C3/8 Jakarta Selatan, Sabtu (17/9) dini. -
Minggu, 18 September 2016 02:32:00 Pengacara sebut Irman Gusman setiap hari bawa Rp 100 juta di tas
Pengacara sebut Irman Gusman setiap hari bawa Rp 100 juta di tas. Pengacara keluarga Irman Gusman, Tommy Singh menilai ada kejanggalan terkait kasus korupsi yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut. Menurut dia, jumlah uang Rp 100 juta diamankan KPK terbilang kecil dan bukan kelas Irman Gusman. -
Sabtu, 17 September 2016 23:50:05 KPK tahan Irman Gusman terkait suap kuota impor gula di Sumbar
Kasus suap impor gula di Sumbar, KPK tahan Irman Gusman. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus suap rekomendasi penambahan kuota gula impor di Sumatera Barat. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan. -
Sabtu, 17 September 2016 20:50:17 Kasus Irman Gusman berawal dari penyelidikan suap jaksa PN Padang
Kasus Irman Gusman berawal dari penyelidikan suap jaksa PN Padang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPD Irman Gusman tersangka penerima suap pengajuan rekomendasi penambahan kuota impor gula di Sumbar. Irman ditetapkan sebagai tersangka berawal dari pengusutan KPK terhadap suap jaksa di PN Padang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar