DPR Akan Tanya Kapolri Soal SP3 Pembakar Hutan

Padahal, bencana asap tahun lalu sudah menimbulkan kerugian besar.

Senin, 5 September 2016 | 09:48 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari, Reza Fajri

DPR Akan Tanya Kapolri Soal SP3 Pembakar Hutan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (REUTERS/Tom Heneghan)

VIVA.co.id - Keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan tersangka pembakaran hutan dan lahan menuai kontroversi. Dalam rapat dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang dijadwalkan pada Senin, 5 September 2016, siang ini, Komisi III DPR juga akan mempertanyakan masalah itu.
"Kita dengar dulu penjelasan Polri kenapa di-SP3 itu," kata anggota Komisi III DPR, Arsul Sani melalui pesan singkat.
Selain meminta penjelasan soal penerbitan SP3 itu, Komisi Hukum DPR ini juga akan menanyakan beberapa hal. Salah satunya kabar pertemuan beberapa perwira Kepolisian anggota Polda Riau dengan pengusaha kelapa sawit di suatu hotel.
"Perkembangannya nanti akan kita angkat di rapat," ujar Arsul.
Seperti diketahui, proses penyidikan terhadap sejumlah perusahaan yang sempat dijadikan tersangka atas kebakaran hutan dan lahan tahun lalu telah dihentikan. Padahal, bencana asap atas kebakaran hutan dan lahan tersebut sebelumnya berlangsung berbulan-bulan bahkan hingga menyebabkan korban jiwa.
(mus)

TERKAIT:

VIDEO: Hutan Terbakar, Harimau Sumatera Keluar

TNI Bebaskan 7 Staf KLHK dari Penyanderaan di Riau

Sembilan Kabupaten di Kalbar Siaga Darurat Kebakaran Hutan

Kapolri Ancam Polisi 'Gaptek' akan Dievaluasi

Kasus Kebakaran Hutan Dihentikan karena Tak Cukup Bukti

Lapan Punya Aplikasi Mobile untuk Pantau Kebakaran Hutan

NASIONAL

Tito: SP3 Kasus Kebakaran Hutan Harus Digelar Mabes Polri

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berdampak ke negara lain

Senin, 5 September 2016 | 18:57 WIB

Oleh : Harry Siswoyo, Lilis Khalisotussurur

Ilustrasi/Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau baru-baru ini. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

VIVA.co.id – Kapolri Tito Karnavian mengatakan ke depan tiap pemberian Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) pada kasus kebakaran hutan dan lahan harus lebih dulu digelar di Mabes Polri.
"Prinsipnya semua kasus yang akan di-SP3 di wilayah harus digelar di mabes. Kita akan bentuk satgas yang melibatkan Bareskrim, Ditkum, propam, dan itwasum. Ini khusus kasus karhutla," kata Tito saat rapat bersama Komisi III DPR, Senin, 5 September 2016.
Ia menjelaskan kebijakan ini diambil karena persoalan kebakaran hutan dan lahan menjadi masalah nasional dan internasional. Sehingga SP3 tak boleh dilakukan sendiri dan harus lebih dulu digelar di mabes Polri.
"Kasus-kasus karhutla ini harus digelar di mabes. Mungkin pada saat itu tak ada gelar. Memang ada kewenangan SP3 (Polda). Tapi rawan terhadap isu-isu seperti ini," kata Tito.

TERKAIT:

Presiden Harus Tangani Penghentian Kasus Pembakaran Hutan

Kata Rayyan Thinker (Religious Thinker, Of The Nation And The State) Indonesia:

Senin, 05 September 2016

DPR Akan Tanya Kapolri Soal SP3 Pembakar Hutan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar